LOBAR—Wakil Bupati Lombok Barat (Lobar) Hj Nurul Adha memastikan komitmen pemerintah daerah (Pemda) Lobar mengawal percepat status hukum 11 desa persiapan menjadi definitif. Menyusul kegelisan para perangkat desa persiapan itu selama lima tahun berjuang memenuhui syarat definitif tersebut.
Menurut wanita yang akrab disapa Ummi Nurul itu, Bupati Lobar Lalu Ahmad Zaini (LAZ) terus berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
“Pak Bupati sudah menyampaikan langsung ke Pak Wamen, Bima Arya. Pak Wamen kan memang intens berkomunikasi dengan Pak Bupati terkait perkembangan ini,” ujar Nurul Adha saat ditemui di sela-sela rapat bersama Mendagri dan para kepala daerah di kawasan Senggigi, Senin (19/5).
Ummi Nurul mengaku menyaksikan sendiri bagaimana Bupati LAZ meminta secara khusus kepada pihak kementerian agar usulan dari Lobar mendapatkan prioritas. Keseriusan ini dinilai wajar karena masa persiapan yang memakan waktu hingga lima tahun sudah lebih dari cukup bagi desa-desa tersebut untuk membuktikan kelayakan tata kelola administrasinya. Sejak tahap verifikasi lapangan oleh tim pusat beberapa waktu lalu, jajaran pemerintah daerah pun selalu hadir mengawal prosesnya.
Secara regulasi, seluruh dokumen pendukung dan persyaratan administratif yang diwajibkan oleh ketentuan perundang-undangan telah dipenuhi dan diserahkan oleh Pemkab Lobar kepada pemerintah pusat.
“Tinggal bolanya sekarang ada di pusat, dan itulah yang terus kami dorong bersama agar prosesnya bisa lebih cepat,” imbuh Una menegaskan posisi daerah.
Tak hanya itu, Politisi PKS ini mengatakan jika Pemda sudag mengalokasikan anggaran khusus bagi 11 desa persiapan tersebut melalui Alokasi Dana Desa pada tahun anggaran berjalan. Langkah penganggaran ini menjadi bukti bahwa instansi terkait di tingkat kabupaten tetap menjamin keberlangsungan roda pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat desa persiapan selama masa tunggu penetapan status definitif. (win)