PRAYA – Menyambut Pilkada serentak 27 November 2024 mendatang, Bawaslu Lombok Tengah melalui Panwascam se Lombok Tengah melantik 154 Pengawas Keluruhan Desa (PKD) se Lombok Tengah yang berlangsung di Penujak Lombok Tengah Sabtu, (01/06).
Pantaun media ini pelantikan dihadiri langsung komisioner Bawaslu NTB Saefuddin, Kepala Sekretariat (Kasek) Bawaslu Provinsi NTB, Lalu Ahmad Yani. Ketua dan empat anggota Bawaslu Lombok Tengah, Ketua KPUD Lombok Tengah. Unsur Forkopimda tingkat kabupaten hingga kecamatan.
Pengambilan sumpah janji tersebut dilakukan secara bergiliran, dipandu secara langsung oleh masing-masing ketua Panswaslu Kecamatan di 12 Kecamatan.
Komisioner Bawaslu NTB Saefuddin meminta PKD yang dilantik supaya dapat meningkatkan pengawasan di desa.
Meningkatkan kerja pengawasan, katanya dengan memahami regulasi, pengenalan kelembagaan terutama Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) masing-masing. Juga memahami alur konsultasi maupun koordinasi setiap tahapan.
“Lebih pentingnya bagaimana PKD menjaga integitras,” tegas Saefudin di lokasi.
Saef menegaskan proses evaluasi terhadap SDM Bawaslu sampai tingkat ad hok tetap dilaksanakan. Evaluasi tersebut terutama berkaitan dengan kinerja masing-masing.
“Kita tetap ada proses evaluasi. SDM salah satu yang kami evaluasi. Evalusib keseluruhan kerja-kerja pengawasan,” terangnya.
Evaluasi sebelumnya sudah dilakukan di tingkat Panswalu Kecamatan. Mereka yang terbukti melakukan pelanggaran pada Pemilu Legislatif Februari kemarin tidak diloloskan kembali.
“Informasi banyak masuk kami lalu klarifikasi,” katanya.
Suaef menyampaikan monitoring dan evaluasi bagian dari penilaian sekaligus pemetaan apa persoalan yang ada di ad hok.
“Dari situ akan muncul gambaran apa kelemahan yang ada dan melakukan upaya-upaya untuk perbaikan di setiap potensi permasahan tersebut,” terangnya.
Disampaikannya pembinaan menjadi salah satu langkah yang diambil Bawaslu dalam memperbaiki kerja-kerja kepengawasan untuk lebih baik.
“Di kami ada pembinaan. Pembinaan tertuang dalam Perbawaslu Nomor 15 tahun 2020. Provinsi melakukan pembinaan sampai tingkat paling bawah,” terangnya.
Saef mengimbau partisipasi masyarakat ikut serta melakukan pengawasan. Juga menyamapikan informasi terhadap kerja-kerja ad hok jika diketahui ada masalah.
“Sangat pentung partisipasi seluruh elemen masyarat. Semakin banyak partisipasi maka bisa mewujudkan penyelenggaraan Pilkada yang berintegritas,” tegasnya.
Ketua Bawaslu Loteng, Lalu Fauzan Hadi juga menekankan hal yang sama. PKD diminta menjaga integritas dalam bertugas. Jika ada yang ditemukan bermain-main maka teguran keras hingga pemberhentian dengan tidak hormat menanti mereka.
“PKD seluruhnya jaga integritas. Jaga netralitas dan profesionalisme kerja,” pintanya.
Ia mengatakan potensi tidak netral bagi PKD itu ada. Misalnya salah satu calon merupakan keluarga mereka termasuk perkataan yang bisa menyinggung calon lain.
“Itu harus dijaga betul. Bisa saja dekat dengan kandidat karena keluarga sehingga hal itu harus dijauhi betul,” katanya.
Pengawasan tahapan Pilkada, lanjutnya juga dilakukan melekat. Salah satunya di daftar pemilih yang tertuang di DPT. Di data tertera sudah meninggal, pindah atau sedang diluar negeri namun saat dilakukan pemutakhiran nama mereka masih ada.
“Hal-hal itu berpotensi disalahgunakan. Sehingga pengawasan melekat harus dilakukan di daftar pemilih (DPT) itu,” pungkasnya. (jho)