KLU – Dana Rumah Tahan Gempa (RTG) yang diblokir BNPB kini sudah dibuka. Selain pembukaan dana blokir, Lombok Utara juga menerima dana bagi SK susulan. Sehingga pemda bisa menyalurkan sekitar Rp 241 miliar anggaran tersebut kepada masyarakat yang rumahnya belum terbangun usai dihantam gempa 2018 silam.
Terkait itu, awal Januari ini pembangunan RTG kembali berlanjut dengan masa waktu terakhir hingga Maret mendatang. Hal ini terungkap saat siaran pers yang diberlangsung di Pendopo Bupati Lombok Utara, 30 Desember 2021. Bupati Lombok Utara, H Djohan Sjamsu mengungkapkan, pembangunan rencananya akan dikebut pada awal tahun. Dirinya juga meminta masyarakat, tidak dipaksa untuk beraplikator. Jika ingin mengerjakan secara swakelola bagi yang belum bekerjasama dengan pihak ketiga atau aplikator, Djohan menilai hal tersebut lebih baik. “Rakyat jangan dipaksa harus beraplikator. Rakyat harus diberikan keleluasaan untuk memilih,” tegasnya.
Politisi PKB itu menegaskan untuk tetap memberikan ruang keseluruh aplikator tidak hanya sekadar dikerjakan oleh satu atau beberapa kelompok saja. Namun diharapkan banyak pihak yang terlibat agar semua bisa tuntas. “Harapan saya pada BPBD pembangunan RTG jangan difokuskan beberapa orang, harus dibagi habis. Kita khawatir bertumpuk pada beberapa orang saja. Alhasil RTG tidak bisa terbangun maksimal,” ungkapnya.
Masyarakat dipersilakan memilih dan memilah entah pembangunan rumah mereka menggunakan aplikator atau justru swakelola. Sebab dengan swakelola pun banyak contoh rumah yang sudah jadi dirasa bagus dan tidak kalah dengan yang sudah dibangun aplikator. Ia menginginkan supaya RTG bisa selesai, dengan begitu seluruh elemen baik pemerintah, TNI, Polri, pengusaha, dan masyarakat harus bekerjasama dengan baik untuk proses pembangunan tahun 2022. “Inilah tekad kami salah satu janji yaitu ingin selesaikan pembangunan RTG. Swakelola sangat bagus, banyak contoh rumah lebih baik. Jadi jangan dipaksa rakyat biar saja mereka merdeka memilih bangun sendiri silakan, lewat aplikator silakan. Supaya ini selesai, untuk yang belum dapat akan kita tangani melalui RTLH,” tandasnya.
Sementara itu, Wakil Bupati Lombok Utara Danny Karter Febrianto Ridawan menjelaskan dalam satu tahun belakangan banyak proses yang dilakukan dalam membuka blokir tersebut. Verifikasi dan validasi hingga pihak BNPB sendiri sudah berkunjung dan melihat secara langsung. Untuk memverifikasi puluhan ribu rumah dengan korelasi anggaran Rp 241 miliar dirasa bukan tugas mudah. Kendati dengan semangat kuat akhirnya hari ini dana blokir tersebut sudah bisa dibuka. “Untuk verifikasi dan validasi puluhan ribu rumah butuh waktu dan kerja keras pada pertengahan Agustus kita sudah tetapkan SK. Perbaiki perlahan hampir satu tahun ini, harus diakui pada SK susulan kemarin ada hampir 3 ribu rumah ditemukan tidak tepat sasaran karena tak memenuhi kriteria. Itu yang kita perbaiki,” katanya.
Kepala Pelaksana (Kalak) BPBD KLU, M Zaldy Rahardian menjelaskan, khusus penggunaan dana sisa RTG yang masuk dalam SK susulan tercatat 6.295 rumah, dengan total anggaran Rp 124 miliar. Sementara anggaran yang diblokir tercatat untuk 6.321 unit RTG dengan total anggaran Rp 117 miliar. Artinya, Pemda KLU menerima total anggaran pemanfaatan RTG senilai Rp 241 miliar. Setelah ini, ada beberapa proses tahapan yaitu pembagian buku rekening, pembentukan pokmas yang satu pokmas maksimal diisi 20 orang, pendebetan rekening pokmas, dan terakhir tahap pembangunan. “Kita akan komunikasi dengan bank kapan kesiapan untuk melakukan itu, sehingga kita bisa tahu berapa jangka waktu kita akan bagikan buku rekening itu. Selanjutnya, kita sudah koordinasi dengan AKAD bagaimana mengoptimalkan pembentukan pokmas,” jelasnya.
“Kami tidak akan melayani perselisihan antar aplikator. Karena jika kita layani pembangunan ini tidak akan selesai,” pungkasnya.(dhe)
RTG, Bupati Minta Masyarakat Tidak Dipaksa Beraplikator
