LOBAR—Wakil Bupati Lombok Barat (Lobar) Hj Nurul Adha meminta para Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang Nomor Induk Pegawai (NIP) untuk bersabar. Menurutnya Pemda Lobar tetap berkomitmen membantu memfasilitasi agar NIP 38 tenaga Non ASN itu mendapatkan haknya setelah memenuhui syarat administarasi.
Wanita yang akrab disapa Ummi Nurul itu memberikan penjelasan mengenai kendala teknis yang sedang dihadapi. Keterlambatan ini bukan disebabkan oleh kelalaian di tingkat daerah, melainkan adanya proses penyesuaian data yang memerlukan ketelitian lebih di sistem pemerintahan pusat. Beberapa kesalahan input data pada saat proses awal yang dilakukan secara cepat.
“Terkait persoalan NIP PPPK Paruh Waktu ini sebenarnya telah berproses, hanya saja masih menunggu adanya perubahan dari Pusat. Menyusul ada yang perlu disesuaikan, karena ada yang belum sesuai,” ujar Ummi Nurul belum lama ini.
Kekeliruan yang sifatnya teknis itu yang membuat pihak pusat belum dapat menerbitkan NIP secara kolektif. Namun, ia memastikan Pemda terus memantau perkembangan tersebut agar hak para tenaga honorer tetap terpenuhi sebagaimana mestinya.
“Sabar saja, pasti kok NIP dan SK itu akan keluar,” tambahnya.
Selain persoalan status kepegawaian, masalah kesejahteraan berupa honor atau gaji juga menjadi poin krusial yang dipertanyakan oleh para calon PPPK. Terkait hal ini, Ummi Nurul menegaskan Pemda telah menyiapkan skema pembayaran yang adil. Gaji para PPPK Paruh Waktu tersebut dipastikan akan dibayarkan secara rapel terhitung sejak mereka mulai aktif bekerja di awal tahun ini.
Ia menyatakan bahwa anggaran untuk gaji PPPK Paruh Waktu sudah dialokasikan secara khusus dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dengan adanya penempatan anggaran yang spesifik, maka kecil kemungkinan terjadi kendala dalam proses pencairan ketika administrasi NIP telah tuntas.
“Kalau sudah dianggarkan, sudah jelas ada mata anggaran diplot,”imbuhnya. (win)