Tenaga Kesehatan Lobar Tuntut TPP Sesuai Perbup

  • Bagikan
F HEARING scaled
WINDY DHARMA/RADAR MANDALIKA ASPIRASI: Para Nakes Lobar membawa spanduk aspirasi terkait TPP saat hearing ke Pemda Lobar, Senin (25/4).

LOBAR – Ratusan tenaga kesehatan (Nakes) dari puskesmas dan rumah sakit di Lombok Barat (Lobar) mendatangi kantor Bupati Lobar, Senin (25/4). Mereka membawa spanduk dan poster bertuliskan aspirasi yang menuntut Pemkab Lobar memberikan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) sesuai Peraturan Bupati (Perbup) Lobar nomor 1 tahun 2022 tertanggal 3 Januari lalu. Pasalnya mereka menilai TPP yang akan diberikan sesuai SK Bupati tentang besaran TPP ASN sebagai turunan Perbup itu tak sesuai dengan ketentuan pusat. Dimana pada Perbup itu besaran yang diberikan sesuai dengan ketentuan TPP Dasar. Sementara pada SK itu hanya mengatur sebesar 35 persen dari TPP Dasar.
Hal itu disampaikan perwakilan gabungan Nakes kepada Sekretaris Daerah (Sekda) H Baehaqi yang menerima hearing Nakes. Didampingi Asisten III Setda Lobar, Inspektur Inpektorat, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala BKDPSDM hingga bagian organisasi.
“Kami kesini bukan melawan, membangkang ataupun menolak keputusan kebijakan yang telah ditetapkan. Melainkan kami kesini menuntut hak secara adil setelah kewajiban kami tunaikan,” ujar perwakilan Nakes yang enggan disebut namanya.
Ia mengungkit janji yang pernah disampaikan Bupati Lobar ketika awal pandemi Covid-19 terkait kesejahteraan para nakes yang menjadi garda terdepan melawan virus itu. Hal itu menjadi motivasi dalam menjalankan tugas. Namun ketika pembahasan penyusunan TPP ASN 2022, nakes tak pernah disosialisasikan dan hanya menerima hasil pembahasan melalui kepala Puskesmas.
“Singkat cerita kami staf bertanya saat sosialisasi tersebut tentang dasar mengapa kami akan diberikan 35 persen TPP di tahun 2022. Tapi waktu itu tidak ada kejelasan tentang hal itu, dan hanya dibandingkan dengan kabupaten-kabupaten lainya,” bebernya.
Pihaknya pun heran dengan kebijakan yang ada. Sebab pihaknya dijelaskan tidak bisa dobel akun atau menerima dobel antar Jasa Pelayanan (Jaspel) dengan TPP lantaran bersumber dari alokasi APBD. Namun nyatanya saat itu pihaknya dipaparkan bahwa ASN Puskemas dan Rumah Sakit akan menerima 35 persen TPP ditambah Jaspel.
“Artinya peraturan yang mereka paparkan, mereka langgar sendiri. Yang artinya juga kita tetap dapat dobel akun, nah disitu kebingungan kami sebagai staf,” ujarnya heran.
Keheranan semakin mencuat dibenak para ASN di bidang kesehatan itu. Ketika SK Bupati Lobar tertanggal 24 Februari 2022 Nomor 188.45/310/BPKAD/2022 sebelumnya tiba-tiba direvisi dalam waktu hanya sehari dan langsung diterbitkan. Muncul SK Bupati Nomor 188.145/345/BPKAD/2022 tertanggal 25 Februari 2022.
“Perubahan itu muncul ketika ada desa desus kami akan menolak SK nomor 188.45 itu. Akhirnya SK itu terbit April namun SK-nya tertanggal 25 Februari,” ucapnya.
Selain itu adanya kelebihan pagu anggaran TPP dari tahun lalu menjadi perhatian para nakes. Sehingga pihaknya ingin mempertanyakan kejelasan pengusulan pagu anggaran itu. Sebab pada 2021 lalu sekitar Rp 98 miliar lebih. Namun di 2022 pagu anggaran menjadi Rp 201 miliar lebih, atau artinya ada kelebihan. Meski demikian jika benar tak boleh ada dobel akun untuk menerima tambahan penghasilan itu, pihaknya lebih memilih TPP jika dibandingkan Jaspel. Lantaran beban kerja yang dihadapi para nakes itu jauh lebih dihargai.
“Kami rasa TPP lebih manusiawi,” pungkasnya.
Menangapi hal itu Sekretaris Daerah (Sekda) Lobar H Baehaqi mengungkapkan keterbatasan fiskal daerah menjadi alasan mengapa pemkab tak bisa membayarkan TPP seratus persen sesuai TPP Dasar yang ditetapkan pemerintah. Sehingga Pemkab mengusulkan pembayaran TPP itu sesuai kemampuan daerah. Namun, jika dibandingkan Kabupaten/Kota lain di NTB seperti Mataram, kata Baehaqi, justru tidak ada TPP untuk nakes. Justru hanya mengandalkan uang boks, jaspel dan insentif.
“Kalau melihat Kota Mataram nakesnya sama dengan Lobar, Jaspelnya 60 persen untuk jasa pelayanan. Tapi di kota Mataram TPP-nya ndak ada,” ungkap Baehaqi.
Melalui pembandingan itu, Baehaqi mengharapkan agar para nakes bisa memahaminya. Karena selain mendapat uang boks, jaspel dan insentif, Lobar juga menerapkan kebijakan memberikan TPP dengan kemampuan fiskal sebesar 35 persen dari TPP Dasar. Sebab jika dibandingkan dengan OPD, maka BLUD memiliki rencana kerja yang berbeda.
“Karena BLUD mengunakan rencana Kerja Bisnis Anggaran, semakin bagus memberikan pelayanan maka 60 persen Jaspel itu akan naik. Selain menerima uang boks maka insentif juga akan naik,” jelasnya.
Pihaknya pun tak sembarang mengambil keputusan penetapan TPP untuk nakes sebesar 35 persen. Karena sebelumnya telah dilakukan studi banding ke sejumlah daerah agar tak ada misskomunikasi. “Tidak hilang TPP seperti daerah lain, tapi kita berikan 35 persen,” sambungnya.

Sementara Asisten III Setda Lobar H Ilham menambahkan jika Jaspel dan TPP itu bersumber di APBD. Sebab meski Jaspel itu berasal dan dikelola dari BLUD namun itu tetap menjadi bagian APBD. Bahkan dari konsultasi yang dilakukan pihaknya bersama perwakilan rumah sakit, puskesmas dan Dinas Kesehatan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait TPP, dijelaskan bahwa tidak boleh menerima dobel yang bersumber dari APBD.
“Arahan Kemendagri kepada kita semua itu tidak boleh menerima dua-duanya. Jelas sekali dan itu didengar langsung Kadikes dan jajarannya,” terangnya.
Hasil konsultasi itu disampaikan kepada seluruh kepala puskesmas, dirut RSUD dan jajarannya. Untuk kemudian menyusun keputusan terbaik terkait TPP ini, sebab Jaspel tidak merata besarannya diterima antar Puskesmas. Lebih lanjut ia menjelaskan mengapa hanya 35 persen tambahan yang diberikan untuk nakes yang Jaspelnya dibawah standar. Jika membayar seratus persen setidaknya Lobar harus memiliki anggaran sekitar Rp 136 miliar lebih untuk sesuai perhitungan TPP Dasar. “Tapi daerah itu hanya mampu Rp 67 miliar,” pungkasnya. (win)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *