PRAYA – Banyaknya jenis bantuan sosial (Bansos) dari pemerintah pusat yang digelontorkan kepada masyarakat rupanya menjadi perhatian kepala desa. Pasalnya, bansos dimulai membuat masyarakat semakin ketergantungan. Terlebih dengan kenaikan harga sejumlah barang khususnya barang kebutuhan pokok dan kebutuhan masyarakat tidak bisa ditekan sehingga mengakibatkan pengeluaran semakin tinggi.
Kondisi demikian menjadi perhatian Kepala Desa Sengkerang Kecamatan Praya Timur, Lalu Awaludin. Dimana kebijakan pemerintah menyalurkan bantuan tersebut tidak sejalan dengan kenaikan harga di tengah masyarakat yang cendrung tidak bisa dikendalikan. Hal ini sebutnya terlihat dari melambung tingginya harga kebutuhan pokok, sehingga manfaat bansos tersebut semakin sedikit dan membuat warga semakin ketergantungan.
“Bantuan-bantuan yang disalurkan pemerintah ini hanya memeras warga saja, sebab harga kebutuhan pokok tetap melambung, malah warga semakin ketergantungan,” ujarnya pada Radar Mandalika, kemarin.
Salah satu yang menjadi pekerjaan rumah pemerintah sebutnya seperti bahan bakar minyak (BBM). Dimana kenaikan harga BBM sudah cukup tinggi padahal barang tersebut sangat dibutuhkan masyarakat dalam berproduksi baik untuk alat transportasi, kebutuhan pertanian dan lainnya.
“Kenaikan harga ini sangat cepat, sehingga kondisi ekonomi masyarakat bukannya semakin baik dengan bantuan itu, tetapi malah semakin tidak mampu,” ujarnya.
Adanya bansos tersebut sering kali menimbulkan kecemburuan sosial antar masyarakat. Dimana, semangat gotong royong semaki berkurang. Pasalnya, warga yang belum menerima bantuan itu merasa kecewa sehingga enggan untuk berpartisipasi pada kegiatan gototong royong.
“Sekarang sudah jarang semangat gotony royong kita akibat bantuan dari pemerintah ini,” sebutnya.
Namun demikian, pihaknya tidak menyalahkan penyaluran bantuan tersebut oleh pemerintah. Hanya saja, berkaitan dengan pengajuan penerima bantuan pihaknya harap lebih diperhatikan agar tidak menimbulkan kecemburuan sosial. Terlebih dengan adanya KPM baru yang menerima bantuan kemudian secara tiba- tiba tidak menerima bantuan, sedangkan warga yang bersamaan mendapatkan bantuan masih tetap menerima bantuan.
“Kadang ada yang baru dapat kemudian tidak dapat. Ini menjadi masalah kendati kita jelaskan adanya pengurangan, warga akan sulit paham,” jelasnya. (ndi)