MATARAM – Pelibatan pekerja lokal di proyek sirkuit MotoGP Mandalika wajib sebanyak 69 persen. Ini ditegaskan Wakil Gubernur NTB, Sitti Rohmi Djalillah mendengar informasi pelatihan sebagai rekrutmen Marshall yang cenderung tertutup dan tanpa dilakukan sosialisasi yang memunculkan polemik di tengah masyarakat Lombok Tengah khususnya.
Rohmi menegaskan, sudah ada pemetaan pelibatan tenaga kerja selama MotoGP berlangsung, mulai dari tingkat lokal hingga internasional. “Tenaga kerja ada pemetaannya 69 persen lokal, 1 persen tenaga kerja asing sisanya dari luar daerah,” tegas Rohmi.
Katanya, PT. ITDC selaku pengelola pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Mandalika bukan saja didorong malah sudah menjadi kewajibannya yang terus disuarakan pemerintah di setiap meeting. “Kewajibannya setiap meeting akomodir tenaga kerja lokal yang kita kedepankan untuk ITDC,” tegasnya.
Untuk itu, jatah tenaga kerja lokal itu harus dikawal bersama semua pihak. Wagub bersyukur meski jatah hanya 69 persen. Dalam pelibatan masyarakat diakui Wagub tidak bisa spontan melibatkan seluruh pekerja sebab. Ada bagian bagian yang memang menjadi pekerja dari luar.
“69 persen sangat Alhamdulillah tinggal dikawal dengan baik, sehingga pada saat pelaksanaannya bisa bekerja dengan baik dan pada saat selesainya nanti tenaga kerja lokal bisa dipercaya. Bisa kita jaga kepercayaan itu,” terangnya.
Mungkin saat ini katanya, belum bisa semua tenaga kerja lokal diakomodir tentunya nanti akan direkrut secara perlahan. Jika di tahun ini belum ada yang terakomodir masih ada peluang tahun depan maupun tahun tahun berikutnya. Sebab even bukan saja MotoGP tetapi masih ada event lainnya.
Wagub juga menjelaskan, agar tidak melihat pelibatan tenaga kerja hanya di Sirkuit tetapi pelaksanaan MotoGP akan mengundang multiplayer efek bagi penyangga KEK Mandalika. Dengan adanya MotoGP banyak tamu luar yang berdatangan tentunya bisa memberikan dampak baik bagi ekonomi daerah. (jho)