BPJS Ketenagakerjaan Serahkan Santunan Jaminan Kematian Kepada Ahli Waris

F BPJS

KHOTIM/RADARMANDALIKA.ID SERAHKAN: Wabup Loteng HM Nursiah, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Lombok Tengah, Kasat Pol PP, Kasi Datun Kejari, dan para ahli waris foto bersama usai penyerahan secara simbolis santunan dari BPJS, Selasa kemarin.

PRAYA – Perlindungan bagi guru honorer di Lombok Tengah masih minim. Dalam acara monitor dan evaluasi pelaksanaan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan dan pembentukan forum kepatuhan bahkan penyerahan santunan jaminan kematian akibat kecelakaan kerja, berlangsung di kantor Kejari Lombok Tengah, Selasa kemarin.

Dalam testimoni Kasat Pol PP Lombok Tengah, L Aknal Afandi, dia mengucapkan rasa syukur karena manfaatnya bagi masyarakat terutama anggotanya yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan begitu besar dirasakan.

Untuk itu, Aknal berharap semua pegawai baik ASN maupun non ASN harusnya terlindungi di Lombok Tengah, mengingat kemanfaatan ketika menjadi peserta BPJS. Dijelaskannya, anggota Satpol PP yang sudah masuk atau terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenegakerjaan ada 366 orang.

“Alhamdulillah, anggota yang terkena musibah meninggal akibat saat bekerja mendapat santunan sebesar 128 juta, sedangkan yang kena musibah meninggal dikarenakan sakit mendapat santunan sebesar 42 juta di luar kerja,” bebernya di hadapan Wabup HM Nursiah, Kasi Datun, Kepala BPJS Ketenagakerjaan dan pejabat lingkup pemkab.
Aknal menerangkan, ada tiga ahli waris dari anggota Satpol PP yang mendapatkan santunan dari BPJS Ketenagakerjaan. Satu orang meninggal keceakaan kerja dan dua orang meninggal karena sakit.

Di tempat yang sama, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Lombok Tengah, Chandra Cahyono mengatakan penyerahkan santunan kepada ahli waris ini diserahkan untuk kesekian kalinya.
Dia menerangkan, bukan hanya kecelakaan kerja yang menjadi perhatian pemerintah terhadap jaminan kerja saat ini, namun dampak PHK, pensiun juga menjadi domain BPJS Ketenagakerjaan dalam membantu para pekerja dalam mengklaim haknya setelah menunaikan kewajibannya.
Chandra memaparkan, dasar pelaksanaan dalam BPJS Ketenagakerjaan merupakan amanat UUD 1945, amandemen 4. Dimana negara menyiapkan sistemnya terkait kewajiban iuran, dan kemudian dapat mengklaim haknya yang juga dikuatkan dengan Peraturan Gubernur dan Bupati yang tidak ada alasan sebenarnya melakukan perlindungan bagi pekerja di daerah.
“Saat terjadi kecelakaan kerja masyarakat dapat melanjutkan hidup keluarga yang ditinggalkan dan pendidikan anaknya juga dapat terjamin,” jelasnya.
Disampaikannya, pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan bagi tenaga honorer dalam setahun hanya membutuhkan dana kurang dari 1 miliar, ini untuk sekitar 6 ribu tenaga honor yang akan diakomodir.

“Dari jumlah 400 ribu tenaga kerja rentan saat ini hanya sekitar 3 ribu yang dilindungi, dalam persentasinya sekitar 1 persen yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan berdasarkan data dari BPS Loteng,” singgungnya.

“Saya sempat ngobrol dengan bupati kaitan marbot masjid kemudian penting dilindungi dengan BPJS Ketenagakerjaan dengan dibebankan dari APBD yang hanya sekitar 2 miliar pertahunnya,” sambungnya.

Sementara, sektor lainnya seperti jasa konstruksi sekitar 74 paket proyek yang ada di Lombok Tengah, terdeteksi hanya baru terdaftar 23 paket proyek saja. Belum lagi soal tenaga kesehatan di Puskesmas juga sangat penting untuk di lindungi, mengingat rentanya terpapar Covid-19.

Senada juga disampaikan Kasi Datun Kejari Loteng, Deny Nizwansah. Katanya, kejari mendorong pemda menunaikan tugas dan tanggung jawabnya dalam menuntaskan persoalan perlindungan kerja di lingkup pemkab, mengingat ini merupakan amanat dari UUD 1945 dengan turunan Perpres, kemudian pergub dan Perbup.
Disampaikannya, dalam Permen dituangkan bahwa tenaga kerja honorer non ASN dapat dimasukkan penganggaran dalam APBD murni tahun 2022.
“Kita akan rapat dan evaluasi tindak lanjutnya kedepan seperti apa, harus ada perbup supaya lebih gereget,” tegasnya.
Pada intinya, Deni saat ini telah menyampaikan kaitan pentingnya perlindungan ini, namun dengan memperhatikan kemampuan Penerintah Daerah, tentu harus juga melakukan sosialisasi terlebih dahulu, kejari optimis pemkab pasti memiliki etikad baik dalam perlindungan masyarakat terutama tenaga kerjanya.
Di tempat yang sama, Wakil Bupati Lombok Tengah, HM Nursiah mengatakan semua dinas harus bergerak dengan sektor masing-masing dalam sinergi kegiatan perlindungan tenaga kerja. Misalnya, Dinas Perindag harus sejalan dengan perusahaan yang ada. Kemudian koperasi juga demikian.
“Kabag Hukum Setda Lombok Tengah harus secara aktif berkoordinasi dengan Kasi Datuh Kejari, apapun persoalan dan kekurangan dalam keberlanjutan program perlindungan ini,” tegasnya.
“Tenaga honorer dengan keberadaan mereka belum semua terdaftarkan menjadi peserta dalam program di BPJS Ketenagakerjaan, dan ini menjadi program kita kedepan terutama di bidang pendidikan,” kata wabup.(adv/tim)

0 Reviews

Write a Review

Radar Mandalika

Mata Dunia

Read Previous

Senam Zumba Viral di Kuta, Hizzy: Sudah Sesuai Prokes!

Read Next

Lahan Pengganti Lapangan Mandalika, Firman Pastikan Akhir Bulan Ini

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *