Segel Kantor Desa, Pemuda Kawo Ancam Tempuh Jalur Hukum

  • Bagikan
IMG 20211104 WA0000
Fendi/Radar Mandalika SEGEL: Massa aksi saat menyegel kantor Desa Kawo, kemarin.

PRAYA – Puluhan massa aksi yang tergabung dalam Aliansi Pemuda Kawo (APK) mengelar mimbar bebas di depan kantor Desa Kawo Kecamatan Pujut, Rabu kemarin.

Hal ini buntut dari beberapa persoalan yang dinilai pemuda tak kunjung direspons oleh pemerintah desa, mulai dari permasalahan mesin percetakan di BUMDes yang tak kunjung beroperasi, juga persoalan surat keputusan kepada desa terkait pengangkatan kepala dusun.

“Kami datang membawa duka, pemdes tidak ada tindakan sama sekali, uang BUMDes Rp 80 juta hangus sampai sekarang. Mana janji mereka untuk menyelesaikan persoalan ini,” tegas
Kordum Aksi, Budi Arsah.

Menurutnya, persoalan ini mestinya sudah memiliki titik temu. Pasalnya, jika melihat dari kesepakatam awal melalui surat pernyataan tanggal 18 Februari lalu, Direktur BUMDes yang lama, Kaspul Anwar bersedia untuk memperbaiki mesin percetakan tersebut hingga bisa dioperasikan.
Pada aksi tersebut pemuda juga menyoal terkait keamanan desa yang dinilai sudah mulai kurang kondusif. Mereka meminta agar pemerintah desa bisa lebih intens melakukan pengamanan di desa, agar tidak terjadi hal- hal yang merugikan warga terutama terkait tindak pidana pencurian.
Pemuda juga menyinggung soal jam kerja perangkat desa yang dalam implementasinya masih tidak sesuai aturan. Dari pantauannya pemuda menemukan banyak perangkat desa yang belum hadir pada jam tugas.

“Mereka hadir jam 9 dan pulang jam 11, padahal aturannya sudah jelas,” sentilnya.

Lebih lanjut yang menjadi kritikan keras dan membuat warga Kawo menjerit jelasnya disebabkan oleh keluarnya surat keputusan kepada desa tentang pengangkatan kepala dusun.

Sanji Hidayat dalam orasinya mengklaim SK tersebut bodong. Hal ini lantaran prosedur yang ada dalam penerbitan SK tersebut dinilai cacat. Dimana SK kepala desa tersebut di keluarkan secara tiba- tiba, padahal dari pihak kecamatan belum memberikan rekomendasi terkait kepala dusun yang bersangkutan.

“Kami mempertanyakan SK Kadus, mekanismenya, hasil akhirnya seperti apa, ini cacat prosedural,” tegasnya.

Massa aksi meminta, agar kepala desa membatalkan SK tersebut. Sebab dari penilaian pihaknya SK tersebut sebelumnya telah ditolak oleh kecamatan, sehingga tidak bisa dijadikan dasar hukum oleh kepala desa untuk menggunakan hak preogratifnya.

“Kita akan beranjak ke PTUN, bukti petisi, KTP kita punya, perbandingan masyarakat menolak itu 90 persen,” tegas Budi di hadapan media.

Menyikapi persoalan tersebut, Camat Pujut, Lalu Sungkul yang hadir mengarahkan agar massa aksi tidak menyimpulkan sendiri persoalan BUMDes tersebut. Untuk menyelesaikan persoalan ini, camat meminta agar BUMDes diaudit oleh Inspektorat sebagai lembaga yang membidangi. Nanti berdasarkan laporan hasil pemeriksaan (LHP) bisa menjadi dasar untuk menemukan kerugian baik dalam bentuk barang maupun dalam nominal uang.

“Baru kita tahu kerugian yang timbul setelah ada LHP, jika ada kerugian nanti kita duduk bersama untuk memutuskan lanjut atau tidak,” jelasnya.

Camat memberikan waktu kepada Direktur BUMDes Kawo untuk membawa laporan, terkait asset dan juga kepemilikan modal yang dikelola agar persoalan tersebut bisa segera selesai.

“Saya minta pertemuan bersama direktur baru dan lama, kalau tidak saya dorong ke APH,” janjinya.

Terkait perangkat desa yang dinilai belum maksimal dalam bekerja, camat meminta agar hal ini menjadi masukan bagi pemerintah desa. Sehingga kedepannya Pemdes bisa melakukan upaya lebih maksimal untuk mengaktifkan perangkat. Misalnya saja dengan apel pagi, jika tidak dilaksanakan dengan baik pemdes sebutnya bisa memberehentikan perangkat tersebut.

“Kalau masih malas silahkan diganti saja, tapi harus dengan prosedur,” pesannya.

Berkaitan dengan SK pengangkatan kepala dusun, Camat menjelaskan, pemerintah desa tidak bisa berpegang pada ketentuan yang menjelaskan jika tidak ada rekomendasi dari camat, kades bisa menggunakan hak prerogratifnya. Menurutnya, dalam hal menggunakan hak preogratif jika pihak kecamatan tidak memberikan jawab, baik berupa penolakan maupun penerimaan.

“Saya rekomendasikan Kades untuk memperbaiki,” ungkap Sungkul.

Sementara itu, Kades Kawo, Tandar menegaskan, dirinya tidak akan mencabut atau pun membatalkan SK tersebut. Dia menilai apa yang telah diputuskan oleh kepala desa telah sesuai prosedur dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai produk hukum.

“Saya tidak akan membatalkan SK tersebut,” tegasnya.

Menyikapi tindakan pemuda yang bersikeras agar pemdes membatalkan SK tersebut, kades mempersilakan massa aksi menempuh jalur hukum jika tidak terima dengan keputusan tersebut.
Berkaitan dengan persoalan BUMDes, Kades menjelaskan dari hasil komunikasi pihaknya dengan pengurus lama persoalan ini akan diselesaikan paling lambat 30 November 2021.

“Kita sama- sama berusaha mungkin ada kekurangan,” jelasnya.
Dimana untuk menyelesaikan persoalan ini pemdes juga telah mengangkat direktur baru yang diharapkan mampu mengaktifkan BUMDes Kawo. (ndi)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *