MATARAM – Ketua DPRD NTB, Baiq Isvie Rupaeda mengancam akan melaporkan pihak yang telah menyebarkan informasi liar atas dugaan adanya anggota DPRD NTB diciduk karena kepergok mengkonsumsi narkoba saat kunjungan kerja (Kunker) di Jakarta, beberapa hari lalu.
Saat ini, pihaknya bersama tim hukum DPRD NTB tengah melakukan kajian terkait langkah apa yang akan diambil untuk merespons informasi liar tersebut.
“Bisa saja kami somasi atau laporkan ke APH. Kami tidak akan menyikapi secara emosional, kami pertimbangkan manfaat dan mudharatnya,” tegas Isvie dalam jumpa pers, Rabu kemarin.
Dijelaskannya, pimpinan telah menanyakan langsung kepada para ketua fraksi dan ketua komisi tadi dan tidak ada anggota itu yang ditangkap kasus narkoba.
Untuk itu, wakil rakyat memastikan bahwa dugaan tersebut tidak benar. “Kami sudah melakukan komunikasi dengan pihak terkait, kami tegaskan tidak ada yang dicuduk dan itu tidak benar,” kata politisi Golkar tersebut.
Isvie meminta kepada pihak yang menyebarkan informasi tersebut untuk menyerahkan data yang dimiliki kepada pihak DPRD NTB, partai terkait maupun APH jika penyebar informasi itu mempunyai bukti lengkap. Katanya, jika hal tersebut tidak dilakukan, dapat mencederai marwah lembaga.
“Kami tidak ingin lembaga ini tercemar, ini bisa jadi blunder untuk eksistensi lembaga,” tegasnya.
Isvie mengaku risih terhadap informasi yang disebarkan pertama kali melalui group WhatsApp tersebut. “Ini menyakut marwah lembaga. Sedangkan waktu kita kunker aman-aman aja, ini enggak bisa dianggap sepele,” katanya tegas.
Secara personal, dirinya menghormati hak pribadi setiap orang untuk bertanya. Namun dia menyangkan pertanyaan tersebut disampaikan melalui group WhatsApp.
Politisi Golkar ini mengaku akan sangat terbuka jika pertanyaan tersebut ditanyakan langsung ke kantor DPRD NTB.
Sementara, soal deasakan dilakukan tes urine, ketua dewam mengaku telah secara berkala melakukan hal tersebut. Tanpa diminta oleh siapapun.
Isvie juga tak ingin menduga-duga ada motif apa dibalik dihembuskannya informasi tersebut.
Di tempat yang sama, Wakil Ketua DPRD NTB Muzihir meminta agar pihak yang pertama kali membuka informasi tersebut untuk membuka data yang dia miliki.
“Kalau memang betul dia punya sata, buka. Jangan jadi isu liar, ndak jelas. Kalau dia jantan buka dan tunjuk langsung siapa itu, dari partai mana, frakasi apa,” tegas Muzihir geram.
Setaunya dia, penyebar informasi itu hanya anak desa. Dengan informasi yang disebarkan meski dalam kontek bertanya menyebabkan fraksi merasa keberatan. Apalagi disebutkan penyebar informasi itu dari partai berazaz nasionalis dan religius.
“PPP memang tidak masuk di azaz itu karena kami berazazkan Islam. Tetapi fraksi (semua) merasa keberatan,” tegasnya.
Pihaknya menegaskan informasi yang disebarkan ke ruang publik itu tidak bisa dianggap sepele. Apalagi ada pertanyaan yang menyebutkan azas fraksi.
“Itu yang kami sesalkan di buka ke publik. Tentu kami juga ndak tahu. Ini sudah menyangkut tanggungjawab personal,” ungkapnya.
Disinggung dentan motif penyebar informasi itu, pihaknya mempersilahkan media mempertanyakan langsung ke yang bersangkutan.
“Saya tidak tahu. Kami Husnuzzon berfikir positif saja. Kami berperasangka positif kalau ada data yang dimiliki berikan ke kami,” sambut Isvie.(jho)