PRAYA – Dalam kegiatan reses anggota DPRD Lombok Tengah pekan kemarin. Khususnya di Desa Janapria, Kecamatan Janapria, perwakilan warga Khaeruddin mengungkapkan salah satu kebutuhan masyarakat wilayah Janapria saat ini air bersih. Demikian juga air untuk petani.
Menurut dia, dibeberapa desa saat ini dinilai sangat membutuhkan air, terlebih pada saat musim kemarau tiba. Harapannya, semoga ada program sumur bor untuk 12 desa di Kecamatan Janapria. Dia menyebut, untuk memenuhi hal tersebut memang harus bertahap, namun paling tidak mulai dari saat ini harus segera ada perencanaan terkait desa mana yang memang benar-benar emergency terkait keperluan air.
“Kita minta ini menjadi skala prioritas nantinya, untuk saat ini ada dua desa yang minta solusi terkait sumur bor, yakni Desa Selebung dan Kerembong,” ungkapnya.
Sementara, anggota Komisi I DPRD Loteng, Tohri mengatakan, air bersih sebagai kebutuhan keluarga tentu juga harus mempertimbangkan persoalan lingkungan. Dirinya juga mengajak untuk seluruh elemen masyarakat untuk menanyakan terkait sudah sejauh mana kesiapan wilayah Janapria untuk ketahanan sumber air bawah tanah yang nantinya akan diangkat ke permukaan guna dijadikan kebutuhan air warga, baik di jalur irigasi maupun pertanian.
Jauh sebelum dirinya menjadi anggota DPRD Loteng, ia dulunya pernah menjadi bagian dari lembaga dunia yang bernama word program (WP). Yakni, lembaga dunia yang menangani masalah pangan.
Dari pengalaman itu, ia pernah melihat hasil survei salah satu lembaga dunia yang menangani terkait masalah ketahanan pangan yang ada di wilayah Kecamatan Janapria. Untuk wilayah ini sendiri memiliki topographi tanah atau daerahnya tidak memiliki kesiapan atau tidak memiliki ketersediaan air bawah tanah yang cukup untuk diangkat ke permukaan sebagai kebutuhan air masyarakat.
“Jadi kalau berpacu pada program, misal melakukan bor sembarangan nantinya tentu akan berdampak juga pada lingkungan sekitar. Jadi kerusakan lingkungan yang sangat berat di wilayah Janapria bisa saja terjadi akibat tak ada perhitungan dari segi ilmiah, saat melakukan pengeboran asal-asalan,” jelasnya.
Oleh karena itu, saat dewan mengeluarkan program melakukan pendekatan selalu melakukan konsultasi dengan OPD yang memiliki kemampuan dalam menganalisa baik tidaknya program tersebut. Contohnya, jika ingin melakukan pengeboran ada pengaturan jarak yang harus dipahami.
“Di Desa Selebung contohnya, ada dua sumur bor yang dibuat pemdes hampir tak bisa digunakan warga,” katanya.(buy)