DIKI WAHYUDI/RADAR MANDALIKA MENUJU PUNCAK: Dari Pelawangan pendakian jalur Lombok Tengah terlihat Gunung Rinjani.

MATARAM – Rencana pembangunan kereta gantung dari Desa Karang Sidemen Lombok Tengah menuju bukit Gunung Rinjani sepanjang 10 KM mendapat tanggapan Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) NTB.

 

Direktur Walhi NTB, Amry Nuryadin mengatakan banyak hal yang perlu dikaji lebih dalam. Pertama jika kereta gantung ditujukan menjadi solusi sektor lingkungan di wilayah tempat dibangunnya maka perlu dikaji mendalam. Sebab, ada dampak yang berpangruh pada sektor ekonomi.

 

“Keselurhan Feasibility Studis-nya harus dikaji secara dalam,” pinta Amry.

 

Amry mengatakan, bagaimanapun kereta gantung akan dibangun di kawasan hutan. Beberapa wilayah hutan pastinya terekspoiltasi. Sehingga perlu dilakukan kajian komprehensif dalam rangka untuk melihat tata kelola perencanaan yang baik bagi semua pihak.

 

“Tempat parkir, tempat maintance mengontrol tiang-tiang panjang yang ada disitu tentunya butuh lahan yang ada di sekitaran dalam hutan,” katanya.

 

Walhi memastikan kehadiran Kereta Gantung pasti akan merusak beberapa kawasan hutan. Pihaknya mengingatkan Rinjani masuk kawasab Geopark Internasional yang sudah diputuskan lembaga Unisco. Itu artinya Unisco telah melakukan kajian terhadap keberadaan kawasan hutan Rinjani. Sehingga saat ini kelestarian kawasan itu sudah menjadi perhatian dunia.

 

“Undang-Undang PLH (Pelestarian Lingkungan Hidup) No 32 tentang perlindungan pengelolaan hutan linding diketentuan umumnya mempertimbangkan instrumen ekonomi lingkungan hidup. Kalau tidak salah di poin 33. Dimana memerintah memerintahkan dalam memanfaatkan kawasan hutan untuk sektor ekonomi dia tidak boleh keliru dari konsep pelestrasian lingkungan hidup,” jelasnya.

 

Untuk itu, jika kereta gantung memiliki daya dukung untuk keranah ekonomi maka perlu dikaji secara mendalam. Tidak kemudian dampak lingkuntan yang dikaji ansih hanya untuk melakukan proses retributif dan adminitratif.

 

“Yang hanya menghasilkan pengawasan adminsitratif yang memunculkan retributif (pemasukan),” katanya.

 

Bukan hanya itu saja, perlu diketahui konsep izin yang diberikan di hutan itu tidak untuk semua orang dan tidak untuk semua tempat. Apalagi informasi yang didapatkannya awalnya lokasi tersebut tidak diberikan.

 

“Artinya kontroling earli system tata kelola kebencanaan bagaimana melihat kedepan terjadi hal yang menimbulkan bencana itu juga harua dibaca pemerintah,” terangnya.

 

Disentilnya, baru-baru ini muncul Sirkuit Motorcros 459 Lantan. Dimana keadaan lingkungannya sekarat. Beberapa waktu lalu lokasi itu diterpa hujan dengan itensitas tinggi yang mengakibatkan banjir di tiga dusun.

 

“Sekarang ini Karang Sidemen yang akan dijadikan gerbang kereta gantung,” sebutnya.

 

Walhi mengingatkan saat ini semua pihak sedang melakukan pemulihan ekonomi dalam segala sektor. Jangan sampai sebuah pembangunan itu terlalu buru buru dikerjakan tanpa memperhatikan soal aspek lingkungan hidup. Dengan adanya kerta gantung pasti akan ada lingkungan bentangan alam yang dirusak.

 

“Itu juga harus dikaji. Tiang Pancang yang dibangun itu berapa dasar hutan yang diperlunkan untuk itu,” katanya.

 

Berikutnya pertimgangan aspek sosial budaya. Masyarakat sekitar Rinjani telah mendapatkan piagam Rinjani. Itu artinya juga masyrakat sektiar memberikan satu kesepakan secara sosial budaya bagaimana melestarikan lingkungn.

 

“Sec ekonomi pasti poster -poster akan kehilangan pendapatan sehingga berkurang kesejahteraan secara ekonominya,” katanya.

 

Amry meminta pemerintah menjelaskan ke publik jika kereta gantung itu akan melahirkan satu konsep ekonomi yang berdampak luas kepada masyarakat.

 

Dikatakannya pembangunan kereta gantung itu butuh dana besar, sehingga harusnya bisa memberikan dampak ekonomi sscara luas tanpa menafikan pelestarian lingkungan.

 

Walhi mengaku tidak anti pembangunan apalagi sampai ada upaya penolakan. Jikapun menolak mereka harus ada kajian maupun investigasi terelebih dahulu.

Menganai kajian yang dilalukan baik perusahaan pembangun kereta gantung maupun pemetintah, Walhi meminta supaya pihak lain diajak terlibat. Termasuk warga yang terdampak perlu juga dilibatkan.(jho)

 

50% LikesVS
50% Dislikes
Post Views : 394

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *