Gubernur Bongkar Komposisi Pejabat

F Mutasi

IST/RADAR MANDALIKA DIKUKUHKAN: Sekda NTB, Lalu Gita Ariyadi saat melantik dan mengukuhkan 131 Pejabat eselon II, III dan IV, kemarin.

MATARAM – Kado awal tahun 2021. Gubernur NTB, Zulkeiflimansyah membongkar 131 komposisi pejabat lingkup pemprov. Di antaranya, 18 pejabat eselon II sisanya eselon III dan IV.

Dari 18 pejabat eselon II ini, disorot public posisi Kepala Dinas Kesehatan NTB, dr Nurhandini Eka Dewi. Eka digantikan posisi oleh dr L Hamzi Fikri yang sebelumnya Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi NTB. Sementara Eka kini duduk sebagai Asisten Adminitrasi Umum Setda Provinsi NTB menggantikan posisi Lalu Syafi’i.

Sementara, Syafi’i menempati Dinas Perpusatakaan dan Kearsipan NTB. Selanjutnya, Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Budi Septiani menduduki jabatan Staf Ahli Gubernur bidang Sosial dan Kemasyarakatan pada Setda Provinsi NTB. Berikutnya, IG Sugiartha yang akan memasuki masa pensiun sebelumnya menjabat Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) NTB, posisinya diganti Zainal Abidin yang sebelumnya duduk di Kepala Biro Administrasi Kerjasama Provinsi NTB. Ridwan Syah masih tetap diposisi Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda NTB, begitu juga dengan Azhar masih tetap duduk Bidang Ekonomi Keuangan, Infrastruktur dan Pembangunan Setda NTB dan termasuk Muhammad Agus Patria tetap diposisi Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan dan Aparatur Politik Hukum dan Pelayanan  Publik pada Setda NTB.

Beberapa Kepala OPD yang ada penyesuaiannya di antaranya, Biro Pemerintahan menjadi Biro Pemerintahan dan OTDA Setda NTB tetap diduduki Lalu Abdul Wahid. Ruslan Abdul Gani masih tetap di Biro Hukum Setda NTB, Lalu Ahmad Nur Aulia masih tetap di Biro Umum Setda NTB.  Sadimin Kepala Biro Administrasi Pengendalian dan Layanan Pengaduan Barang dan Jasa Setda NTB masih tetap di OPD yang sama, namun nama OPDnya berubah jadi Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda NTB. Sama dengan Biro Humas dan Protokoler Setda NTB menjadi Biro Administrasi Pimpinan Setda NTB masih diduduki Najamudin. Selanjutnya, Ahmad Mansyuri Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat  Setda NTB, drh Aminurrahman di Biro Perekonomian Setda NTB, Lalu Hamdi tetap di Biro Organisasi Setda NTB dan Andi Pramarya sebelumnya di Staf Ahli Gubernur Bidang Sosial dan Kemasyarakatan pada Setda NTB digeser ke Biro Administrasi Pembangunan Setda NTB.

“Yang dilantik dan dikukuhkan sebanyak 131 pejabat, rinciannya 18 pejabat eselon II, 32 pejabat eselon III, dan 78 pejabat eselon IV, dan ditambah dengan Widyaiswara sebanyak 3 orang,” ungkap Sekda NTB, Lalu Gita Ariyadi yang memipin mutasi.

Gita mengatakan, mutasi itu  fokus terhadap penyegaran pejabat baru, terutama terhadap upaya penanganan Pandemi Covid-19. “Saat ini kita sedang berjuang mengatasi Pandemi Covid-19. Karena itu, dijajaran Dinas Kesehatan Provinsi NTB, RSUD Provinsi NTB, dan Asisten III mengalami proses penyegaran. Karena Covid-19 semakin serius, maka kepada pejabat baru diharapkan bisa meningkatkan kinerja yang lebih optimal lagi, sehingga masalah Covid-19 bisa terasi dengan sebaik-baiknya,’’ harap Sekda.

Selain melakukan penyegaran pada pejabat penanganan Covid-19. Pemprov NTB juga melakukan pembaharuan terhadap pejabat Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi NTB, I Gusti Bagus Sugihartha yang telah mencapai masa purna tugas. Kini Zainal Abidin yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Biro Administrasi Kerjasama Provinsi NTB mengisi posisi tersebut.

Pergantian jabatan pada BPBD NTB diharapkan Gita Ariadi, dapat mempercepat perbaikan dan pembangunan kembali rumah rusak akibat bencana gempa bumi di tahun 2018 lalu. Selain itu, sejumlah perangkat daerah di bawah Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi NTB juga telah dikukuhkan, karena mengalami perubahan nomenklatur. Seperti Biro Kerjasama yang dihapus mulai 2021. Selanjutnya, bagian kerjasama berubah menjadi bagian di Biro Pemerintahan.

Kemudian, Biro Humas dan Protokol berubah menjadi Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi NTB. Selain itu, Biro Bina Administrasi Pengendalian Pembangunan dan Layanan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (BAPP) dipecah menjadi dua, sehingga menjadi Biro Administrasi Pembangunan dan Biro Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Setda Provinsi NTB.

“Mudahan dengan proses ini, tahun 2021 kita bisa berkerja keras menuntaskan Covid-19 dan merelesiasikan RPJMD dengan tenaga yang segar dan sehat,’’ kata Gita tegas. (jho)

0 Reviews

Write a Review

Radar Mandalika

Mata Dunia

Read Previous

Dewan Akan Gunakan Hak Interpelasi

Read Next

Ridwan Akan Kembali Pimpin Gerindra NTB

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *