LOBAR—Selepas anggota DPRD Lobar mempertanyakan kinerja Inspektorat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Barat (Lobar) buntut Operasi Tangkap Tangan (OTT) bupati nonaktif, seruan pencopotan Inspektur diserukan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Kasta NTB DPD Lobar. Aksi unjuk rasa mendatangi Kantor Inspektorat, Kantor Bupati, hingga Gedung DPRD Lobar dilakukan sebagai bentuk ketidakpuasan atas kinerja lembaga pengawas internal Pemda itu, Kamis (30/7). Lima tuntutan dilayangkan organisasi masyarakat itu, salah satunya mendesak pembersihan total jajaran birokrasi, penataan ulang BUMD, hingga pencopotan Penjabat (Pj.) Sekda dan Kepala Inspektorat Lobar yang dinilai sebagai pejabat peninggalan era mantan Bupati LAZ.
Suasana sempat memanas saat massa mendorong pintu gerbang Inspektorat Lobar karena ingin bertemu dengan Inspektur Suparlan. Namun, pejabat bersangkutan sedang tidak berada di tempat. Kasta NTB menilai Inspektorat telah gagal memfungsikan peran pengawasan internal secara independen sehingga berbagai persoalan hukum mencuat hingga berujung pada penindakan KPK. Bahkan, mereka menganggap sejumlah pejabat merupakan titipan bupati nonaktif sehingga harus dievaluasi.
Kinerja Inspektorat Lobar dinilai telah bergeser dari fungsi utamanya sebagai lembaga pengawas independen dan justru dijadikan sebagai alat pukul kekuasaan serta menjadi tameng kekuasaan.
Posisi Penjabat (Pj.) Sekda Lobar juga tidak luput dari desakan evaluasi karena dinilai jabatan tersebut sarat akan muatan politik praktis.
Tak hanya menuntut perombakan di ranah birokrasi dan BUMD, termasuk pergantian Direktur Utama PT AMGM dan PT Tripat, mereka juga menyuarakan nasib para tenaga honorer. Mereka mendesak Pemda mengembalikan para tenaga honorer yang dipecat secara sewenang-wenang setelah bertahun-tahun mengabdi.
Kedatangan massa aksi di Kantor Bupati diterima langsung oleh Wakil Bupati Lobar, Hj. Nurul Adha, yang kini menjalankan tugas dan kewenangan pimpinan daerah. Didampingi jajaran OPD terkait, Ummi Nurul menyambut dialog terbuka tersebut dengan tenang dan kondusif.
Ummi Nurul mengapresiasi masukan serta dukungan moral dari elemen masyarakat di tengah masa transisi pemerintahan yang cukup berat.
“Saya ucapkan terima kasih atas kedatangannya di kantor kita, kantor masyarakat juga, dan terima kasih atas dukungannya. Sangat berat sejak awal menerima radiogram melaksanakan tugas dan kewenangan Bupati. Saya rasakan ini amanat yang besar, amanat yang sangat berat. Namun alhamdulillah, berkat dukungan masyarakat termasuk dari teman-teman Kasta NTB, insyaallah kita bersama-sama kuat dan keluar dari musibah yang besar ini,” ungkap Wabup.
Terkait lima tuntutan yang diajukan, Wabup menjelaskan bahwa pemerintah daerah tidak akan tinggal diam dan sebagian langkah pembenahan sejatinya sudah mulai berjalan.
“Dari lima tuntutan itu, barangkali ada yang sudah dilaksanakan dan yang belum, insyaallah, akan berusaha sepenuh sekuat ikhtiar untuk melaksanakan amanah sahabat semua. Namanya kita berikhtiar, ada yang cepat hasilnya dan ada yang tidak segera, karena ada sistem dan sebagainya,” tambahnya.
Sementara itu, saat menemui massa di Gedung DPRD Lobar, Ketua Komisi III, Fauzi, menekankan pentingnya kehati-hatian dalam mengambil keputusan eksekutif agar tidak menimbulkan cacat hukum di kemudian hari.
“Kami meminta waktu minimal 1 x 24 jam untuk mempelajari regulasi terlebih dahulu. Ini sebenarnya merupakan hak eksekutif, namun dengan adanya kekosongan posisi yang saat ini diisi oleh Penjabat (Pj.) Bupati, kami dari pihak legislatif meminta agar aspek aturan dan regulasi dipelajari secara mendalam,” kata Fauzi.
Politisi Fraksi PKB tersebut juga memanfaatkan momen dialog untuk menepis isu liar di media sosial yang menuding partainya melakukan spekulasi “bagi-bagi jatah” posisi Wakil Bupati. “Fraksi PKB DPRD Lobar tidak pernah mengeluarkan statement atau pernyataan sedikit pun terkait isu pembagian jatah Wakil Bupati atau isu sejenisnya. Kami tidak mengetahui siapa pemilik akun Facebook yang menyebarkan isu dan kegaduhan tersebut,” pungkasnya. (win)