PRAYA – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Lombok Tengah tegas meminta Pengawas Keluruhan Desa (PKD) lebih meningkatkan pengawasan. Pasalnya, ujung tombak pengawasan itu ada di desa.
“Desa sebagai benteng pertahanan demokrasi. Kita minta pengawasan ditingkatkan,” pinta Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas Bawaslu Lombok Tengah, Usman Faesal di sela-sela acara pengambilan sumpah jabatan 154 Pengawas Keluruhan Desa (PKD) se Lombok Tengah di Penujak, (01/06).
Pilkada tanpa disadari menjadi tembakan empuk para Timses maupun calon dalam pelibatan perangkat desa. Oleh karenanya sebagai pembantu Panswalu Kecamatan PKD diminta memplototi para aparatur desa, jangan sampai menjadi ‘mesin parpol’ atau ‘mesin timses’ tertentu.
“Ingat PKD jangan cawe-cawe. Main mata dengan perangkat Desa,” tegasnya mengingatkan.
Usman menyampaikan stabilitas politik harus terbangun di desa. PKD dalam menjalankan tugasnya diminta terus melakukan koordinasi dengan seluruh stakeholder di desa dalam rangka menjalankan tugas-tugas pengawasan. Memastikan perlakukan yang sama kepada semua calon.
“Dengan adanya satu PKD, saya berharap lebih intens kooridnasi dengan semua Stakeholder dibawah termasuk Kades dengan seleuruh instrumen yang ada di ddsa.Titik tekan kami disitu,” ungkapnya.
Tidak kalah pentingnya pengawasan harus dilakukan di setiap tahapan ada yang ada. Sebut saja daftar pemilih memastikan tidak masuk TNI, Polri.
“ASN juga harus dijaga kenetralannya,” pungkasnya. (jho)