PRAYA – Setoran retribusi parkir di Lombok Tengah dinilai tidak masuk akal. Seperti halnya di RSUD Praya. Parkir yang dikelola pihak ketiga ini memberikan setoran yang jauh dari harapan. Dimana, RSUD Praya hanya menyetor Rp 1 juta per bulan. Tidak hanya itu, di beberapa swalayan dan ritel modern hanya menyetor kisaran Rp 250 – Rp 600 ribu per bulan.
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lombok Tengah (Loteng) dari Fraksi Demokrat, Andi Mardan menyoroti minimnya realisasi setoran retribusi parkir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Praya. Pasalnya, setoran parkir di rumah sakit pemerintah itu pada Pemda Loteng hanya sekitar Rp 1 juta per bulan.
“Asli tidak masuk logika ini,” kritiknya, kemarin.
Wakil rakyat dari Dapil Kecamatan Jonggat- Pringgarata ini mengungkapkan, lokasi yang menjadi sumber pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor parkir selalu menjadi atensinya sejak jadi anggota dewan. Sementara saat ini, apa yang disampaikan pihak dari Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) Loteng mengenai setoran parkir di RSUD Praya itu tidak masuk akal.
“Namun bicara rumah sakit karena sistem yang pakai BLUD jadi evaluasinya harus menyeluruh,” katanya menekankan.
Secara umum, adanya potensi atau target PAD yang tinggi dari sektor parkir khususnya dinilai tidak sebanding dengan realisasinya. Padahal, perputaran uang setiap hari di lokasi titik parkir yang ada terus-menerus dan lumayan besar. Dia memberi gambaran, berapa banyak ritel modern yang tersebar di seluruh Gumi Tatas Tuhu Trasna.
“Saya minta Pemda agar menaruh gate barrier di tempat itu,” tegasnya.
Belum lagi sumber PAD dari pajak hotel, restoran dan lainnya. Dia mengingatkan jangan sampai potensi PAD tersebut bocor.
Dia menekankan, Pemda Loteng harus memiliki terobosan baru seiring kemajuan jaman (digitalisasi). Harus memakai aplikasi agar transparan. Sebab, dia menyebut sekarang sudah banyak daerah yang memakai aplikasi M.POS yang bisa menghitung dengan akuntabel dan akurat.
Sebelumnya, Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) Loteng menyoroti setoran retribusi parkir RSUD Praya yang dianggap tidak logis.
Kepala Bidang (Kabid) Pendapatan pada Bappenda Loteng, Lalu Hidayat Suharta membeberkan, RSUD Praya menyetorkan ke pemerintah daerah hanya Rp 1 juta per bulan. Kondisi demikian menjadi pertanyaan besar bagi pihak Bappenda, mengingat data real dari parkir di RSUD Praya mencapai puluhan bahkan sampai ratusan kendaraan setiap hari.
“Dari intensitas parkir tidak logis yang hanya menyetorkan PAD hanya Rp 1 juta perbulan,” cetusnya.
Meskipun demikian, ia tidak dapat menjustifikasi jika ramainya kendaraan yang parkir di RSUD Praya tersebut berkaitan antara setoran yang diberikan ke pemerintah daerah.
“Saya berjanji akan terus mengawasi dan melakukan uji petik terhadap parkir di RSUD Praya ini,” tegasnya.
Dalam hal ini, pihaknya akan memanggil pihak terkait soal setoran parkir tersebut. Terutama dari pihak ketiga selaku pengelola parkir di tempat itu.
Pihaknya juga akan terus melakukan pengawasan terhadap parkir, dan optimis jika PAD dari sektor parkir tahun 2023 ini lebih maksimal.
“Kami optimis tahun 2023 ini bisa maksimal,” katanya.
Dia juga menyoroti PAD dari retribusi parkir di tempat lain. Seperti yang ada di areal swalayan Monster dan Matahari. Dimana, setoran parkir di tempat itu juga tidak masuk akal.
“Di Matahari hanya menyetor Rp 600 ribu per bulan dan Monster Rp 250 ribu,” pungkasnya.(tim)