banner 300x600

Desa Lingkar Bandara Mulai ‘Digoda’

  • Bagikan
Dokumen 1
IST/RADARMANDALIKA.ID DATA: Ini data yang diperoleh media ini untuk aggaran desa lingkar bandara.

MATARAM – Pemerintah Provinsi NTB beragam cara dilakukan utuk memuluskan perubahan nama BIL menjadi BIZAM. Selain turun melakukan sosialisasi atau pendekatan kepada warga lingkar bandara. Jurus baru pun dikeluarkan pemprov dengan ‘menggoda’ desa lingkar BIL dengan program bernilai miliaran.

Wakil Gubernur NTB, Sitti Rohmi Djalillah bahkan beberapa kali turun gunung menyapa warga lingkar bandara. Dokumen yang diperoleh Radar Mandalika Group, untuk Desa Penujak akan dialokasikan anggaran Rp 2.067.500.000. Desa Tanak Awu sebesar Rp 6.732.500.000, Desa Sengkol Rp 1.627.500.000 dan Desa Ketara sebesar Rp 1.235.000.000. Anggaran yang bersumber dari APBD itu dititipkan di sejumlah OPD lingkup Pemprov NTB, seperti Dinas Perumahan dan Pemukiman (Perkim), Dinas Pariwisata (Dispar), Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora), Dinas Energi dan Sumberdaya Manusia (ESDM), Dinas PUPR, Dinas Koperasi dan UMKM dan Dinas Perhubungan.

banner 300x600

Sementara dana yang bersumber dari APBN dititipkan di Balai Prasana Permukiman Wilayah NTB, Kementerian Desa, Balai Wilayah Sungai (BWS) dan Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu (SNVT)  Perumahan. Ada juga sejumlah program dititipkan melalui Pokok Pikiran (Pokir) anggota DPRD NTB.

Terhadap hal itu Kepala Dinas Perkim NTB, IGB. Sugihartha membenarkan data yang diterima Radar Mandalika Group itu. Namun menurutnya, sejumlah program itu tidak hanya akan dilaksanakan pada tahun 2020 ini. Sebagian lainnya akan dikerjakan 2021 mendatang.

“Untuk APBD Murni 2020 sudah ada,  untuk Perubahan 2020 dan APBD 2021 dalam usulan,” ungkap Sugihartha dikonfirmasi di Mataram, kemarin.

Ia menjelaskan dari Dinas Perkim sendiri fokus pada penataan lingkungan. Untuk Desain penataan lingkungan diajukan di APBD Perubahan. Bahkan pihaknya sudah ada kesepakatan dengan Balai PPW PUPR akan mendesainnya dan mereka akan melaksanakan kegiatan fisiknya di 2021.

Dia memaparkan, penanganan sejumlah program di desa lingkar bandara itu dikarenakan pintu masuk wisatawan. Sehingga harus diupayakan penataan lingkungan sebaik mungkin.

Disinggung apakah program itu upaya meredam genjolak Perubahan nama bandara, Sugihartha mengaku tidak mengetahuinya. Terlepas dari itu yang penting diketahui, lanjutnya mulai dari bandara sampai di KEK Mandalika semua itu merupakan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) yang tentunya salah satu fokus kegiatan Pemprov terutama di Dinas Perkim adalah menata lingkungan sekitarnya.

“Saya kurang paham ada hubungannya atau tidak dengan gejolak perubahan nama bandara itu,” cetusnya.

Berbeda dengan Dispar NTB justru tidak mau banyak bicara terhadap sejumlah program Dispar dalam dokumen usulan program tersebut. Kepala Dispar NTB, L Moh Faozal membenarkan adanya komitmen Wakil Gubernur NTB untuk memprioritaskan program pemerintah bagi masyarakat lingkar bandara. Pemprov mengaku komit mengembangkan empat desa tersebut. Di Dispar sendiri masuk jenis program Wisata desa lingkar bandara.

Namun terkait dengan sejumlah program dan intervensi alokasi anggaran disebut Ojal sapaanya belum memastikan program tersebut sudah tuntas.

“Soal komitmen Ibu Wagub untuk mengembangkan desa lingkar bandara itu betul. Untuk program dan jumlah anggarannya masih kita detailkan kembali. Belum untuk dipublis,” ungkap Ojal singkat. (jho)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *