MATARAM – Pemerintah pusat memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah atau kantor wilayah kementerian agama untuk menentukan atau membuka kembali kegiatan belajar mengajar (KBM) tatap muka di sekolah. Hal ini berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) empat menteri, belum lama ini. Yaitu, Menteri Kesehatan, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, dan Menteri Dalam Negeri.
“Ada keputusan bersama menteri yang menyerahkan kepada pemerintah daerah untuk mengambil keputusan kapan harus mulai masuk apa tidak,” ujar Wali Kota Mataram, H Ahyar Abduh, kemarin (23/11).
Karena itu, Ahyar mengungkapkan, pelaksanaan belajar tatap muka di sekolah di bawah naungan Pemkot Mataram bakal dilaksanakan mulai awal tahun 2021. Itu artinya, belajar tatap muka kemungkinan besar tidak dilaksanakan di akhir tahun 2020. Pasalnya, dia sendiri perlu melihat situasi dan kondisi perkembangan penyebaran pandemi Coronavirus Disease jelang akhir tahun ini.
“Saya harus melakukan rapat koordinasi dulu. Yang jelas secara teknis sudah siap. Apalagi kalau saya lihat akhir-akhir ini kondisi kita sudah sangat bagus. Beberapa waktu ini tidak terjadi eskalasi atau tidak ditemukan lagi kasus-kasus positif baru yang besar. Walaupun masih ada (kasus positif),” kata dia.
“Satu bulan yang lalu kita melakukan persiapan-persiapan. Ketika nanti kita mengambil kebijakan untuk anak-anak kita masuk sekolah. Hanya menunggu situasi. Saya butuh untuk rapat koordinasi. Kemudian untuk menetapkan kapan harus bisa mulai masuk,” imbuh Ahyar.
Dia mengutarakan, persiapan secara teknis sudah dimatangkan oleh dinas terkait untuk pelaksanaan belajar tatap muka di sekolah di tengah masa pandemi. Terutama terkait persiapan penerapan protokol kesehatan (Prokes) secara ketat di sekolah. Seperti menggunakan masker, mencuci tangan dan physical distanting atau jaga jarak.
“Apalagi sekolah kita ratusan baik tingkat SD, SMP dan TK/PAUD. Dengan jumlah siswa tidak kurang dari 60 ribu orang. Kemudian juga para tenaga pengajar/pendidik. Belum lagi staf administrasi yang ada di sekolah,” beber Ahyar.
Karena itu, dia menegaskan, penerapan prokes Covid-19 harus dipastikan berjalan secara ketat dan disiplin di semua sekolah dan di lingkungan sekolah. Pasalnya, ada beberapa sekolah yang biasanya terjadi kerumunan-kerumunan terutama pada saat antar jemput siswa oleh orang tua atau wali murid.
“Ini tidak boleh terjadi. Kita harus tetap melakukan persiapan-persiapan baik pencegahannya maupun penanganannya,” kata dia.
Jangan sampai terjadi penularan virus corona secara massif seperti sebelum-sebelumnya. Oleh karena itu, Pemkot disebutnya terus berjibaku melawan pandemi guna meminimalisir penyebaran virus corona. Warga masyarat juga diminta agar jangan lengah. Melainkan harus tetap waspada.
“Karena Kota Mataram sebagai ibu kota (Provinsi NTB). Sebagai pusat kegiatan dan menjadi eficentrum dari aktifitas masyarakat. Tidak saja warga Mataram, tetapi juga kabupaten/kota lainnya di NTB. Karena itu kita tetap waspada,” ingat Ahyar.
Pantuan di lapangan, kemarin. Kegiatan belajar mengajar berlangsung secara luar jaringan (Luring) di SMPN 1 Mataram. Terlihat seorang guru tengah memberikan pembelajaran kepada enam orang siswi di halaman sekolah. Mereka menaati prokes Covid-19. Dengan memakai masker dan jaga jarak. (zak)