LOBAR— Kasus korupsi yang menjerat Bupati Lombok Barat (Lobar) nonaktif H. Lalu Ahmad Zaini (LAZ) menjadi perhatian serius DPR RI. Penetapan status hukum itu diharapkan menjadi pembelajaran berharga bagi kepala daerah lainnya di Nusa Tenggara Barat (NTB), umumnya Indonesia, agar kasus serupa tidak terulang kembali hingga merugikan masyarakat dan daerah.
“Kami prihatin, kita mengharapkan tidak terjadi lagi hal-hal seperti itu,” ujar Wakil Ketua DPR RI, Hj. Sari Yuliati saat dikonfirmasi, Selasa (4/8).
Integritas dan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku dinilainya harus menjadi fondasi utama menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pemerintah. Pembangunan yang ada di daerah harus berdasarkan transparansi.
Namun, Sari enggan berkomentar atas kasus yang dialami oleh LAZ dan menyerahkan seluruh proses hukum sesuai undang-undang yang berlaku.
“Kita menghormati proses hukum,” ujarnya.
Kepercayaan yang sudah diberikan masyarakat harus dijaga dan ditunjukkan dengan hasil kerja nyata untuk kemaslahatan masyarakat.
“Tentunya kalau kita bekerja sesuai tupoksi yang ada, tentu hal seperti itu tidak terjadi,” imbuhnya.
Saat disinggung nama Ketua DPD II Golkar Lobar Lalu Ivan Indaryadi yang santer diisukan bakal kandidat calon Wakil Bupati Lobar dari luar partai pengusung, Bendahara Umum DPP Golkar itu hanya tersenyum dan menyerahkan kepada yang bersangkutan.
“Tanya sama Om Ivan dong,” ucapnya sembari meninggalkan wartawan. (Win)