Bupati Loteng Sampaikan Nota Keuangan dan Ranperda APBD 2022

  • Bagikan
F 1 paripurna
IST/RADARMANDALIKA.ID PARIPURNA: Berikut dokumentasi kegiatan paripurna DPRD Loteng dalam agenda penyampin nota keuangan dan rencana peraturan daerah tentang APBD tahun anggaran 2022, Senin kemarin.

PRAYA – Bupati Kabupaten Lombok Tengah, HL. Pathul Bahri menyampaikan nota keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2022 dalam rapat paripurna DPRD, Senin kemarin.

Nota keuangan rancangan APBD merupakan satu kesatuan dokumen rencana anggaran daerah dengan rancangan peraturan daerah tentang APBD. Nota keuangan merupakan dokumen anggaran yang berisi uraian atau penjelasan atas kondisi dan faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan-kebijakan pemerintah daerah, yang tertuang dalam angka-angka pada rancangan APBD untuk memberikan gambaran/deskripsi terhadap formulasi dan skema rancangan APBD, guna memudahkan pemahaman dan memberikan informasi yang lebih jelas, serta bertujuan untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas perencanaan penganggaran, terutama hal-hal yang berkaitan dengan kondisi dan kebijakan anggaran pendapatan daerah, anggaran belanja daerah, anggaran pembiayaan daerah, serta rencana program, kegiatan dan sub kegiatan di dalam APBD.

 Sementara, APBD itu sendiri merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

“APBD memegang peranan strategis dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan daerah yang telah dilimpahkan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah,” kata bupati.

 Dimana, APBD selain memiliki fungsi otorisasi, perencanaan dan pengawasan, apbd juga memiliki fungsi alokasi, distribusi serta stabilisasi. Keberhasilan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah, masyarakat akan merasakan apabila pemerintah daerah dapat memberikan pelayanan publik yang memadai dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sehingga pemerintah daerah dituntut untuk mampu mengelola APBD secara efisien, efektif, relevan, ekonomis dan akuntabel.

Rancangan APBD Loteng tahun anggaran 2022, disusun berdasarkan KUA-PPAS tahun anggaran 2022 yang telah disepakati antara pemerintah kabupaten Lombok Tengah dengan DPRD, dan telah dilakukan penyesuaian terhadap besaran target pendapatan transfer dari pemerintah pusat untuk menindaklanjuti terbitnya surat direktur jenderal perimbangan keuangan nomor S-170/PK/2021 tertanggal 1 Oktober 2021, perihal penyampaian rincian alokasi Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa (TKD) tahun anggaran 2022, serta penyesuaian pendapatan transfer antar daerah yang bersumber dari pendapatan bagi hasil pajak dari Pemerintah Provinsi berdasarkan proporsi dan estimasi dana bagi hasil pajak daerah Provinsi NTB untuk Loteng tahun anggaran 2022. Penyesuaian tersebut mengacu pada ketentuan peraturan menteri dalam negeri nomor 27 tahun 2021, tentang pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2022, serta hasil konsultasi dan koordinasi dengan pemerintah pusat maupun Pemprov.

Rancangan APBD Loteng tahun anggaran 2022, juga telah selaras dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam rencana kerja pembangunan daerah tahun 2022 yang mengusung tema “pemulihan ekonomi daerah didukung sdm berkualitas dan unggul, serta infrastruktur yang merata dan berwawasan lingkungan” yang dijabarkan ke dalam 6 (enam) prioritas pembangunan.

“Pertama penguatan harmoni sosial dan stabilitas keamanan, kedua meningkatkan sdm berkualitas dan unggul, ketiga mempercepat penurunan kemiskinan, perlindungan sosial dan peningkatan kesempatan kerja, keempat meningkatkan dukungan infrastruktur yang merata serta berwawasan lingkungan untuk pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar, kelima pengembangan daya saing produk lokal dan penguatan pembangunan ekonomi kawasan berbasis potensi unggulan,  keenam peningkatan akuntabiltas penyelenggaraan pemerintahan serta pelayanan publik yang mudah dan cepat,” jelasnya.

Rumusan tema pembangunan dan prioritas pembangunan tersebut, sejalan dengan semakin meningkatnya tuntutan pemenuhan kebutuhan sebagian besar masyarakat Loteng, terutama tuntutan pemenuhan infrastruktur dasar, peningkatan kualitas dan akses layanan publik, percepatan pengurangan kemiskinan, dan percepatan peningkatan indeks pembangunan manusia, akan diupayakan melalui perwujudan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Loteng  dalam rancangan APBD tahun anggaran 2022 memasuki pelaksanaan tahun kedua RPJMD tahun 2021-2026.

Melalui rancangan APBD tahun anggaran 2022 yang telah disusun untuk dibahas bersama antara Pemerintah Daerah dengan DPRD guna mendapatkan persetujuan bersama, tentunya semua tuntutan masyarakat tersebut diharapkan dapat terwujud, meskipun di tengah kondisi keterbatasan kemampuan keuangan daerah. Namun, seiring dengan keberhasilan program vaksinasi dan ppkm dalam penurunan kasus covid-19, serta pertumbuhan dan pengembangan pariwisata di Loteng, khususnya di kawasan ekonomi khusus mandalika dan menyambut digelarnya penyelenggaraan motogp di Sirkuit Mandalika pada tahun 2022, diharapkan mampu mendongkrak peningkatan kemampuan keuangan daerah dan menjadi tonggak pemulihan ekonomi daerah khususnya di Loteng.

Adapum gambaran umum rancangan anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten Lombok Tengah tahun anggaran 2022 yakni. Pendapatan daerah pada rancangan APBD Loteng  tahun anggaran 2022, setelah dilakukan penyesuaian terhadap kebijakan besaran pendapatan transfer dari pemerintah pusat berdasarkan surat direktur jenderal perimbangan keuangan nomor S-170/PK/2021, perihal penyampaian rincian alokasi TKDD tahun anggaran 2022, serta penyesuaian besaran pendapatan transfer bagi hasil pajak dari Pemerintah Provinsi berdasarkan proporsi dan estimasi dana bagi hasil pajak NTB untuk Loteng tahun anggaran 2022, termasuk penyesuaian pendapatan hibah pemerintah pusat, maka secara total pendapatan daerah ditargetkan sebesar 2.173.873.522.495, meliputi beberapa hal yakni.

Pertam, tentang pendapatan asli daerah, adapun target pendapatan daerah yang bersumber dari pendapatan asli daerah pada rancangan APBD tahun anggaran 2022 sebesar 219.859.390.478 atau mengalami peningkatan sebesar 14.196.578.345 dari target pendapatan asli daerah pada perubahan apbd tahun anggaran 2021 yaitu sebesar 205.662.812.133.

Potensi peningkatan target pendapatan asli daerah terutama bersumber dari sektor pajak daerah seperti pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak parkir dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB). Sedangkan potensi peningkatan target pendapatan asli daerah dari sektor retribusi daerah antara lain bersumber dari retribusi pelayanan kesehatan, retribusi pelayanan pasar, retribusi pengujian kendaraan bermotor, retribusi pemakaian kekayaan daerah, retribusi tempat khusus parkir, retribusi jasa usaha rumah potong hewan, retribusi tempat rekreasi dan olahraga, retribusi jasa usaha penjualan produksi usaha daerah, retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol, dan retribusi perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA).

Selanjutnya, pendapatan transfer dalam target pendapatan daerah yang bersumber dari pendapatan transfer pada rancangan APBD tahun anggaran 2022 sebesar 1.911.742.169.763, atau mengalami peningkatan sebesar 84.855.966.676 dari target pendapatan transfer pada perubahan apbd tahun anggaran 2021 yaitu sebesar                       1.826.886.203.087. Peningkatan besaran target pendapatan transfer tersebut, sebagian besar diakibatkan adanya perubahan kebijakan pola penganggaran pendapatan dana bos untuk satuan pendidikan dasar bagi kabupaten/kota, yang semula dianggarkan melalui pendapatan hibah pada lain-lain pendapatan daerah yang sah, dialihkan ke pendapatan transfer pemerintah pusat melalui dana alokasi khusus non fisik, yang merupakan bagian dari dana transfer khusus pada dana perimbangan.

Pendapatan transfer pada rancangan APBD tahun anggaran 2022, terdiri dari beberpa alokasi pendapatan yakni, Pendapatan transfer pemerintah pusat dimana  dalam target pendapatan transfer pemerintah pusat yang dianggarkan dalam rancangan APBD tahun anggaran 2022, setelah dilakukan penyesuaian berdasarkan surat direktur jenderal perimbangan keuangan nomor S-170/PK/2021 perihal penyampaian rincian alokasi TKDD tahun anggaran 2022 menjadi sebesar 1.810.749.170.000, yang bersumber dari dana perimbangan sebesar 1.599.061.870.000, meliputi Dana transfer umum – Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar 81.600.745.000. Dana transfer umum – dana alokasi umum (DAU) sebesar 939.405.513.000. Dana transfer khusus – dana alokasi khusus (DAK) fisik sebesar 230.778.743.000. Dana transfer khusus – dana alokasi khusus (DAK) non fisik sebesar 347.276.869.000.

Dana insentif daerah sebesar 9.347.274.000,dan dana desa tahun anggaran 2022 sebesar 202.340.026.000.Kemudian pendapatan transfer antar daerah dimana pada target pendapatan transfer antar daerah yang dianggarkan dalam rancangan apbd tahun anggaran 2022, bersumber dari pendapatan bagi hasil pajak Pemerintah Provinsi sebesar 100.992.999.763 berdasarkan proporsi dan estimasi dana bagi hasil pajak daerah provinsi nusa tenggara barat untuk Loteng tahun anggaran 2022. Besaran target pendapatan bagi hasil pajak tersebut mengalami peningkatan sebesar 9.739.362.238, dari target yang tertuang dalam kebijakan umum APBD tahun anggaran 2022.

Selanjutnya adapun lain-lain pendapatan daerah yang sah dimana target pendapatan daerah yang bersumber dari lain-lain pendapatan daerah yang sah pada rancangan apbd tahun anggaran 2022, ditargetkan sebesar 42.271.962.254, meliputi dari pada pendapatan hibah sebesar 7.102.000.000, terdiri dari: pendapatan hibah dari pemerintah pusat (hibah ipdmip dan hibah air minum perdesaan) serta sumbangan pihak ketiga. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebesar 35.169.962.254 yang bersumber dari pendapatan dana kapitasi jkn pada fktp non blud.

Besaran target pendapatan daerah yang dianggarkan pada rancangan apbd tahun anggaran 2022, telah didasarkan pada penetapan target yang terukur dan didasarkan atas regulasi yang mendasarinya secara realistis. Di dalam upaya pencapaian realisasinya, tentunya tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang kemungkinan akan dihadapi, terutama berbagai aspek yang dapat mempengaruhi perkembangan makro ekonomi pada tahun 2022 mendatang.

Selanjutnya disampaikan rencana anggaran belanja daerah padarancangan APBD Loteng tahun anggaran 2022, sebagai berikut dimana belanja daerah Loteng tahun anggaran 2022 setelah dilakukan penyesuaian dengan kondisi perkembangan potensi pendapatan daerah sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, pagu anggaran belanja daerah pada rancangan APBD tahun anggaran 2022 menjadi sebesar 2.353.873.522.495 atau mengalami penurunan sebesar 35.360.113.762, dibandingkan dengan pagu anggaran belanja daerah pada kebijakan umum APBD tahun anggaran 2022 yaitu sebesar 2.389.233.636.257. Pagu anggaran belanja daerah pada rancangan APBD tahun anggaran 2022, meliputi belanja operasi sebesar 1.646.060.446.887 belanja modal sebesar 324.584.684.760 belanja tidak terduga sebesar 23.132.225.319 dan belanja transfer sebesar 360.096.165.529.

Sementara strategi arah dan kebijakan pengelolaan belanja Daerah untuk tahun anggaran 2022, meliputi pengalokasian belanja daerah pada belanja yang bersifat wajib dan mengikat, mendukung prioritas nasional dan prioritas provinsi NTB, mengupayakan peningkatan proporsi belanja yang berpihak pada kepentingan publik, menjaga eksistensi penyelenggaraan pemerintahan dengan mengutamakan efisiensi dan efektivitas sesuai prioritas agar dapat memberikan dukungan program-program strategis Daerah, dan menitikberatkan alokasi belanja Daerah pada urusan pemerintahan konkuren yang merupakan dasar pelaksanaan otonomi Daerah.

Pengalokasian anggaran belanja daerah pada rancangan APBD Loteng tahun anggaran 2022 yang telah diselaraskan dengan besaran penyesuaian perkiraan perolehan anggaran pendapatan daerah tahun anggaran 2022, tetap diarahkan untuk upaya pemenuhan kebutuhan penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan, termasuk dukungan terhadap upaya pencapaian visi dan misi bupati dan wakil bupati terpilih. Selain itu, belanja daerah juga menitikberatkan pada pemenuhan belanja urusan pemerintah daerah, yang besarannya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (mandatory spending), dan pengalokasian belanja yang bersumber dari pendapatan yang bersifat diarahkan penggunaannya (earmaking), serta upaya pemenuhan belanja wajib lainnya yang diamanatkan pemerintah pusat.

Penganggaran belanja daerah pada rancangan apbd tahun anggaran 2022, didasarkan pula atas perkembangan isu-isu strategis, terutama pertumbuhan dan pengembangan pariwisata di kabupaten lombok tengah, khususnya di kawasan ekonomi khusus mandalika dan menyambut digelarnya penyelenggaraan event MOTOGP.

Sehubungan dengan keterbatasan sumber pendanaan akibat adanya penyesuaian atas besaran pendapatan transfer, khususnya pendapatan transfer dari pemerintah pusat, menyebabkan belanja yang telah dianggarkan harus dilakukan rasionalisasi, sehingga kebutuhan pendanaan dalam perencanaan penganggaran dari masing-masing OPD dan pemenuhan kebutuhan belanja yang menjadi prioritas pemerintah daerah dalam rangka upaya pencapaian target rpjmd, termasuk tuntutan pemenuhan kebutuhan belanja atas kebijakan pengangkatan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (P3K) belum dapat terpenuhi secara optimal. Di sisi lain, pemerintah daerah juga dituntut untuk memenuhi belanja atas perolehan pendapatan transfer yang sebagian besar bersifat diarahkan penggunaannya (earmarked) dan bersifat mandatory spending, atau dana yang peruntukannya sudah diatur oleh undang-undang serta kewajiban belanja lainnya yang diamanatkan pemerintah pusat dan harus dipenuhi oleh pemerintah daerah pada tahun anggaran 2022.

Selanjutnya, kebijakan penganggaran penerimaan pembiayaan daerah pada rancangan APBD tahun anggaran 2022 sebesar 200.000.000.000, bersumber dari rencana penerimaan pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) daerah dari PT. Sarana Multi Infrastruktur (persero), sebagai sumber pembiayaan kegiatan rekonstruksi dan rehabilitasi jalan dan jembatan di wilayah Loteng. Sedangkan kebijakan penganggaran pengeluaran pembiayaan pada rancangan APBD tahun anggaran 2022 sebesar 20.000.000.000 yang diarahkan untuk pembayaran angsuran pokok utang atas pinjaman Daerah pada PT. Sarana Multi Infrastruktur (SMI).

Berdasarkan selisih lebih antara penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan menyebabkan pembiayaan netto sebesar 180.000.000.000 yang akan digunakan untuk menutup defisit anggaran sebesar 180.000.000.000 yang merupakan selisih minus antara pendapatan daerah dengan belanja daerah, sehingga menjadikan struktur rancangan APBD Loteg tahun anggaran 2022, dalam posisi berimbang, atau sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan (silpa) bernilai sebesar 0 (nol rupiah).

Adapun terhadap hal-hal yang memerlukan penjelasan lebih lanjut, dapat disampaikan dalam agenda pembahasan bersama antara Pemerintah Daerah Dengan DPRD Kabupaten Loteng di tingkat badan anggaran, dengan harapan semoga rancangan APBD tahun anggaran 2022 yang akan ditetapkan nantinya, dapat menunjang keberhasilan penyelenggaraan pembangunan di kabupaten Lombok Tengah menuju terwujudnya Lombok Tengah bersatu jaya (beriman, sejahtera, bermutu, maju dan berbudaya).

Selanjutnya, dalam hal terjadi perubahan kebijakan, baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi nusa tenggara barat setelah nota keuangan rancangan APBD tahun anggaran 2022 ini disampaikan kepada DPRD, maka Pemda dapat melakukan penyesuaian kembali dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku. Perubahan tersebut dapat langsung ditampung dan/atau disesuaikan pada saat proses pembahasan rancangan apbd tahun anggaran 2022, tanpa perlu melakukan perubahan nota kesepakatan kebijakan umum apbd serta prioritas dan plafon anggaran sementara APBD tahun anggaran 2022, maupun perubahan nota keuangan rancangan APBD tahun anggaran 2022.

Sedangkan dalam hal perubahan kebijakan terjadi setelah peraturan daerah tentang apbd tahun anggaran 2022 ditetapkan, dan terdapat pengaturan khusus di dalam ketentuan yang berlaku, maka pemerintah daerah dapat melakukan penyesuaian melalui perubahan peraturan bupati tentang penjabaran APBD tahun anggaran 2022 dan diberitahukan kepada pimpinan dprd, untuk selanjutnya dianggarkan dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD tahun anggaran 2022, atau ditampung dalam LRA apabila tidak melakukan perubahan APBD tahun anggaran 2022. (tim/adv)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *