PRAYA – Banyaknya sekolah yang rusak masih jadi pekerjaan rumah (PR) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Tengah (Loteng). Perbaikan terhadap sekolah yang rusak pun jadi atensi DPRD Loteng.

Ketua Komisi II DPRD Loteng, H Lalu Kelan mengungkapkan, pihaknya sudah mengkomunikasikan soal sekolah yang rusak. Dimana saat ini sedang musim hujan akan lebih berbahaya lagi kemudian gedung sekolah yang rusak digunakan dalam proses belajar mengajar sehingga dikhawatirkan jangan sampai ambruk.

“Saya sudah koordinasikan ke Sekertaris Dinas, Sekertaris Daerah hingga ke Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di Loteng,” ungkapnya.

Bahkan, ia langsung turun ke semua sekolah yang rusak di Loteng. Ia menyebutkan, sekolah yang rusak mencapai 60 persen di Daerah Pemilihan (Dapil)-nya yakni Dapil II Kopang – Janapria. Dan itu masuk dalam kriteria rusak berat.

“Inisiasi ini pun hanya rehab. Jangan berbicara tambah Ruang Kelas Baru (RKB) dulu. Disamping beberapa tahun ini tidak ada mebuler, anggaran, dan keterbatasan anggaran diakibatkan Covid 19 dan lainnya juga. Belum lagi P3K yang menyedot anggaran besar, akhirnya perbaikan rehab fisik ini berkurang,” bebernya.

“Namun dari anggaran Pokir DPRD Loteng sudah dialokasikan sebesar 40 persen untuk pendidikan dan kesehatan dan ditambahkan lagi anggaran dari Pemda, insyaallah cukup,” tambahnya.

Awalnya, pihaknya di DPRD Loteng telah menetapkan anggaran 20 persen untuk bidang pendidikan dan 40 persen di bidang kesehatan. Namun dilakukan perubahan berdasarkan pada peraturan PMK sehingga dilakukan perombakan total. Dan dirubah penganggarannya dengan porsi 40 persen untuk pendidikan dan 20 persen untuk kesehatan.

“Boleh kita tidak rubah, namun hawatirnya kita anggaran dari Dana Dana Alokasi Umum (DAU) Ermak ini yang harus dijalankan. Kalau non Ermak seperti dari APBD boleh-boleh saja. Dan kita sepakati dari DAU Ermak itu saja untuk semuanya, supaya kedepan juga tidak ada persoalan dengan rekanan ribut soal belum dibayar dan sebagainya. Dan sepakat 40 persen itu dari dana DAU Ermak semuanya,” bebernya.

Adapun perkiraan Pokir sebesar 40 persen ini berkisar di angka 28 – 30 miliar. Belum lagi dari anggaran tambahan dari Pemda. Menurutnya, dananya lumayan besar jika kemudian rata-rata Pokir dewan ini dialokasikan masing-masing dewan sebesar Rp 100 – 250 juta.

Namun, dari alokasi Pokir yang demikian ini juga tentu berdampak pada Pokir yang dialihkan, seperti yang awalnya menjanjikan sumur bor, jalan semua dialihkan ke Pendidikan dan kesehatan.

Namun kondisi infrastruktur sekolah saja belum cukup menjadi perhatian. Menurutnya, hal lain pula seperti berbicara fasilitas sekolah yang ia jumpai sangat miris. Hingga ada sekolah yang hanya memiliki kursi dan mejanya cuma dua. Aada juga empat meja dan kursi saja dalam satu ruang kelas.

“Kasus lainnya juga ada seperti di SMPN 6 Janapria, dimana kandang ayam dan ruang kelas berdampingan. Saya kunjungan kesana saja sampai tutup hidung. Kepseknya bersurat ke Kadus, Kades namun mau bilang apa, memang usahanya demikian, nanti direlokasi pasti minta lahan lagi warga yang punya kandang,” tandasnya. (tim)

100% LikesVS
0% Dislikes
Post Views : 214

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *