PRAYA – Plt. Sekda Lombok Tengah (Loteng), HL Idham Halid mengatakan, menyayangkan sikap Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang melarang media meliput kegiatan debat public pertama di D’max Hotel.
Seharusnya media diberikan masuk, namun memang tidak semua. Bisa saja KPU memberikan slot untuk perwakilan media meliput dan slot untuk tamu lain dikurangi.
“Bisa saja 10 wartawan diberikan akses masuk,” ungkap Idham, Rabu kemarin.
Terkait keterlibatan tim gugus tugas covid-19 dalam mengawal protokol covid-19, dikegiatan debat kemarin dinilai tak taat prokes kemarin, Idham mengakui tak pernah dilibatkan oleh KPUD Loteng. Termasuk dalam penyusunan anggaran guna memaksimalkan penerapan prokes ditahapan debat kemarin, tim gugus tugas juga tak pernah diajak untuk membahas hal tersebut.
Idham menjelaskan, Pemda sendiri hanya memberikan anggaran hibah Rp 28 miliar kepada KPUD. Untuk proses penggunaan anggaran, pihaknya menyerahkan sepenuhnya kepada pihak KPUD Loteng.
“Kita hanya membahas penganggaran di TAPD untuk satgas covid-19 saja. Waktu penyelenggaraan kita tidak dilibatkan sama sekali,” sentilnya.
Idham berharap, disesi kedua debat kedua nanti KPUD lebih memaksimalkan persiapan, terutama soal permasalahan tak diberikannya akses kepada media seperti dikegiatan debat perdana kemarin.
“Semoga debat kedua nanti wartawan dan tim gugus tugas juga ikut dilibatkan KPU,” harapnya.
Sejak awal, dirinya sering mengingatkan kepada KPU dalam kegiatan penyelenggaraan ini harus tetap menjalankan prokes covid-19. Tapi untuk debat kemarin dirinya menilai KPUD Loteng kemungkinan luput dengan aturan yang ada. (buy)