PRAYA – Kalangan legislatif angkat bicara terkait permasalahan gedung sekolah di Lombok Tengah banyak yang rusak.
Dalam beberapa minggu terakhir ini, sejumlah sekolah dasar naungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Lombok Tengah, akhir-akhir ini dikabarkan ambruk, seperti SDN Joban Barat Selong Belanak Praya Barat dan SDN Tuban Segala Anyar Kecamatan Pujut yang dikabarkan ambruk belum lama ini.
Ambruknya dua gedung sekolah ini dikabarkan karena telatnya penanganan dari pemerintah.
Menyoroti permasalahan ini, Ketua DPRD Lombok Tengah, M Tauhid meminta dinas terkait untuk segera mengirimkan data-data sekolah rusak, sekiranya berapa gedung yang dapat diperhatikan supaya infrastruktur itu benar-benar bisa digunakan untuk kegiatan belajar mengajar.
“Sesuai PMK, Dana Alokasi Umum diprioritaskan untuk bidang kesehatan dan pendidikan. Nanti kita sesuaikan penganggarannya sesuai dengan jumlah gedung yang rusak,” tuturnya.
Terbitnya PMK 211 dan 212 ini sangat mengejutkan karena terbit setelah pemerintah daerah bersama DPRD telah menyepakati APBD Tahun Anggaran 2023.
Sehingga penggunaan Dana Alokasi Umum 20 persen harus dialihkan ke sektor pendidikan. Selebihnya selain sektor pendidikan alokasi DAU yang ditentukan penggunaannya digunakan untuk penggajian formasi PPPK, pendanaan kelurahan, bidang kesehatan dan bidang pekerjaan umum.
“Sebanyak 20 persen untuk mendukung kegiatan di bidang pendidikan yang bersumber dari DAU Earmarked bidang pendidikan,” ungkap Tauhid, saat menghadiri pelepasan siswa di SMPN 6 Kopang, kemarin.
Baca juga : Telat Ditangani, Satu Per Satu Gedung SDN di Lombok Tengah Ambruk, Terbaru SDN Jabon Barat
APBD ditahun 2024 lanjutnya, juga sudah diputuskan, selain difokuskan membiayai bidang kesehatan juga diprioritaskan untuk pendidikan. Hal ini agar pokir-pokir dewan bisa diberikan untuk program-program rehabilitasi dan lain sebagainya.
“Saya perlu data-data sekolah rusak dari Dinas Pendidikan,” cetusnya.
Politisi Gerindra juga meminta dinas terkait selektif dalam rehabilitasi gedung sekolah. Hal ini agar sekolah tidak layak dipastikan tersentuh perbaikan, tidak sebaliknya sekolah yang layak banyak yang mendapat bantuan.
“Sekolah yang tidak layak bangunannya harus diprioritaskan untuk mendapatkan rehabilitasi. Kita minta teman-teman dari dinas segera mengirimkan data-data sekolah rusak,” pungkasnya.(hza)