MATARAM–Berapa sebenarnya anggaran yang dialokasikan untuk menangani satu perkara korupsi, belum banyak diketahui publik. Kapolda NTB Irjen Pol Umar Faruq menjawab pertanyaan itu saat jumpa pers akhir tahun  dan pemusnahan barang bukti hasil kejahatan di Markas Polda, Jumat, 21 Desember.

Menurutnya alokasi anggaran untuk biaya penanganan perkara di masing masing unit satuan kerja Polda berbeda beda. Misalnya anggaran penanganan perkara pidana umum, pidana khusus dan narkoba, tidak sama.

Namun Kapolda membenarkan terjadi kejomplangan jumlah anggaran untuk penanganan perkara antara satu lembaga penegak hukum satu dengan yang lainnya. Seperti di Kepolisian, Kejaksaan dan KPK.

Berdasarkan informasi yang diperoleh media ini, dari laman hukumonline.com, biaya yang dialokasikan di setiap lembaga penegak hukum ternyata tidak sama. Di Kejaksaan, misalnya, total biaya satu perkara korupsi hingga tuntas adalah 200 juta rupiah. Di kepolisian biaya penyelidikan dan penyidikan perkara korupsi juga tak jauh beda, totalnya Rp 208 juta per perkara.

Sementara di KPK, sistemnya menggunakan sistem pagu. Pagu anggaran tahap penyelidikan 11 miliar rupiah untuk proyeksi 90 perkara. Tahap penyidikan punya pagu anggaran 12 miliar untuk proyeksi 85 perkara. Sementara, untuk tahap penuntutan dan eksekusi dialokasikan 14,329 miliar untuk 85 kasus.

Selain itu, masih ada biaya yang digunakan untuk eksekusi pidana badan sebesar 45 miliar rupiah. “Anggaran penanganan perkara memang berbeda beda. Ada yang besar ada juga kecil, tergantung kebutuhan dan usulan,” kata Kapolda Faruq.

Hal senada juga disampaikan  Dirreskrimsus Polda NTB, KBP Nasrun Pasaribu,  SIK, MH. Pagu anggaran untuk penanganan perkara memang tidak bisa disamakan atau sesuai kebutuhan. Bisa saja perkara  berat, biaya atau anggarannya lebih besar dari perkara yang ringan.

Dirreskrimsus kemudian menyebut besaran anggaran penanganan perkara ringan sebesar Rp 8 juta, perkara sedang Rp 14 juta lebih dan perkara berat sekitar Rp 20 juta lebih. “Sekali lagi bisa saja perkara yang berat anggaran ringan atau sebaliknya, ” pungkasnya.

Ditanya tentang evaluasi pengembalian uang negara terkait penggunaan anggaran penanganan perkara, Kapolda menambahkan kepolisian dituntut oleh negara untuk melakukan pengembalian uang negara melalui
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). PNBP adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi penerimaan Pemerintah Pusat.

Pada acara jumpa pers yang dihadiri puluhan wartawan dan pimpinan media serta pimpinan sejumlah instansi terkait itu, Kapolda juga memaparkan kondisi keamanan Provinsi NTB dalam satu terakhir. Penanganan perkara dan kasus kasus yang belum tertangani serta persiapan pengamanan pemilu 2024. (has)

100% LikesVS
0% Dislikes
Post Views : 176

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *