PRAYA – Pemerintah Lombok Tengah meminta pelaku Usaha Kecil Menengah (UKM) diberlakukan khusus pada event MotoGP Maret 2022. Jangan sampai apa yang terjadi pada momen WSBK November 2021 terulang lagi, mereka disamakan dengan kabupaten lain. UKM Lombok Tengah harus melalui kementerian.
Kepala Dinas Koperasi dan UKM Lombok Tengah, M. Ikhsan mengatakan saat ini pihaknya sedang dalam proses untuk berkomitmen memfasilitasi bootstand bagi pelaku UKM. Dimana manajemen MotoGP, PT pertamina, ITDC dan MGPA yang mengatur seluruh rangkaian marcendais sebagai pusat oleh-oleh di dalamnya, termasuk pada Official manajemen yang akan mengakurasi produk UKM yang akan masuk berjualan dalam event MotoGP mendatang oleh pihak MGPA.
“Tadi pagi saya koordinasi mengenai percepatan oleh-oleh kebutuhan. Soal stand harus bersurat ke ITDC dan saya meminta harus ada perlakuan khusus dalam spot penjualan untuk zona daerah kita,” tegasnya pekan kemarin.
Dengan sinergi dari Pemda dan Pemprov maka akan dikoordinasikan dengan Kemenkop dengan berdasarkan kurasi tahun 2021 sekitar 300 stand. Bahkan sampai dengan saat ini, pihaknya belum mengetahui seberapa besar kemampuan Pemda dalam menyiapkan stand. Mengingat, bupati harus bersurat.
“Sampai dengan saat ini, kita masih menunggu dari MGPA,” terangnya.
“Saya meminta jangan diatur sama dengan kabupaten dan provinsi lainnya,” sambungnya.
Ikhsan menegaskan juga, kalaupun pemberlakuan khusus ini diberikan jika harus prabayar pihaknya siap dan sudah siap memfasilitasi UKM. Untuk itu juga, dirinya berharap pemkab mau membantu kedepannya.
“Tetapi kalau kompetisi dalam hal ini bisnis prabayar. Gak ada yang di luar semua di dalam pasti prabayar,” pungkasnya.(tim)