MATARAM– PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) NTB Perseroda menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) tahun 2025 di Mataram, Senin (27/10).
Rapat tersebut dihadiri oleh anggota komisaris independen, direksi, serta para bupati dan wali kota se-Nusa Tenggara Barat (NTB), termasuk perwakilan dari Pemerintah Kabupaten Lombok Timur.
Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi NTB, Najamuddin Amy, menyampaikan RUPSLB kali ini merupakan bagian dari langkah strategis pemerintah provinsi dalam menyehatkan seluruh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di NTB, termasuk BPR NTB Perseroda.
“RUPSLB ini menjadi momentum penting untuk memperkuat tata kelola dan menata ulang arah kebijakan BPR NTB agar semakin sehat dan profesional,” ujarnya.
Dalam RUPSLB tersebut, dibahas lima agenda utama, yakni:
1. Perubahan Anggaran Dasar PT BPR NTB Perseroda.
2. Penetapan pengurus baru BPR NTB Perseroda.
3. Pengesahan pembayaran jasa tunjangan pengabdian bagi pengurus yang diberhentikan dengan hormat pada RUPSLB 15 Juli 2025.
4. Penetapan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk audit laporan keuangan tahun buku 2025.
5. Persetujuan pembiayaan rekrutmen dan seleksi pengurus baru yang dibebankan pada anggaran biaya tahun 2025.
Najamuddin menambahkan, Gubernur NTB berpesan agar seluruh pihak memperkuat komitmen dalam meningkatkan tata kelola dan kinerja BPR NTB. Selain fokus pada bisnis, BPR NTB juga diharapkan mampu menjawab kebutuhan publik dan berperan aktif dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat.
“Insya Allah, tahun depan BPR NTB akan dikonversi menjadi BPR NTB Syariah sebagai wujud komitmen kita terhadap ekonomi berbasis nilai-nilai syariah,” tegasnya.
Ia pun mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk bersama-sama mengawal proses transformasi tersebut.
“Mari kita dukung PT BPR NTB agar semakin berdaya dalam membiayai kebutuhan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di masa mendatang,” pungkasnya.
Penulis: Fai’i | R3