MATARAM – Tudingan Komisi IV DPRD NTB terkait program percepatan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan yang memboroskan anggaran bahkan diduga ada mark up anggaran dari perencanaanya yang menelan RP 750 M, langsung ditepis Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat (PUPR) NTB, Sahdan. Sahdan melihat agak berat jika anggarannya harus direvisi. Revisi program yang sudah jauh jauh hari direncakana itu bukan aal asalan harus melalui mekanisme cukup panjang. Sebab, program ini perencaannya melalui mekanisme yang sangat teliti.
“Ini porgam unggulan pak gubernur masih pada kemantapan jalan,” katanya.
Sahdan menegaskan, dengan infrastrktur yang baik akan memunculkan mutipalyer efek salah satunya akan memacu daya ungkit ekonomi daerah. Tanpa diseriusi masalah infrastruktur kecil kemungkinan ekonomi daerah bisa bangkit.
“Jalan raya itu urat nadi ekonomi daerah khususnya dan nasional secara umum,” kata Sahdan.
Berdasarakan revisi RPMJD akhir tahun 2019, kemantapan jalan di NTB di angka 80,28 persen. Kalau dikalikan denga jalan provinsi yang panjangnya 1483 sekitar 1000 KM lebih harus dimantapkan sehingga berdasarkan data base Bina Marga PUPR NTB anggaran Rp 750 M itu sangat wajar apalagi untuk tiga tahun yaitu sampai 2023. Malah sebetulnya anggaran itu sangat kurang, memprihatinkan dan anggaran yang sangat minim.
“Dengan dana itu jauh dari kurang. Rp 750 M Itu kondisi prihatin, kondisi minimal,” akui Sahdan.
Program Percepatan Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastrukur Jalan Provinsi dengan pola pembiyaan tahun jamak (tahun 2020-2022) itu memakai perencananan yang disebut PKRMS (Provinsi/Kabupaten Road Mangment System yaitu insturment soft ware yang diberikan (adopsi) oleh Austalia. Bahkan NTB daerah yang paling pertama menerapkan perencaana itu, baru di tahun 2016 dipakai secara nasional di Indonesia. Pada program percepatan jalan itu penangannya di NTB dengan dua kondisi pulau yang berbeda. Di Lombok yang dikejar kapasitas jalan walapaun kondisisnya masih bagus hal itu dilihat dari padat penduduk dan berdasarkan Rata Rata Lintasan Harian (RLH) di Lombok sangat tinggi. Sehingga yang akan dilakukan yaitu pelebaran jalan dari 4,5 m menjadi 6 m.
Sementara di pulau Sumbawa yang dikejar akseabilitas yaitu mengaspalkan bagian bagaian jalan yang belum diaspal.
Dalam percepatan jalan itu menggunkan kontrak Long Segmen yang isinya macem macem, ada efektifitas yaitu penanganan pengaspalan utuh, ada beklok ada juga pemeliharaan rutin.
“Dengan penanganan seperti ini, pemeliharaan kita bisa lebih lama,” kata Sahdan.
Tidak hanya itu pola penanganan seperti itu bertujuan juga untuk menghemat anggaran dan pastinya untuk mempertahankan kondisi jalan.
“Dulu kita senang mebangun tapi tidak suka memelihara. Sekarang ini itu kita padukan membangun, tingkatkan dan pelihara,” jelasnya.
Sahdan juga menyinggung hitungan komisi IV DPRD NTB yang katanya program itu idealnya bisa dingka Rp 354. Menurut Sahdan itu hitungan kasar mereka. Beda halnya dengan PUPR yang mengacu pada data base yang sangat akurat.
“Kita punya instrumen program PKRMS disitu sudah kelihatan estimasi rencanan kebutuha anggaran penangan jalan provinsi tahun 2019 -2023,” bebernya.
Sebetulnya dari anggaran yang diusulkan kebutan setiap tahun di angka Rp 250 M. Di tahun 2020 justru Rp 200 M perencannya namun yang bisa dianggarkan hanya di angka Rp 75 M diakibkatkan Refocusing anggaran. Itu saja, lanjut Sahdan tidak bisa terbayar semuanya, ada blank 40 an M (dihutang) yang akan dibayarkan di 2021.
“Rp 750 M itu untuk 3 tahun. 2020,2021 dan 2022, sangat minim kalau mengacu kondisi dilapangan,” jelasnya.
Disinggung dengan Rp 29,5 M untuk konsultasi, Sahdan menjelaskan sepanjang jalan provinsi yang sudah dalam kondisi mantap yang tidak masuk dalam program percepatan maka harus ada biaya pemileliharaan malah idealanya Rp 80 M satu tahun untuk dua pulau. Tapi faktanya dana itu tidak dipunya Pemprov NTB. rincian dari Rp 29,5 M itu perencanaannya Rp 5-6 M, sisanya biaya pengawasan selama tiga tahun. Sama halnya dengan biaya AMDAL Rp 500 juta. katanya Amdal itu wajib tertuama di jalan yang berada dikawasan Hutan.
“Ada di beberapa tempat butuh AMDAL. contohnya di Pusuk yang kawasan Hutan kita akan ada pelebaran sehingga wajib ada AMDAL. Kita kaji seperti apa lingkungannya Jadi Rp 500 juta itu harga yang wajar,” ulasnya
Sahdan malah bertanya dugaan Mark Up yang dimaksudkan dewan. Setahu dia mark up itu barang yang haranya satu menjadi empat tapi semua usulan di percepatan jalan itu dihitung secara analisa.
“Kalau dewan yang hitungnya itu (Rp 354 M) saya ingin belajar bila perlu beliau ajarkan PU. Saya undang kementerian untuk mendengarakan penjelasnnya. Supaya jangan melempar isu yang membuat masyaraakt resah. Nanti seoalah olah kami ini melakukan mark up yang luar biasa, dalam situai kaya gini mau mark up gimana kecuali kalau uang kita melimpah barangkali ada kesempatan seperti itu. Kalau ada kesempatan, ini sudah Covied-19 minim lah kiat mau mark up bagaimana. Ini sebenarnya membuat saya sedih dengan pernyataan anggota kita di DPRD itu sebagai mitra kerja kami,” pungkasnya.
Berdasarkan Lampiran Pergub NTB Nomer 46 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur Jalan dengan pola pembiyaan tahun jamak (2020-2022) di Pulau Lombok sendiri akan teralokasikan Rp 265 M sekian dengan panjang 111,93 KM dengan rincian Konstruksi jalan Rp 242,6 M sekian. Ada juga Konstruksi Jembatan tiga unit dengan alokasi Rp 12,6 M sekian. Lalu Rp 10 M untuk konsultasi terdiri dari Penyusunan DED Jalan, Penyusunan AMDAL Jalan, Pengawasan Teknis Jalan dan Pengawasan Teknis Jembatan.
Selanjutnya di pulau Sumbawa teralokasikan Rp 484,7 M sekian dengan ruas 428,63 KM. Rinciannya Rp 374,9 M sekian untuk konstruksi jalan, Rp 90,3 M untuk Konstuksi Jembatan dengan panjang 388 M dan Rp 19,5 M untuk Konsultasi terdiri dari Penyusunan DED Jalan, Penyusunan AMDAL Jalan, Pengawasan Teknis Jalan dan Pengawasan Teknis Jembatan.
“(Anggaran PU Banyak terkuras untuk jalan?) Kalau kita lihat porsinya ia tapi semuanya (yang lain) bisa tercover tertangani, 2021 juga ada banyak untuk pembuatan embung embung besar,” pungkasnya. (jho)