PRAYA – Para pengusaha transportasi lokal masih gigit jari di tengah peluang besar even MotoGP Mandalika 2023 yang akan digelar pada 13-15 Oktober. Pasalnya, mereka masih belum mendapat kepastian untuk dilibatkan terkait pengangkutan para penonton/wisatawan yang akan menyaksikan ajang balap MotoGP.
Bahkan alih-alih mendapat ruang sebagai transportasi para penonton, pemerintah malah mendatangkan bus dari luar daerah untuk mengangkut para penonton MotoGP dari berbagai titik ke Sirkuit Mandalika.
Salah seorang pengusaha transportasi lokal, HL Basir menegaskan jika sampai saat ini pemerintah maupun pihak ITDC tidak menggunakan jasa pengusaha transportasi lokal dalam menyiapkan transportasi untuk shuttle bus yang ada. Namun malah mendatangkan bus dari luar daerah untuk mengantar dan menjemput para penonton motoGP.
“ITDC tidak memerankan pengusaha lokal untuk transportasi shuttle bus, malah mendatangkan dari luar NTB,” sesalnya.
Ketua KSU Lombok Baru ini menegaskan jika pihaknya akan mengambil tindakan tegas jika pihak ITDC tidak kunjung memberikan ruang bagi para pengusaha jasa transportasi lokal pada even MotoGP tahun ini. Bahkan pihaknya mengancam akan menyetop bus-bus luar daerah yang akan mengangkut para penonton MotoGP nantinya.
“Bila perlu kami akan menyetop kedatangan bus- bus dari luar tersebut,” ancamnya.
Menurutnya, semestinya pihak ITDC bersama anak perusahaan lainnya yang menjadi lading sekor gelaran MotoGP Mandalika memberikan ruang yang seluas- luasnya bagi para pengusaha transportasi lokal. Sebab menurutnya, sejak awal pembangunan, pemerintah telah berjanji untuk memanfaatkan masyarakat sekitar secara maksimal demi peningkatan ekonomi dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi warga sekitar.
Namun demikian, ajang MotoGP Mandalika yang akan digelar untuk kedua kalinya ini, para pengusaha lokal malah merasa semakin tersingkirkan dengan tidak adanya upaya mengayomi dan melibatkan mereka oleh pemerintah maupun pihak pengembang yakni ITDC.
Pihaknya pun berharap, kondisi ini menjadi perhatian Presiden Republik Indonesia agar bisa melakukan pembenahan secara maksimal demi bisa menyerap warga lokal lebih maksimal guna meningkatkan kesejahteraan warga NTB.
“Kita harap ini menjadi perhatian bapak presiden untuk bisa melakukan evaluasi terkait pelibatan jasa transportasi lokal,” katanya.(ndi)