Bansos, Kadis Sosial Lombok Tengah Diduga Terima Setoran?

  • Bagikan
F demo
KHOTIM/RADARMANDALIKA ANTI KORUPSI: Beberapa massa dari LSM saat orasi di dalam ruangan di kantor Dinas Sosial Lombok Tengah, Kamis kemarin.

PRAYA – Sorotan di tubuh Dinas Sosial Lombok Tengah tidak berujung. Kali ini Kepala Dinas Sosial Lombok Tengah, H. Muliardi Yunus diduga menerima setoran dalam memuluskan sejumlah program bantuan social (Bansos).

“Kami menduga Pak Kadis ini menerima setoran,” tuding Koordinator Umum (Kordum) aksi, Sadam Husen di halaman kantor Dinas Sosial, Kamis kemarin.

Sembari berlangsungnya orasi, massa yang berjumlah beberapa orang ini langsung nekat melakukan penggeledahan ke ruangan kerja Kadis Sosial, tapi kadis tidak ditemukan.

Sadam Husen menegaskan, aksi yang dilakukan saat ini sebagai momen Hari Anti Korupsi. Dia bersama aktivis lain datang ke Dinas Sosial dalam rangka kembali menanyakan dan meminta agar mencopot seluruh Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) di Lombok Tengah.

Selain itu, pendemo ini juga mendesak dinas untuk mengganti bank dari bank BRI ke bank lainnya. Dasarnya karena memang banyak persoalan di tingkat bawah. “Sudah banyak bukti terkait carut marut yang dilakukan di tingkat agen.  Dari angan oknum TKSK,  oknum Kasi, oknum kabid hingga kadis kami menduga masuk angin,” tudingnya.

Ditambahkan aktivis dari Gapura Tastura, Khairul Fahri mengingatkan pihak terkait agar lebih berhati-hati. Pihaknya demo sekarang sebagai bentuk mengingatkan Hari Anti Korupsi.

Kahirul memaparkan secara nasional, berkaca dari dua mantan Menteri Sosial yang telah mendekam di penjara karena kasus Bansos, ini patut menjadi atensi di daerah mengingat permainan masif, terstruktur ini juga tidak menutup kemungkinan terjadi hingga level bawah.

“Permainan busuk yang dilakukan dari Pusat hingga daerah dengan kucuran dana triliun disalurkan melalui APBN, hanya sampai di masyarakat adalah telur busuk dan beras berkutu,” sebutnya.

“Korupsi bukan hanya persoalan mengambil uang namun tidak pro terhadap masyarakat juga dapat dikatakan sebagai korupsi,” sambung dia.

Aktivis lainnya, Saiful Hadi menyebutkan adanya kezholiman yang terjadi, dimana sedekah dari pemerintah telah tersunat oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab secara terstruktur.

Dijelaskannya, dalam aturan kementerian social dalam perluasan Bantuan Pokok Non Tunai (BPNT) selama 2 periode Jokowi, memerintahkan untuk mensejahterakan masyarakat namun nyatanya tidak ada perubahan, malah permaian yang banyak terjadi.

“Oknum TKSK telah menutup data lama dan pembaharuan dilaksanakan solah tertutup,”katanya.

Jika tidak ada respons dari aksi ini, pihaknya mengancam akan turun aksi kembali. Selain itu, mereka menegaskan akan melantik kadis baru dan akan setiap hari ngantor di Dinas Sosial.

Terpisah, Kepala Dinas Sosial Lombok Tengah, H. Muliardi Yunus yang dikonfirmasi wartawan radarmandalika. id group membantah semua tudingan LSM yang demo.  “Harus tunjukkan bukti dong, jangan asal nuduh,” tegasnya via wa.

Muliardi tidak berani berandai-andai mengingat dia meyakini tidak ada yang berani bermain-main dengan program pusat tersebut, dan memang program ini yang banyak disorot dan didengar semua lapisan masyarakat.

“1.000 Hakul yakin tidak ada yang berani bermain,” jawabnya. (tim)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *