MATARAM – Komisi III DPRD NTB menyoroti serius manajemen Badan Usaha Milik Daerah PT Gerbang NTB Emas (GNE). Menurut Komisi III, PT GNE dalam kondisi sakit akut, kritis bahkan sekarat.

“GNE sakitnya sudah terlalu kritis tidak bisa lagi didiagnosa, jadi sudah sakit semua,” ungkap Anggota Komisi III DPRD NTB, Muhammad Aminurulah di Mataram, kemarin.

Maman, sapaan politisi Demokrat itu menilai seluruh kegiatan PT GNE tidak menunjukkan kemajuan bisnis yang signifikan. Apalagi bisa memberikan kontribusi besar dalam bentuk deviden kepada APBD NTB. Justru yang terjadi terlilit banyak kasus yang membelit perusahaan.

Dengan kondisi tersebut pihaknya merekomendasikan untuk dilakukan audit investigatif.

“Kita dorong Inspektorat dan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) untuk segera melakukan audit investigasi. Mulai dari sisi penyertaan modal, sampai pada manajemen perusahaan,” terangnya.

“Auditnya mulai dari perusahaan itu berdiri, sampai sekarang, sebagai bagian dari langkah pemerintah dapat melakukan restrukturisasi perusahaan sebagai salah satu opsinya,” sambungnya.

Terpisah, Komisi III DPRD NTB dari Fraksi Partai Perindo, M Nashib Ikroman mengungkapkan, soal lembaga mana yang akan ditunjuk sebagai auditor, menjadi ranah dan kewenangan Pemprov NTB.

Namun selain audit, Komisi III memberikan beragam opsi. Mulai dari kajian penyelamatan hingga kajian untuk penutupan perusahaan itu.

“Tapi nanti kan keputusannya di Gubernur. Nanti tinggal opsi mana yang dipilih,” ujar Achip, sapaannya.

Ia tidak memungkiri kondisi PT GNE saat ini tidak baik-baik saja. Banyaknya opsi dari Komisi III menurut Achip, akan lebih mendorong Pemprov NTB untuk menemukan langkah-langkah yang tepat untuk menangani masalah yang membelit perusahaan.

“Makanya begini, apa langkah yang tepat menangani GNE inilah, sehingga muncul beragam opsi tadi. Mungkin solusinya penyertaan modal atau tadi disuntik mati. Tapi mana kajian untuk mengambil langkah tadi, itu yang kita minta dihadirkan,” terangnya.

“Dalam rapat tadi, kita tidak menyebutkan deadline waktunya. Tapi kita inginkan hasil kajiannya secepatnya dihadirkan. Bila perlu pas gubernur baru dilantik sudah ada opsi-opsinya,” jelasnya.(jho)

50% LikesVS
50% Dislikes
Post Views : 429

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *