RUU Kepulauan Akan Untungkan NTB

Sukisman scaled

RAZAK/RADAR MANDALIKA H Achmad Sukisman Azmy

MATARAM – Anggota Komite I Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Dapil NTB, H Achmad Sukisman Azmy berharap, Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kepulauan agar segera disahkan menjadi Undang-Undang (UU) di tahun 2021. RUU yang merupakan inisiatif DPD RI tersebut dinilai akan sangat menguntungan pemerintah daerah yang memiliki kepulauan. Salah satunya termasuk Provinsi NTB.

“Tentu bagi Nusa Tenggara Barat ini sangat bermanfaat. Karena kita ini masuk diantara (daerah) kepulauan,” ungkap dia Kepada Radar Mandalika di Mataram, pekan kemarin.

Ada delapan provinsi yang masuk ke dalam daerah kepulauan. Menurut Sukisman, Provinsi Bali tidak termasuk. Sedangkan NTB dan Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) termasuk ke dalam daerah kepulauan. “Apalagi Provinsi Kepulauan Riau. 80 persen lauatan. Jadi sangat menguntungkan sekali,” ujar Senator asal Lombok Timur (Lotim) itu.

Harusnya kata Sukisman, RUU tentang Kepulauan ini bisa disahkan menjadi UU di tahun 2020. Namun faktanya hingga jelang akhir tahun ini belum kunjung terwujud karena alasan terbentur pandemi Coronavirus Disease atau Covid-19. Namun begitu, DPD RI tetap memperjuangkan dan kembali akan mengusulkan agar segera dibahas untuk diundangkan di tahun depan.

“Kami mengajukan lagi di tahun 2021 ini di awal-awal pembahasan. Jadi, harapannya di 2021 bisa diundangkan,” cetus dia.

RUU tersebut bertujuan agar terjadi pemerataan pembangunan di daerah kepulauan. Seperti diketahui selama ini, pemerintah daerah kepulauan memiliki kesulitan dan dihadapkan dengan tantangan yang cukup berat dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dan, mewujudkan pembangunan di pulau-pulau kecil yang berpenghuni.

“Yang kita harapkan itu ada pembiayaan lebih dibandingkan dengan daerah-daerah lain. Karena transaportasi kita kan antar pulau ini tinggi. Beda dengan di daratan kan,” kata Sukisman.

Karena itu, RUU tersebut dinilai sebagai jalan keluar agar pemerintah pusat membedakan kebijakan terkait dana transfer daerah antara daerah kepulauan dengan daratan. Dalam RUU tersebut, pihak DPD RI berinisiatif untuk mengusulkan ada nomenklatur Dana Khusus Kepulauan (DKK). Selain ada Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU) ke pemerintah daerah dari pemerintah pusat.

“(Kalau RUU disahkan) dana transfer dari pusat akan lebih besar terutama untuk kepulauan,” ungkap Sukisman.

Pria yang baru satu priode menjadi Senator ini mengungkapkan, kalau saja DPD RI diberikan kewenangan besar untuk membahas RUU bersama pemerintah eksekutif tanpa melalui atau melibatkan lembaga Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI maka dipastikan RUU tentang Kepulaun yang menjadi inisiatif DPD RI bisa cepat disahkan menjadi UU. Sayangnya, lembaga DPD RI tidak memiliki kewenangan soal itu. Melainkan dalam mengusulkan RUU harus melibatkan DPR RI terlebih dahulu.

“Tapi karena ini inisiatif DPD dan diajukan ke DPR. Kalau DPR setuju maka kita undang pemerintah untuk kita bahas bersama,” terang dia.

Sukisman menambahkan, pihaknya di DPD RI juga tengah menggagas atau memperjuangkan keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Dia berharap, seluruh desa di Indonesia bisa mendapat kucuran dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk kemajuan desa dan warga masyarakat. “Kalau desa maju, sukses lah kita,” cetus dia.

Apa yang tangah digagas DPD RI tersebut bukan tanpa alasan. Menurut Sukisman, dirinya memandang bahwa basis kemakmuran masyarakat ada di desa-desa. Mengingat terdapat banyak desa di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Salah satu untuk memajukan desa dan masyarakat adalah dengan memperkuat keberadaan BUMDes.

“Kemarin juga ada kekhawatiran di 2021 ini tidak ada lagi Dana Desa (DD). Kan sempat ribut. Kita tanya waktu itu ada rapat kerja dengan Kementerian Desa (Kemendes), itu yang pertama saya tanyakan. Alhamdulillah, justru malah (DD) lebih besar. (DD) bukan dihapus,” beber dia. (zak)

0 Reviews

Write a Review

Radar Mandalika

Mata Dunia

Read Previous

Pathul-Nursiah Yakin Menang di Praya Tengah

Read Next

35 Tahun Jalan Tidak Pernah Diperbaiki Pemerintah

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *