KLU—DPRD Lombok Utara melakukan mediasi antara warga Dusun Lembah Pedeq, Desa Akar Akar Kecamatan Bayan dengan Eksekutif. Ini buntut persoalan jalan rusak yang belum kunjung diperbaiki pemerintah, sehingga warga setempat menanam pohon pisang di jalan yang rusak parah tersebut.
Pertemuan yang berlangsung di gedung DPRD tersebut dihadiri Kepala BKAD Lombok Utara, Kabid Bina Marga Dinas PUPR dan pihak dari Bappeda, Rabu (6/3).
Dalam pertemuan tersebut, masyarakat masih dijanjikan jika jalan yang rusak parah tersebut akan diperbaiki namun pemerintah tidak berani memberikan kepastian kapan dilakukan perbaikan. Pasalnya, pemerintah tidak bisa menjamin jika jalan tersebut akan diperbaiki dengan menggunakan anggaran APBD atau Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun ini.
Merespon hal itu, Kepala Dusun Lembah Pedeq, Abdul Hamid akan menyampaikan kepada masyarakat kendati dirinya mau tidak mau dan suka tidak suka harus setuju dengan jawaban pemerintah.
“Mau tidak mau apa yang kita dapatkan hari ini akan kita sampaikan ke masyarakat. Kita akan terus tuntut pemerintah sampai jalan ini bisa diperbaiki,” ujarnya.
Masyarakat di tiga dusun yang notabene terdampak jalan tersebut yaitu Dusun Batu Keruk, Lembah Pedeq, Lengkang Koq mengancam akan melakukan golput alias tidak menyalurkan hak pilihnya pada kontestasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 pada November mendatang. Dimana pihaknya mencatat ada ribuan DPT di sana.
Hal itu menurutnya sebagai bentuk kekecewaan karena aspirasi mereka tidak direspon segera oleh Bupati H. Djohan Sjamsu. Sebelumnya, kata Hamid, sudah dijanjikan masuk dalam program 100 hari kerja pemerintahan Djohan-Danny pasca dilantik. Namun sayang, sampai sekarang jalan tersebut belum disentuh perbaikan.
“Warga saya sendiri (yang bilang akan golput) jika tidak diperbaiki dan itu akan terlaksana. Bahkan di video sudah menyebar warga di tiga dusun mengancam golput. Jalan ini sudah dua kali ditanami pohon pisang. Kalau sampai tidak digubris maka kita tidak tahu bisa menjaga kondusifitas dibawah atau tidak,” ujarnya.
Padahal, salah seorang warga di sana mendapat penghargaan dari Bupati Djohan secara langsung sebagai Kordinator Dusun terbaik dalam pemenangan Djohan Sjamsu dalam Pilkada sebelumnya. Kekecewaan warga ini, lanjutnya, terus akan digalakkan sampai apa yang menjadi keinginan bisa terpenuhi. Jika tidak maka pihaknya mengancam akan menggedor kantor bupati, pun kantor OPD terkait dengan massa yang lebih banyak lagi.
“Kalau tidak kita akan turunkan massa menggedor kantor bupati dan dinas. Kami sudah lelah di janji janji,” terangnya.
Sementara itu Ketua DPRD KLU, Artadi menjelaskan, berdasarkan hasil pertemuan tersebut diketahui jika jalan itu menjadi skala prioritas Pemda. Meskipun belum jelas kapan akan diperbaiki. Namun paling tidak harus ada penanganan sementara.
Artadi meminta Eksekutif untuk merespon dengan cepat apa yang menjadi keluhan warga. Melihat kondisi jalan yang rusak parah dan akses tersebut sangat dibutuhan warga baik untuk akses akses pendidikan, perkebunan.
Jalan tersebut panjangnya sekitar 5 kilometer. Namun dalam kondisi layak hanya sekitar 1 kilometer. Faktor anggaran menurutnya bukan menjadi soal. Selagi Pemerintah mau, apa yang bukan program perioritas bisa digeser untuk penanganan jalan itu dulu.
“Jalan itu sudah menjadi skala prioritas dan sudah dibuatkan perencanaan. Tinggal sekarang menunggu eksekusi itu sudah diajukan ke pusat untuk diberikan anggaran. Masyarakat minta kepastian apakah bisa dikerjakan tahun 2024,” jelasnya.
“Ini akan jadi preseden buruk bagi Pemda KLU kalau warga di sana golput,” cetusnya.
Sementara itu, Kabid Bina Marga Dinas PUPR Lombok Utara, Bambang Gunawan menegaskan jika jalan tersebut telah masuk dalam usulan Musrenbang. Begitu masuk usulan, Pemda pun menyusun perencanaan untuk diusulkan kepusat.
“Jalan ini sudah kita usulkan ke pusat dan telah masuk dalam stok prioritas pusat. Makanya kita minta masyarakat tetap menjaga kondusifitas di daerah dulu. Jangan sampai gara-gara ribut dibawah pemerintah pusat membatalkan,” jelasnya.
Untuk perbaikan sementara pihaknya akan melihat dulu situasi dan kondisi, mengingat saat ini sedang masuk musim hujan. Jika dipaksakan harus melakukan penimbunan maka dikhawatirkan akan tergerus air hujan.
“Dana swakelola ada peruntukkannya untuk penanganan bencana, bisa saja untuk pengadaan material dengan melakukan penimbunan namun kita khawatirkan rusak lagi, makanya kita diskusikan apa langkah sementara yang lebih efektif,” cetusnya.
Di lain sisi, Bambang menerangkan saat ini Jalan kabupaten tercatat 80 persen sudah mantap. Hanya tersisa sikitar 20 persen yang belum, sebarannya ada di Kecamatan Bayan Kayangan, Tanjung, dan Gangga.(dhe)