LOTENG – Puluhan dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Lombok Tengah disuspend atau dihentikan sementara operasionalnya. Kebijakan ini berdampak langsung terhadap ribuan relawan yang selama ini terlibat dalam program tersebut.
Tercatat sebanyak 3.760 relawan kini harus kehilangan pekerjaan untuk sementara waktu akibat penghentian aktivitas dapur MBG tersebut.
Para relawan yang sebelumnya bertugas menyiapkan, mengolah, hingga mendistribusikan makanan bergizi bagi masyarakat kini terpaksa dirumahkan.
Pemberhentian terhadap 80 dapur MBG di Loteng oleh BGN, karena tidak memiliki sertifikat SLHS dan IPAL standar yang ditentukan. Kebijakan ini sebagai langkah serius pemerintah pusat dalam evaluasi program, standar operasional, maupun kualitas makanan yang harus sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan pemerintah.
Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan relawan, mengingat sebagian besar dari mereka sangat bergantung pada pekerjaan tersebut sebagai sumber penghasilan harian.
Koordinator Wilayah Badan Gizi Nasional Republik Indonesia (BGN RI) Kabupaten Lombok Tengah, Muhammad Ihsan, menyampaikan penutupan puluhan dapur di Lombok Tengah telah melewati tahapan evaluasi, dan pihaknya sudah jauh-jauh hari meminta masing-masing Mitra untuk melengkapi persyaratan pendirian dapur termasuk SLHS dan IPAL-nya namun itu tidak dilanjuti oleh dapur yang bersangkutan.
“Kita tiap minggu menjalin koordinasi dengan pihak dapur agar melengkapi seluruh persyaratan yang dibutuhakan sesuai juklat juknis dari BGN tapi masing-masing Mitra tidak menindaklanjuti sehingga BGN mengambil sikap tegas untuk melakukan penutupan sementara sampai benar-benar semua persyaratan terpenuhi. Nanti masing-masing dapur menyampaikan laporan ke kami dan Kareg bahwa apa yang dinilai kurang sudah dilengkapi dan laporan itu kita teruskan ke BGN untuk pengaktifan kembali,” ucapnya.
Dampak dari penutupan sementara puluhan dapur MBG ini, kurang lebih 120.000 penerima manfaat untuk saat ini tidak bisa dilayani program MBG di Lombok Tengah. Selain itu penutupan ini juga berdampak terhadap 3.760 relawan kehilangan pekerjaan sementara waktu.
“Dari 168 dapur yang sudah aktif sebanyak 80 SPPG yang operasionalnya dihentikan sementara sampai mereka memenuhi seluruh persyaratan yang diminta oleh BGN, baik SLHS, IPAL dan masalah BPJS Ketenagakerjaan juga harus diurus,” sambungnya.
Pemberhentian sementara ini lanjutnya murni kelalaian masing-masing Mitra yang tidak memenuhi aturan yang ditetapkan oleh BGN dalam waktu yang telah ditentukan.
“Inilah langkah strategis BGN untuk memastikan program berjalan sesuai aturan. Dan kedepan pihak BGN juga akan kembali turun memastikan kelayakan infrastruktur yang lain dan alat dan perlengkapan yang dimiliki dapur. Setiap dapur yang tidak memenuhi persyaratan akan diberlakukan suspend,” terangnya.
Menurut, tujuan adanya program MBG tidak hanya sekedar memenuhi gizi anak-anak dan penanganan stunting, namun disisi lain memberikan multiplayer efek terhadap ekonomi masyarakat.
“Kita dorong semua dapur untuk segera memenuhi persyaratan yang diminta oleh BGN agar izin operasional kembali diberikan,” pungkasnya.(hza)