MATARAM — Kepala Bappeda Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Baiq Nelly Yuniarti, AP., M.Si., menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam menangani persoalan Anak Tidak Sekolah (ATS) di NTB. Upaya tersebut dinilai menjadi bagian penting dalam mewujudkan pemerataan akses pendidikan menuju NTB Makmur Mendunia.
Hal itu disampaikan Baiq Nelly saat menjadi narasumber dalam Rapat Koordinasi Penguatan Pelaksanaan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) dan SMA Layanan Terbuka yang diselenggarakan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Provinsi NTB di Hotel Lombok Plaza, Mataram, Kamis (20/8/2026).
Dalam paparannya bertajuk “Rencana Strategi Daerah dalam Mengatasi Anak Tidak Sekolah Menuju NTB Makmur Mendunia”, Baiq Nelly menekankan bahwa penanganan ATS membutuhkan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan. Pemerintah tidak dapat bekerja sendiri dalam memastikan setiap anak memperoleh hak dan kesempatan mendapatkan pendidikan.
Berdasarkan data Pusdatin Kemendikdasmen dengan cutoff 19 Agustus 2026, tercatat sebanyak 66.834 data Anak Tidak Sekolah (ATS) di NTB. Dari jumlah tersebut, sebanyak 16.212 data telah terverifikasi, sementara 50.622 data masih dalam proses verifikasi.
Menurut Baiq Nelly, data tersebut menjadi dasar penting untuk menyusun strategi intervensi yang tepat sasaran. Verifikasi diperlukan agar pemerintah dapat mengetahui kondisi masing-masing anak, termasuk alasan mereka tidak bersekolah serta pilihan pendidikan yang paling sesuai.
“Penanganan Anak Tidak Sekolah bukan hanya bagaimana mengembalikan anak ke sekolah, tetapi juga memastikan tersedia pilihan pendidikan yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan mereka,” demikian poin penting yang disampaikan dalam paparannya.
Pilihan tersebut dapat dilakukan melalui berbagai jalur pendidikan, baik sekolah reguler, SMA Terbuka, SMK, Sekolah Luar Biasa (SLB), maupun pendidikan kesetaraan melalui Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB).
Strategi tersebut menjadi penting mengingat kondisi anak yang tidak sekolah sangat beragam. Karena itu, pendekatan penanganannya juga harus fleksibel dan tidak seragam, sehingga setiap anak memiliki kesempatan untuk kembali memperoleh layanan pendidikan.
Baiq Nelly juga menekankan pentingnya sinergi antara Pemerintah Provinsi NTB, pemerintah kabupaten/kota, pemerintah desa, satuan pendidikan, hingga masyarakat. Kolaborasi tersebut diperlukan untuk memastikan proses pendataan, verifikasi, penjangkauan, hingga pemberian layanan pendidikan dapat berjalan secara berkelanjutan.
Melalui penguatan PJJ dan SMA Layanan Terbuka, pemerintah diharapkan dapat memperluas akses pendidikan bagi anak-anak yang memiliki keterbatasan untuk mengikuti pembelajaran melalui pola pendidikan reguler.
Upaya penanganan ATS ini sekaligus menjadi bagian dari agenda pembangunan sumber daya manusia NTB. Pemerintah terus mendorong agar tidak ada anak yang tertinggal dan setiap generasi memperoleh kesempatan untuk berkembang sesuai potensi masing-masing.
Dengan kolaborasi lintas sektor dan strategi yang tepat sasaran, NTB menargetkan lahirnya generasi yang cerdas, terampil, produktif, dan berdaya saing, sebagai bagian dari upaya mewujudkan visi NTB Makmur Mendunia. (jho)