Dana Covid-19, BPK Temukan Kerugian Negara di NTB

F BPK

IST/RADAR MANDALIKA DARI KIRI KE KANAN: Wakil Ketua DPRD NTB, Mori Hanafi, Gubernur NTB, Zulkieflimanyah dan Kepala BPK RI Perwakilan NTB, Hery Purwanto saat serah terima Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja dan Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu (PDTT) atas penanganan pandemi Covid-19, Jumat pekan lalu di Mataram.

MATARAM – Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Perwakilan Nusa Tenggara Barat (NTB) menemukan ada kegiatan yang merugikan uang negara mencapai Rp 2 miliar dalam pengelolaan dana Covid-19 di NTB. Kendati disisi lain, pihaknya menilai pengelolaan belanja dana penanganan Covid-19 tersebut relatif efektif. Namun ada sejumlah persoalan yang perlu dibenahi.

“Memang ada sekitar 5 kegiatan yang dapat menimbulkan kerugian, nilainya di atas Rp 2 miliar,” ungkap Kepala BPK Perwakilan NTB Hery Purwanto, usai menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kinerja dan Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu (PDTT) atas penanganan pandemi Covid-19, Jumat pekan lalu di Mataram.

Katanya, salah satu kelalaian yang ditemukan adalah terkait kelebihan bayar pajak dalam pengadaan alat kesehatan. Pengadaan alat kesehatan selama pandemi Covid-19 harusnya tidak dikenakan pajak. Pemerintah telah memberi keringanan atau relaksasi pajak alat kesehatan, sepertinya, hal ini belum dipahami pengelola.

Saat pengadaan alat kesehatan, Pemprov NTB tetap membayarkan pajaknya dan hal inilah yang keliru. Akibatnya pajak yang telah disetor tersebut menjadi temuan potensi kerugian negara. “Dana pajak itu harus dikembalikan,” katanya.

Dia mencontohkan, misalnya pada pembelian alat suntik seharga Rp 10 juta. Di dalam nilai Rp 10 juta itu ada pajak sebesar Rp 1 juta. Selama pandemi Covid-19, pajak itu sudah dihapus. Tapi Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) terlanjur membayar pajaknya. Heri menduga, pemerintah lupa sehingga terlanjur membayar pajak tersebut.

Dalam pemeriksaan itu, BPK NTB khusus memeriksa dana kesehatan untuk penanganan Covid-19. Total dana pemfokusan kembali Pemprov NTB untuk penanganan Covid-19 mencapai Rp 926,9 miliar lebih. Dana itu sebagian besar untuk penanganan kesehatan, yakni Rp 466,29 miliar.

Kemudian Rp 150,17 miliar untuk penanganan dampak sosial melalui bantuan Jaring Pengaman Sosial (JPS) Gemilang. Serta Rp 310,51 miliar lebih untuk penanganan dampak ekonomi. Hery menambahkan, pemeriksaan tersebut tidak hanya soal akuntabilitas penggunaan dana, tapi juga efektivitas kinerja penanganan Covid-19.

Secara umum BPK NTB menilai Pemprov NTB cukup efektif dalam pengelolaan anggaran  Covid-19 bidang kesehatan.

Sementara hasil pemeriksaan kepatuhan, BPK menyimpulkan penanganan pandemi Covid-19 dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dalam penanganan Covid-19.

“Kecuali beberapa hal yang harus ditindaklanjuti,” katanya.

Pemeriksaan juga meliputi bagaimana pemerintah melakukan tes dan tracing Covid-19. Bagaimana perawatan pasien Covid-19 dan edukasi kepada masyarakat. Ia berharap beberapa rekomendasi temuan BPK ditindaklanjuti gubernur Provinsi NTB.

Gubernur Provinsi NTB,  Zulkieflimansyah justru berterimakasih kepada BPK Perwakilan NTB atas pemeriksaan tersebut. Segala hal yang menjadi catatan BPK akan dibenahinya untuk lebih baik.

“Segala hal yang menjadi catatan BPK RI akan kami evaluasi dan menjadi masukan berharga untuk penanganan dan pengelolaan keuangan lebih baik,” katanya.

Ia berharap kerja sama seperti itu bisa dipertahankan. (jho)

0 Reviews

Write a Review

Radar Mandalika

Mata Dunia

Read Previous

Kemenkumham Terbitkan SK PBNW Terbaru

Read Next

Berkas Kades Ungga Dilanjutkan ke Kepolisian

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *