MATARAM – Dalam rangka mendeteksi praktek politik uang di momen jelang Pilkada serentak 2020. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) NTB sekarang menggandeng Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
Koordinator Divisi Hukum, Humas Data, dan Informasi, Bawaslu NTB Suhardi mengatakan, money politik masih menjadi masalah serius dalam dunia demokrasi saat ini. Justru era mileninal ini politik uang dapat dilakukan dengan memanfaatkan teknologi digitalisasi.
Katanya, para pemain politik semakin leluasa memanfaatkan teknologi untuk membeli suara, melalui layanan transaksi elektronik tanpa takut tertangkap tangan. Mau tidak mau sebagai lembaga pengawas, Bawaslu harus lebih jeli lagi dalam mengawasi berbagai potensi itu.
“Iya bisa transfer antar rekening, goopay, belikan pulsa,” beber Suhardi.
Ruang transaksi elektronik ini, sangat banyak dimanfaatkan masyarakat modern terutama kalangan milenial. Sehingga peluang mempengaruhi arah pilihan politik mereka semakin rentan.
Dengan keterbatasan tenaga pengawas, pemanfaatan teknologi menjadi tantangan baru bagi Bawaslu. Tak ada jalan lain melainkan Bawaslu besar berharap partisipasi masyarakat untuk sama sama melakukan pengawasan.
“Kami berharap masyarakat semakin aktif terlibat untuk ikut mengawasi,” harapnya.
Bawaslu pun memilih lebih banyak memproteksi kalangan milenial melalui penyadaran pentingnya menghindari money politik. Penguatan itu diperbanyak, supaya masyarakat dengan sadar mau menolak praktik yang merusak demokrasi itu. Disamping itu, masyarakat diminta lebih aktif ikut menjaga proses demokrasi.
Melalui transaksi elektronik diminta melapor. Agar kecurangan pemilu dapat ditekan di pilkada mendatang.
“Selain itu memang untuk transaksi elektronik, kita sudah bekerja sama dengan PPATK,” bebernya.
Saat ini pun Bawaslu bekerja sama dengan platform media sosial untuk memonitor transaksi elektronik, konten hate speech, dan black campaign. Ini salah satu terobosan untuk mengawasi pilkada.(jho)