DEFISIT RATUSAN MILIAR

  • Bagikan
F ilustrasi uang
ilustrasi

MATARAM – Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (FITRA) NTB mengapresiasi kebijakan anggaran daerah tahun ini yang tetap berfokus pada upaya percepatan pemulihan ekonomi daerah, melalui kebijakan anggaran ekspansif. Kebijakan ekapansif ini menyebabkan terjadinya pelebaran defisit sangat dramatis mencapai Rp 640,35 miliar. Secara nominal merupakan tertinggi dalam sejarah NTB. Untuk menutupnya, pemprov NTB mengandalkan pembiayaan utang yang cukup besar senilai Rp 750 miliar yang akan dicicil pengembalian selama 8 tahun.

Direktur Fitra NTB, Ramli Ernanda mengatakan kebijakan anggaran ekspansif ini jika tidak dikelola dengan baik, berpotensi terjadinya pemborosan anggaran, tindakan koruptif, dan tekanan fiskal. Untuk itu Fitra melihat penguatan sistem dan tata kelola anggaran daerah yang transparan, partisipastif dan akuntabel dapat menekan potensi buruk tersebut.

Menurut Fitra, dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi daerah, kebijakan anggaran tahun ini harus berpihak pada sektor pertanian, terutama sub-sektor pangan, hortikultura dan perikanan. Sebab selama masa resesi sejak tahun lalu, sektor primer ini memiliki ketahanan yang kuat dan menjadi penopang ekonomi daerah. Sektor penyerap tenaga kerja utama ini juga merupakan sector hulu dari program unggulan industrialisasi dan pendukung sektor pariwisata.

“Sehingga memiliki peran sangat strategis dalam kesuksesan pemenuhan target pembangunan daerah dalam RPJMD,” terangnya.

Salah satu dukungan penting pemerintah provinsi yang diharapkan adalah menjamin ketersediaan pupuk dan benih yang terjangkau untuk petani, dan bahan bakar bersubsidi untuk nelayan kecil sesuai dengan kewenangan pemerintah provinsi. Upaya ini akan meningkatkan kesejahteraan sebagian besar pekerja di NTB, karena akan mengurangi ongkos produksi. Misalnya nelayan di Lombok Timur dan Lombok Utara, pengeluaran untuk BBM sekitar 60-70% dari ongkos produksi.

Di sisi lain peningkatan proyeksi pendapatan asli daerah (PAD) yang tumbuh optimis 24% berpotensi meningkatkan beban tambahan masyarakat yang mengalami penurunan pendapatan dan daya beli, termasuk terhadap pelaku usaha. Peningkatan PAD sebagian besar dibebankan kepada masyarakat, sedangkan penerimaan dari investasi daerah direncanakan berkurang hamper 24% dari tahun lalu. Dibandingkan realisasi tahun 2020 lalu, pajak daerah tumbuh 20%, retribusi tumbuh 182%, Lain-lain PAD tumbuh 38%.

“Sedangkan target deviden dari investasi Pemprov berkurang dari Rp 68,1 miliar menjadi Rp 46,26 miliar,” bebernya.

FITRA mengatakan salah satu kunci utama pemulihan ekonomi daerah adalah keberhasilan melaksanakan vaksinasi Covid-19. Berdasarkan data Kemenkes, capaian vaksinasi di NTB salah satu yang terendah. Tercermin dari rendahnya realisasi belanja bidang kesehatan penanganan Covid-19, khususnya dukungan operasional vaksinasi. Padahal secara pendanaan telah tersedia yang bersumber dari DAU.
“Jika tidak dilakukan percepatan, diproyeksikan capaian vaksinasi di NTB kurang lebih 30% dari target sebanyak 3,9 juta penduduk NTB. Padahal Presiden Jokowi mematok target 70% hingga akhir tahun, atau sebelum pelaksanaan event MotoGP,” paparnya. (jho/rls)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *