LOBAR — Asisten 1 Setda Lombok Barat (Lobar) H. Saepul Akhkam resmi dilantik menjadi Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Lobar, Senin (7/9). Menggantikan Ahmad Saikhu yang periode jabatan Pj-nya berakhir pada Agustus 2026 lalu.
Pengambilan sumpah jabatan dilakukan langsung Wakil Bupati (Wabup) Lobar Hj. Nurul Adha di Aula Senggigi Kantor Bupati Lobar disaksikan seluruh kepala OPD lingkup Pemkab Lobar. Wabup Lobar memastikan, tidak ada unsur kekerabatan atau kepentingan dalam pemilihan Pj Sekda tersebut. Sebab ia menegaskan Pj Sekda saat ini tidak akan mengikuti Seleksi Terbuka (Selter) Sekda definitif yang akan digelar dalam waktu dekat.
“Ini kata kuncinya, beliau (Saepul Akhkam) tidak boleh mengikuti dan beliau juga tidak mau mengikuti,” ungkap wanita yang akrab disapa Ummi Nurul itu.
Menurutnya, Pj Sekda sangat menyadari akan terjadinya konflik kepentingan apabila tetap mengikuti Selter Sekda Definitif. Meski Ummi Nurul mengetahui dari sisi kemampuan dan kompetensi Saepul Akhkam mampu, namun demi menjaga kondusivitas dan dirinya, Pj Sekda tetap memilih hanya menjadi pejabat saat ini.
Ummi Nurul mempersilakan seluruh pejabat lingkup Pemkab Lobar yang memiliki kapasitas dan syarat untuk ikut Selter itu mendaftar nantinya.
“Sehingga siapa pun sekda nantinya yang terpilih bekerja dengan lurus dan tidak ada kekerabatan dengan saya,” tegas Ummi Nurul.
Amanah yang baru diterima Pj Sekda diharapkan dijalankan dengan baik dan penuh tanggung jawab. Terlebih di masa transisi, pemerintah dituntut menghadirkan kerja nyata dan menjawab harapan masyarakat.
Ia meminta Pj Sekda memastikan koordinasi pemerintahan berjalan efektif serta mendorong seluruh perangkat daerah fokus pada pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Menurutnya, jabatan dan kekuasaan merupakan amanah yang pada akhirnya dapat diberikan maupun dicabut sesuai kehendak Allah SWT.
“Jabatan itu amanah. Allah memberikan jabatan kepada siapa yang dikehendaki-Nya dan Allah juga dapat mencabutnya. Karena itu, yang harus kita jaga adalah bagaimana amanah tersebut kita laksanakan dengan sebaik-baiknya,” ujarnya.
Selain itu, Ummi Nurul juga meminta kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk mengingatkan dirinya bahkan mengoreksi apabila terdapat instruksinya yang bertentangan dengan aturan.
“Kalau ada perintah saya sebagai pimpinan yang kemudian menyalahi aturan, saya meminta Bapak dan Ibu jangan sungkan untuk mengingatkan. Sampaikan dengan benar kepada saya bahwa itu salah,” imbaunya.
Loyalitas ASN kepada pimpinan tidak dimaknai sebagai kepatuhan tanpa batas. Sebab ia menilai, ASN memiliki kewajiban menjalankan tugas sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku. Justru ia mengapresiasi atas keberanian memberikan koreksi.
“Jangan sampai karena takut kepada pimpinan, kemudian kita melakukan sesuatu yang salah. Kalau ada yang keliru, harus kita luruskan,” ujarnya.
Ummi Nurul menekankan, pemerintahan yang sehat membutuhkan aparatur yang tidak hanya memiliki kompetensi, tetapi juga keberanian menjaga prinsip dan aturan. Apalagi karena takut terhadap lembaga pengawas atau penegak hukum.
Integritas jangan hanya sebatas jargon, namun harus menjadi karakter yang melekat. Di samping meningkatkan kompetensi sebagai aparatur negara.
“Kalau integritas kita jaga, insya Allah sistem dan tata kelola pemerintahan juga akan berjalan dengan baik. Kenapa kita takut sekali ketika dipanggil KPK, tetapi kita lupa bahwa setiap saat dan di setiap tempat Allah mengetahui dan mencatat amal perbuatan kita,” pungkasnya. (Win)