100 Miliar Pokir DPRD NTB Diutang, Bisa Jadi Dibayar 2021

MATARAM – Kabar kurang baik bagi anggota DPRD NTB. Pokok Pikiran (Pokir) yang telah selesai dikerjakan pada APBD murni tahun 2020, tidak bisa dibayar 100 persen oleh pemerintah.

Dari anggaran Rp 150 miliar lebih untuk 65 anggota dewan, yang terbayarkan hanya 27 persen atau sekitar Rp 40,5 miliar.  “Baru terbayar hanya 27 persen. Iya sekitaran Rp 100 miliar,” ungkap Wakil Ketua DPRD NTB, Muzihir, Jumat kemarin.

Katanya, penundaan pembayaran tersebut tidak lain karena dampak Covid-19. Kondisi ekonomi daerah terjun bebas. Pendapatan daerah masih belum memenuhi target. Malah pada APBD Perubahan 2020 potensi pendapatan yang tidak bisa direalisasikan  mencapai Rp 448 miliar. Untuk menstabilkan kondisi keuangan daerah, banyak program daerah dipangkas.

“Kecuali gaji dan honor,” katanya.

Politisi PPP itu mengatakan, sebetulnya jumlah Pokir wakil rakyat tidak seberapa jika dibandingkan dengan anggaran program daerah yang lain. Menurutnya, Pokir Dewan program pembangunan fisik jelas yang dilihat dan dirasakan masyarakat langsung. Pasalnya pengerjaannya melibatkan masyarakat langsung, pengerjaannya dengan pola padat karya.

“Jalan usaha tani, jalan lingkungan. Ada saluran dan yang dipekerjakan adalah masyarakat sekitar,” katanya.

Muzihir mengungkapkan, pemerintah pusat selalu mendorong agar pekerjaan fisik yang dapat dirasakan masyarakat bisa terus dikerjakan. Hal itu dengen tujuan bisa menggairahkan kondisi ekonomi masyarakat bawah. Dengan dilibatkan bekerja langsung maka sumber pendapatan masyarakat tetap ada.

“Itu salah satu penanganan dampak Covid-19 ini. Cuma kalau ditunda pembayarannya berarti tujuan awal tidak tercapai,” katanya.

Tidak hanya itu, selaku pimpinan dewan, Muzihir juga punya tanggung jawab moril supaya hubungan baik dengan para kontraktor bisa tetap terjaga. Jangan sampai para kontraktor yang jumlahnya mencapai seribu itu merasa dirugikan sepihak sementara dilain pihak pembayaran lainnya  dilunaskan.

Untuk itu, Muzihir terus mendorong agar pembayaran yang tertonggak itu bisa diselesaikan di tahun ini. Bahkan saat ini melalaui pembahasan Kebijakan Umum Anggaran – Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) pihaknya tengah menyisir program mana yang tidak masuk sebagai unggulan agar pembayarannya ditunda lalu dialihkan untuk membayar Pokir tersebut.

“Kita masih menyisir kira anggaran mana,” bebernya.

Tidak hanya itu pihaknya juga besar berharap agar semua Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus itu bisa dibayarkan pusat sehingga ada celah untuk menutupi pembayaran tersebut.

“Tapi kalau memang tidak ada terpaksa dibayarkan awal tahun 2021,” pungkasnya. (jho)

1 Review

olivio

1

Agustus 08, 2020

Game Seru

Hallo guyss masih semangat dengan keadaan yang sekarang di masa New Normal Kita memberikan hiburan sekaligus pendapatan yang menggiurkan untuk isi dompet anda Bergabung bersama kami di Dupa88 Bukan situs kaleng-kaleng, berapapun anda menang pasti kami bayar jangan ragu lagi buruan daftarkan diri anda sekarang juga yaaa !!!!!!!