LOBAR—Langkah Wakil Bupati Lombok Barat (Lobar), Hj. Nurul Adha, memperkuat sinergi lintas sektor dinilai sudah tepat. Ketua Majelis Adat Sasak (MAS), H. Lalu Sajim Sastrawan, menilai langkah itu perlu dilakukan di tengah masa transisi kepemimpinan pemerintahan daerah (Pemda) pasca-Operasi Tangkap Tangan (OTT) Bupati nonaktif LAZ oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Tidak hanya konsolidasi internal, tetapi juga eksternal (keluar) dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), tokoh masyarakat, tokoh agama, dan unsur terkait.
“Penguatan, jadi sekarang perlu bangun koordinasi terutama dengan Forkopimda,” saran Sajim saat ditemui akhir pekan kemarin.
Menurutnya, kasus yang kini terjadi di Lobar berawal dari persoalan hukum yang ditangani KPK. Tidak dimungkiri, sudah tiga Bupati Lobar yang bermasalah hukum dan ditangani KPK.
Persoalan hukum ini perlu disikapi dengan serius oleh pemimpin yang baru. Sebab, tidak menutup kemungkinan persoalan akan terus menggelinding, menyangkut juga dengan OPD-OPD dan pejabat-pejabat terkait di Pemkab Lobar.
Penguatan kelembagaan dinilai Sajim menjadi alternatif yang harus dilakukan Wabup sebagai ketua Forkopimda. Komunikasi intens dan sinergi dengan anggota-anggota Forkopimda, baik itu Kajari, Kapolres, Dandim, Ketua Pengadilan, maupun DPRD. Wabil khusus Sajim mengingatkan keharmonisan Kepala Daerah dan DPRD harus sejalan demi pembangunan daerah.
“Ibarat kita harus tidur satu dipan dan mimpinya juga harus sama,” ujar budayawan itu.
Semua masyarakat Lobar memiliki harapan yang besar pada kepemimpinan yang baru. Sebab, pasca-kasus hukum yang menjerat Bupati nonaktif, masyarakat serasa dikhianati. Pemimpin harusnya menjadi teladan. Bahkan, dari sisi aspek integritas mengalami kemerosotan.
“Kalau sebelumnya nilai integritas katakanlah 90, tetapi akibat pemimpinnya berurusan dengan persoalan hukum, apalagi KPK, maka bisa dipastikan persoalan integritas terjun bebas. Dan membangun kembali ini (integritas) agak susah,” ujarnya.
Pihaknya berharap pada Wabup yang sebentar lagi dikonstruksi menjadi Bupati perlu didukung dan disokong yang kuat dari semua elemen masyarakat. Baik itu Pemerintah Daerah, toga, toma, akademisi, pers, wirausaha, maupun komunitas serta elemen lainnya. Termasuk para OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan, harus berada dalam satu koordinasi.
Karena melihat penyelenggaraan pemerintahan Lobar sebelumnya terkesan one man show. Bahkan, berbagai masukan DPRD, toga, dan toma tidak didengar.
“Tidak boleh ada matahari kembar,” pungkasnya. (Win)