Daftar Transmigrasi 500 Ribu Sampai 1 Juta, Itu Penipuan!

F pikap

DIKI WAHYUDI/RADAR MANDALIKA PERBATASAN: Mobil pikap mengangkut orang di wilayah perbatasan Kabupaten Lombok Tengah dan Lombok Timur.

MATARAM – Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) NTB mendapatkan aduan masyarakat akan dibuka kawasan Penempatan Transimigrasi Baru (PTB) di Pulau Sumbawa dan Lombok. Masyarakat yang ingin bermigran diminta mendaftar dengan menyetorkan uang pendaftaran Rp 500 ribu sampai Rp 1 juta. Pemungutan itu dilakukan oleh oknum -oknum tidak bertanggungjawab.

“Itu tidak benar. Ndak ada program transmigrasi tahun ini,” tegas Kepala Disnakertrans NTB, I Gede Putu Aryadi di Mataram.

Aryadi mengaku mendapatkan telepon dari beberapa kepala desa termasuk dari anggota DPRD setelah mendengar pertanyaan dari konstituen mereka. Mereka ingin mempertegas adanya program tersebut mengingat banyak masyarakat yang sudah ditawarkan mendaftar. Di Sumbawa sendiri didapatkan informasi akan dibuka untuk Labangka 6 yang katanya lokasinya sebelah Labangka 3. Kemudian di Tongo KSB.
Oleh oknum tersebut masyarakat lalu diminta sesegera mungkin bisa mendaftar supaya mendapatkan lahan transmigran. “Saya tegaskan di NTB tidak ada. Itu penipuan,” tegasnya.

Di Lombok pun demikian, ada informasi wilayah yang akan dibuka yaitu di Kayangan Lombok Timur. Namun kembali ditegaskannya bahwa Informasi tersebut sesat. “Dan memang tidak ada program itu,” ujar mantan Kadiskominfotik NTB itu.

Aryadi menjelaskan justru di tahun ini yang ada program transmigrasi itu di Sulawesi Tenggara tepatnya di Kabupaten Muna. Itu jatah NTB hanya 10 KK dimana sepenuhnya dibiayayi oleh APBN.

“Itu saja program nasional tahun ini. Kita (NTB) hanya dapat jatah 10 KK,” paparnya.

Aryadi menghimbau sebaiknya masyarakat melaporkan saja. Sebab Informasi tersebut belum bisa dibenarkan apalagi sampai harus dipungut biaya segala macam.
“Laporkan saja kalau ada yang mungut biaya,” pintanya.

Aryadi menjelaskan, program PTB itu di daerah masuk dalam perencanaan Disnakertrans baik di provinsi maupun di kabupaten. Dimana bidang transmigrasinya terhubung dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT). Jika ada yang menilai tahun ini ada program PTB kemungkinan hanya melihat survey, apakah cocok tidak di satu wilayah sebagai Rencana Kegiatan Transimigrasi (RKT).
“Intinya kami tegaskan itu modus penipuan, hati-hati,” serunya. (jho)

0 Reviews

Write a Review

Radar Mandalika

Mata Dunia

Read Previous

Laskar Sebut Hasil Audit Desa Bonder Direkayasa?

Read Next

Alasan Kode Etik, Pansel Rahasiakan Tiga Nama Calon Sekda

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *