PRAYA – Rekrutmen Panwascam di Lombok Tengah (Loteng) dikritik karena diduga tidak transparan dan diwarnai praktek nepotisme. Terkait itu, sejumlah massa menggedor kantor Bawaslu Loteng, kemarin. Demo dilakukan usai tahapan CAT oleh Bawaslu Loteng untuk menentukan hasil perangkingan 6 orang di tiap-tiap kecamatan. Pendemo menilai banyak kejanggalan yang merupakan hal mendasar, namun tidak pernah dipublikasikan oleh pihak Bawaslu.
Koordinator Aksi, Kusnadi Unying menyebut ada indikasi Bawaslu Loteng tidak transparan. Pasalnya beberapa kejanggalan ditemukan selama proses rekrutmen Panwascam. Mulai dari tidak mencantumkan nilai peserta tes CAT Panwascam sesuai diatur UU soal keterbukaan publik, sehingga tidak ada asumsi soal hasil seleksi CAT tersebut. “Di kabupaten lain dicantumkan nilai hasil CAT,” ujarnya.
Kemudian pengumuman hasil tes CAT tidak sesuai jadwal, namun diundur. “Kami datang untuk meminta data hasil CAT Panwascam se Loteng supaya jelas beserta kolom nilainya,” tegasnya.
Ia membandingkan rekrutmen Panwascam tahun lalu yang memiliki perbedaan mekanisme. Dahulu, kata dia, tesnya juga melalui CAT. Namun hasilnya langsung dipegang Bawaslu Loteng. “Sekarang hasilnya dikirim ke pusat. Padahal ini merupakan wewenang Bawaslu di tingkat kabupaten,” tegasnya.
“Kalau kemudian Bawaslu menyangkal ini, mari kita buka datanya dengan seksama,” tantangnya.
Ia pun mempertanyakan regulasi yang mengatur adanya penambahan bobot dalam nilai yang menjadi dasar meloloskan peserta yang nilainya sama. “Mengapa regulasi itu tidak pernah dipublish,” kritiknya.
Hal itu memunculkan indikasi nepotisme orang terdekat saja. Kalaupun nilainya sama, maka harus tes ulang. Dan nilai sama ini terjadi di beberapa kecamatan. “Harusnya hasil tes CAT ini diumumkan di media dan ditempel di depan Kantor Bawaslu ini,” cecarnya.
Ditambahkan orator lainnya, Sadam Husen. Kedatangannya untuk meminta bukti fisik dari hasil CAT supaya tidak ada keraguan. Bahkan ia menyebut banyak pesanan yang diloloskan berdasarkan keluarga dekat dan indikasi nepotisme lainnya. “Kami duga dan mengindikaskan yang lolos Panwascam ini adalah kalangan dekat orang-orang Bawaslu saja. Bahkan orang partai juga ada,” bebernya.
Ia mengungkapkan temuan di Kecamatan Praya Tengah yang lulus CAT adalah satu orang yang lulus sebagai pendamping PKH. Padahal secara aturan dia tidak boleh mendaftarkan diri sebagai penyelenggara.
Menanggapi kritikan massa, Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia (SDM) Bawaslu Loteng, Usman Faesal menyampaikan alasan tidak mencantumkan nilai dalam pengumuman hasil CAT. Menurutnya, hal itu sesuai dengan pedoman dan aturan soal tidak mencantumkan nilai. Meski di luar NTB ada yang menambahkan kolom nilai dan itu keliru.
Kemudian soal nilai yang sama pada pelamar seperti di contoh di Kecamatan Praya Barat Daya, Pujut, Batukliang, Pringgarata dan lainnya, maka yang dinilai adalah pengalaman kepemiluan sebagai poin tambahan. “Kalau ada yang sama nilainya, lebih diutamakan perempuan. Karena itu sesuai aturan dan regulasi,” jawabnya.
Soal perubahan jadwal pengumuman, seharusnya diumumkan pada hari Minggu, namun diundur ke hari Senin diklaimnya berdasarkan keputusan ketua Bawaslu pusat dan jelas ada aturannya. “Yang jelas kami tidak mengada-ada,” tandasnya.
Ditambahkan Komisioner Bawaslu lainnya, Harun Azwari, tes menggunakan system CAT ditentukan langsung dari pusat. Namun tidak menghilangkan hak preogratif Bawaslu di daerah. Dimana yang menetapkan 6 besar adalah tim Bawaslu daerah. “Soal peraih nilai tinggi ada hubungan keluarga tidak jadi soal, semua boleh mendaftar,” tegasnya. (tim)