MATARAM – Pemerintah Provinsi NTB tidak menampik belum bisa menyelesaikan utang ke rekanan atas program 2022 hingga akhir Maret ini yang masih mencapai Rp 260 miliar. Namun Gubernur NTB, Zulkieflimansyah menyindir utang tersebut timbul dikarenakan kebiasaan kontraktor yang mengerjakan proyek tanpa belum ada kejelasan alokasi anggaran untuk proyek tersebut.
“Ini jadi pelajaran. Kontraktor kita senang mengerjakan apa-apa padahal dananya belum keluar. Akhirnya minjam dulu, nalangain dulu,” sindir gubernur.
“Kita kebiasaan sering mengerjakan apa-apa lebih dahulu,” sambungnya.
Pemprov mengaku utang ditimbulkan juga akibat diterpa covid-19. Dampak covid tersebut banyak anggaran yang harus direfocusing.
“Yang awalnya untuk bayar kegiatan tahu- tahunya dipotong untuk ke arah sana (penanganan covid-19),” jelasnya.
Gubernur mengaku tidak ada yang menyangka dampak korona meruntuhkan pertumbuhan ekonomi daerah yang berakibat pada gangguan pembangunan.
“Nggak ada yang pernah menyangka covid datang,” katanya.
Refocusing anggaran oleh pemerintah demi menyelamatkan jiwa manusia. Tentu langkah itu sangat penting dilakukan pemerintah.
“Karena menyelamatkan jiwa manusia sangat penting,” ucap gubernur.
Namun demikian gubernur optimis utang tersebut bisa diselesaikan oleh OPD Pemprov.
“Insya Allah akan mampu dilunasi. Saya yakin OPD kita pasti diselesaikan,” ungkapnya.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD NTB, Muzihir mengaku hutang terbesar berasal di tiga OPD yaitu Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim) dan Dinas Pertanian dan Perkebunan (Distanbun) NTB.
“Kita minta paling telat hutang selesai sampai Juni,” tegas Muzihir, belum lama ini.
Muzihir menyampaikan jumlah utang keseluruhan Pemprov NTB yang harus diselesaikan tahun 2023 ini mencapai Rp 260 miliar. Hasil rapat Dewan dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) belum lama ini baru terselesaikan 15 persen atau sekitar Rp 30 miliar.
“Progres pembayaran sudah bergerak mulai Februari. Cuma gerakannya terlambat,” terangnya.
Pria yang juga Ketua DPW PPP NTB itu mengatakan dengan kondisi tersebut mereka lalu memanggil Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) NTB bersama Sekda NTB.
“Kita panggil BPKAD Sekda kita minta supaya gerakannya ini jalan terus,” paparnya.
Dewan meminta supaya tren pembayaran bisa lebih diprioritaskan apalagi bulan puasa tinggal hitungan hari sehingga pergerakan ekonomi pihak rekanan dan masyarakat sangat dibutuhkan. Dari laporan yang mereka terima, pemasukan PAD setiap hari masih rendah. Tidak pernah lebih dari Rp 2,5 miliar dalam sehari. Kalau dipukul rata untuk membayar Pokir setiap anggota dewan masing-masing satu paket misalnya membutuhkan pemasukan PAD Rp 10 miliar dalam sehari.
Dalam kondisi tersebut tentunya tidak mungkin penyelesaian utang diharapkan dari PAD saja. Satu-satunya solusi Pemprov hanya bisa menunggu dana transfer dari pemerintah pusat.
“Tinggal tunggu kiriman dari pusat dana transfer,” katanya.
Dijelaskannya PAD yang masuk setiap hari itu tidak bisa semuanya untuk menyelesaikan hutang. Sebab ada kewajiban lain yang tidak bisa ditunda.
“Yang untuk gaji dan lain-lain tidak boleh dihutang. Sehingga dana transfer ini diharapkan,” katanya.
Muzihir menjelaskan, utang yang paling banyak itu terdapat di tiga OPD, Perkim, PUPR dan Dinas Pertanian. Diakuinya utang Pemprov awalnya mencapai Rp 500 miliar. Beruntung tertanggal 30 Desember 2022 lalu masuk dana transfer sehingga dibayarkan pengerjaan fisik pola tahun jamak dan beberapa paket kegiatan dengan kisaran pembayaran sekitar Rp 50 miliar.(jho)
Semoga di periode ke-2 Pak Zul bisa menyeleseikan masalah hutang..Aamiin