MATARAM-Sepuluh kepala daerah di Indonesia mendeklarasikan mendukung percepatan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), secara virtual, Rabu pagi kemarin.
Deklarasi ini merupakan bagian dari program peningkatan kolaborasi pemerintah daerah dan masyarakat sipil untuk melokalkan dan mencapai TPB (PEDULI SDGs). Ini sebuah program kerjasama Bandung Trust Advisory Group (B_Trust) dan Uni Eropa dengan sepuluh pemerintah kabupaten di Indonesia tersebar di lima provinsi.
Adapun sepuluh daerah, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Bulungan dan Kabupaten Berau. Program ini melibatkan sepuluh pemerintah kabupaten, 30 organisasi masyarakat sipil di 10 daerah sasaran program, 30 pemerintah desa, dan 90 pendamping masyarakat di 30 desa selama 3 tahun (2020-2023).
Direktur Senior B_Trust, Ir. Siswanda Harso Sumarto, MPM, menyampaikan bahwa TPB merupakan tujuan yang telah disepakati oleh kepala pemerintahan negara-negara di dunia, termasuk Indonesia, dalam rangka pengentasan kemiskinan, mengurangi kesenjangan dan pelestarian lingkungan. TPB berisi 17 tujuan dan 169 target yang diharapkan dapat tercapai pada tahun 2030. Pencapaian TPB hanya dapat dilakukan bila dilokalkan di tingkat daerah. Mengingat pentingnya peran pemerintah daerah dalam pencapaian TPB, program PEDULI SDGs ditujukan untuk mendampingi daerah sasaran dalam menyusun peta jalan/ pedoman dengan melokalkan nilai-nilai TPB dan mengadaptasi nilai-nilai tersebut ke dalam perencanaan pembangunan daerah.
”Selain itu, program ini juga bertujuan untuk membangun kapasitas dan kemitraan multipihak yang melibatkan pemerintah daerah, organisasi masyarakat sipil (OMS), pendamping masyarakat desa, dan pemerintah desa untuk berkolaborasi dalam proses pembangunan di daerahnya,” katanya.
”Deklarasi hari ini merupakan penegasan komitmen para pemimpin daerah untuk berkolaborasi dalam membangun daerahnya sesuai dengan arah pembangunan yang selaras dengan tujuan global TPB,” sambungnya.
Ditambahkan Amalia Adininggar Widyasanti, Ph.D Plt. Deputi Bidang Ekonomi/Staf Ahli Menteri Bidang Sinergi Ekonomi dan Pembiayaan, Kementerian PPN (Kepala Sekretariat Nasional SDGs). Amalia mengatakan, salah satu faktor keberhasilan pencapaian TPB di Indonesia adalah sejauh mana penerapan nilai-nilai TPB tersebut di tingkat daerah. Nilai-nilai TPB harus dapat tergambarkan secara jelas dalam rencana pembangunan daerah. Oleh karena itu, nilai-nilai TPB dan perencanaan pembangunan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.
”Di era otonomi, pemerintah kabupaten menjadi ujung tombak pembangunan nasional, sehingga kesuksesan pencapaian TPB secara nasional sangat bergantung pada kemampuan daerah dalam menerjemahkan tujuan global TPB ke dalam perencanaan pembangunan,” katanya.
Sementara, Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia H.E. Vincent Piket menegaskan, bahwa Uni Eropa dan negara-negara anggotanya berkomitmen penuh untuk menjadi yang terdepan dalam mendukung negara-negara mitra dalam pelaksanaan Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan. Secara global, total pendanaan pembangunan Uni Eropa pada tahun 2019 berjumlah EUR 75,2 miliar, naik 1,06% dibandingkan tahun 2018.
“Mempromosikan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan menjadi prioritas utama agenda pembangunan Uni Eropa di Indonesia. Kami akan terus mendukung Pemerintah Indonesia dalam pelaksanaan Agenda 2030 yang bertujuan untuk pengentasan kemiskinan dan pembangunan berkelanjutan untuk semua. Di masa ini, pencapaian SDGs menjadi sangat penting dalam menghadapi dampak sosial dan pembangunan yang diakibatkan oleh pandemi COVID-19. Pemerintah daerah adalah pemain kunci dalam pencapaian TPB di Indonesia. Keberhasilan pencapaian TPB di daerah dapat memberikan dampak langsung dan positif bagi kehidupan masyarakat,” ungkapnya.
Selain itu, acara ini dihadiri lebih dari 800 peserta yang terdiri dari perwakilan pemerintah pusat dan daerah dari sepuluh daerah sasaran program, Asosiasi Pemerintah Daerah, SDGs Centre, organisasi masyarakat sipil, akademisi, dan media massa. Setelah deklarasi resmi ditandatangani, acara dilanjutkan dengan webinar publik bertema, “Konsep Melokalkan TPB di Daerah” dengan narasumber Tim Ahli B_Trust.(tim)