AJI Minta Tidak Ada Jumpa Pers

F AJI Mataram

SIKAP: Ketua AJI Mataram, Sirtupillaili saat memberikan masukan kepada penyelenggara Pilkada, kemarin.

MATARAM – Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Mataram menilai pemerintah masih belum memperhatikan keselamatan insan pers di tengah pandemi Covid-19. Dibeberapa tempat, pemerintah masih saja melakukan jumpa pers yang mana tidak mengatur penerapan protokol kesehatan Covid-19. Untuk itu, pada tahapan Pilkada tahun ini penyelenggara Pilkada didorong agar juga memperhatikan keselamatan jurnalis.

Ketua AJI Mataram, Sirtupillaili mengatakan, data se-Indonesia ada 224 insan pers yang terkena Covid-19. Hal itu menjadi bukti betapa para pewarta begitu rawan juga terkena Covid-19 dalam bertugas. Sehingga dalam hal ini pihaknya mengimbau semua pihak agar bisa sama-sama menjaga keselamatan wartawan.

Alhamdulillah kita di NTB kasusnya tidak ada. Tapi kami melihat Pemerintah masih belum aware (peduli) atas keselamatan jurnalis,” sentil Sirtu dalam acara rapat koordinasi tahapan kampanye pada pemilihan serentak 2020 di kantor KPU NTB, kemarin.

Kondisi menghiraukan jaga jarak saat jumpa pers berpotensi membuat jurnalis dan pekerja media, rentan tertular Covid-19. Padahal peran jurnalis penting untuk memastikan informasi tentang Covid-19, sampai ke masyarakat sehingga dapat mengambil keputusan yang tepat.

AJI mencatat, sedikitnya ada tujuh kegiatan konferensi pers secara langsung yang terjadi di luar daerah yaitu konferensi pers yang digelar Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Provinsi Gorontalo, sejak awal Juli hingga 21 Juli 2020. Pada 5 Agustus 2020, Kementerian Luar Negeri, mengundang jurnalis dan media pada acara media gathering Jubir Kemenlu, di aula utama lantai 2 kantin diplomasi Kementerian Luar Negeri, Jakarta. Lalu pada Senin, 27 Juli 2020, Bupati Ogan Ilir, Sumatera Selatan, Ilyas Panji Alam yang terkonfirmasi positif virus Corona (Covid-19), justru mengundang awak media ke rumahnya. Dia mengundang wartawan untuk menyampaikan dirinya sudah berstatus positif Covid-19.

AJI juga menyoroti peliputan aksi buruh dan sejumlah organisasi Islam di depan gedung DPR RI Jakarta, Kamis (16/7/2020). Jurnalis dan pekerja media yang meliput, di tengah puluhan ribu orang tersebut tidak mampu menjaga jarak. Bahkan ketika door stop dengan tokoh buruh di dalam gedung DPR, tidak ada jaga jarak di dalam gedung negara tersebut.

AJI juga memantau kondisi setelah diterapkannya pelonggaran pembatasan dengan menerapkan new normal atau kelaziman baru di berbagai wilayah di Indonesia pada Juli dan Agustus 2020. Kebijakan itu diambil tanpa pemantauan dan sanksi tegas bagi masyarakat yang melanggar protokol kesehatan. Akibatnya, kasus virus Covid-19 kian bertambah di berbagai daerah. Virus Covid-19 menyebar ke berbagai lokasi, baik di Ibu Kota maupun di daerah, kemudian menginfeksi para jurnalis dan pekerja media.

“Data yang dikumpulkan AJI, setidaknya 242 jurnalis dan pekerja media yang dinyatakan positif Covid-19 sejak 30 Maret-September 2020. Kasus terbanyak terjadi dalam rentang Juli-Agustus 2020 dengan 235 kasus,” terang Sirtu.

Melihat kondisi ini, AJI mendesak pemerintah daerah, dan lembaga lain untuk tidak menggelar konferensi pers, secara tatap muka yang dapat berpotensi terjadinya penularan Covid-19 terhadap jurnalis dan pekerja media.

Mendorong perusahaan media untuk memperhatikan keselamatan jurnalis dan pekerja media mereka. Salah satunya dengan tidak mengirim jurnalis ke konferensi pers secara tatap muka. Memberikan alat perlindungan diri kepada jurnalis dan pekerja media, yang meliput ke wilayah yang berpotensi terjadinya penularan Covid-19.

Membuat dan menerapkan protokol kesehatan untuk mencegah terjadinya penularan Covid-19 terhadap jurnalis dan pekerja media.

Terkait dengan tahapan debat yang akan berlangsung di tujuh kabupaten kota bagi Paslon yang akan bertarung itu AJI Mataram meminta supaya panitia pelaksana harus bisa mengatur secara teknis tanpa mengurangi hak hak pers dalam meliput kegiatan. Sesuai PKPU didalam ruangan maksimal yang bisa hadir yaitu 50 orang.

“Pada debat publik bagaimana teknis nanya agar debat nanti KPU betul-betul mengatur secara baik,” kata Sirtu.

AJI menawarkan dibuatkan media center bagi para jurnalis di tempat atau ruangan terpisah namun dengan catatan ada sistem saluran khusus yang tersambung keruangan itu.

“Untuk diketahui, teman-teman jurnalis membutuhkan foto dan juga isi pertemuan. Tetapi isi pertemuan bisa disampaikan dalam bentuk rilis yang dibuat tim KPU. Rilisnya pun harus update,” tegas Sirtu.

Sementara itu, Ketua KPU NTB, Suhardi Soud menegaskan semua masukan akan tetap menjadi perhatian KPU. Hasilnya nanti pun akan disampaikan di KPU kabupaten kota. “Ini (hasil pertemuan) akan kita sampaikan nanti,” janji Suhardi.(jho)

0 Reviews

Write a Review

Radar Mandalika

Mata Dunia

Read Previous

Tolak Kedatangan KAMI di NTB

Read Next

Pernikahan Dini di Mataram Meroket

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *