KLU – Bupati Lombok Utara H. Djohan Sjamsu, SH bersama Wakil Bupati Lombok Utara Danny Karter Febrianto Ridawan, ST, M.Eng, menyampaikan Nota Pengantar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Lombok Utara Tahun Anggaran 2022 dalam Rapat Paripurna di Aula DPRD Lombok Utara, Jumat (24/3).
Sidang paripurna dipimpin Wakil Ketua I DPRD KLU H. Burhan M Nur, SH dan dihadiri oleh Ketua DPRD Artadi, S.Sos dan Wakil Ketua II DPRD Mariadi, S.Ag. M.Sos serta disaksikan juga oleh 24 anggota dari 30 anggota dewan.
Sementara itu dari pihak eksekutif hadir juga Sekda Lombok Utara Anding Duwi Cahyadi,S.STP., MM, Para Asisten, Para kelapa PD Se-KLU, Kepala Bank NTB Syariah Cabang Tanjung, serta undangan lainnya.
Dalam Laporannya Bupati Djohan menyampaikan LKPJ APBD tahun anggaran 2022 sebagai refleksi formal penyelenggaraan tugas- tugas pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, secara garis besar terdiri dari tiga komponen anggaran.
“Yakni pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah, pengelolaan keuangan daerah telah diupayakan berdasarkan prinsip-prinsip taat pada peraturan perundang-undangan, tertib, efisien, efektif, ekonomis, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan,” jelasnya.
Lebih lanjut kata Bupati Djohan, gambaran APBD tahun 2022 terdiri dari pendapatan daerah KLU ditetapkan sebesar Rp 926.555 miliar lebih, dengan realisasi sebesar Rp 914.854 miliar lebih atau dengan persentase sebesar 98,74 persen.Sedangkan realisasi pendapatan daerah di tahun 2022 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya.
“Target PAD tahun anggaran 2022 sebesar Rp 166.154 miliar lebih, dapat terealisasi sebesar Rp. 146.045 miliar lebih atau 87,90 persen,” bebernya.
Sementara Wakil Bupati Danny Karter menambahkan untuk belanja tahun anggaran 2022 ditetapkan sebesar Rp 811.580 miliar lebih, dapat terealisasi sebesar Rp 778.368 miliar lebih dengan persentase 95,91 persen, yang terdiri dari belanja tidak langsung, maupun belanja langsung serta pengeluaran pembiayaan daerah.
“Target belanja langsung yang ditetapkan pada Tahun anggaran 2022 yaitu sebesar Rp. 187.106 miliar lebih, dan dapat terealisasi sebesar Rp. 181.792 milyar lebih dengan persentase sebesar 97,16 persen,” tuturnya.
Sedangkan penerimaan pembiayaan daerah dianggarkan sebesar Rp 20,079 miliar lebih terealisasi sebesar Rp 19,37 miliar atau 96,50 persen yang bersumber dari sisa lebih pembiayaan APBD Tahun anggaran 2021.Pengeluaran pembiayaan daerah sebesar Rp 5,375 miliar hanya terdiri atas penyertaan modal pada BUMD sedangkan untuk silpa pada pembiayaan APBD Tahun 2022 sebesar Rp 24,508 miliar lebih.
Silpa berasal dari program dan kegiatan sebagian merupakan belanja yang tidak terealisasi 100 persen atau hanya dibayar sesuai dengan kemajuan pekerjaan sesuai peraturan yang berlaku, sebagian lainnya merupakan efisiensi pelaksanaan program kegiatan.
“Sedangkan silpa yang bersumber dari BLUD yang pengelolaannya merupakan kewenangan RSUD dan Puskesmas nantinya akan dibelanjakannya kembali pada APBD tahun 2023,” ujarnya.
Untuk dana Tugas Pembantuan (TP) bersumber dari Kementerian Pertanian dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 2.896.181.000 yang diprogramkan untuk perluasan saluran irigasi pertanian, perluasan dan perlindungan lahan pertanian, fasilitasi pupuk dan festisida dan pembiayaan pertanian.
Diakhir paparannya Wabup Danny mengajak semua stakeholder untuk bekerjasama dan saling memberikan kontribusi maksimal dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat Gumi Tioq Tata Tunaq KLU.(dhe)