banner 300x600

Proyek Terlambat Terancam Tak Dibayar

  • Bagikan
F M Tauhid

PRAYA-Sejumlah proyek yang terlambat tuntas pembangunannya di Lombok Tengah (Loteng), 2019 terancam tidak akan dibayar pemerintah di APBD 2020.

Ancaman ini dilayangkan gara-gara dewan merasa geram sebab setiap tahun, selalu ada proyek seperti ini. Namun sebelum mengambil sikap tegas itu,  dewan tentu akan turun ke lapangan guna memantau langsung progres pembangunan, kemudian mendalami penyebab maupun kendalanya.

banner 300x600

“Hasil rapat kami dengan semua komisi, dijadwalkan dalam waktu dekat akan melakukan monev ke lapangan,” ungkapnya kepada media, kemarin.

Tauhid menegaskan, alasan sehingga harus turun untuk melakukan monev, karena pihaknya ingin mengetahui langsung dari pihak rekanan yang mengerjakan proyek apa penyebab tidak tuntasnya pengerjaan itu. Misalkan, apakah lambannya di rekanan atau di dinas yang bersangkutan. Seperti proses lelangnya mungkin ada keterlambatan atau rekanan yang menang diproses lelang kurang bonafid, sehingga terjadi keterlambatan.

“Makanya kita dalami dulu apa penyebabnya,” tegasnya.

Politisi Gerindra ini mengatakan, sejumlah proyek yang mendapatkan waktu perpajangan waktu pengerjaan karena tidak tuntas dengan kontraknnya. Baik menggunakan anggaran APBD maupun APBN di antaranya.  Pembangunan empat puskesmas, pembangunan tiga kantor camat, pembangunan GOR, pembangunan air mancur, rehab pendopo I, pembangunan pasar kopang, pembangunan kantor bupati dan masih banyak lagi proyek lainnya.

“Rata –rata anggaran untuk proyek ini lumayan besar. Karena anggaran mencapai miliaran maupun puluhan miliar,” katanya tegas.

Tauhid mengaku, pada intinya dewan meminta pemerintah daerah agar lebih aktif lagi bila mengawasi pembangunan proyek. Sebab dia tidak ingin, meskin diberikan perpajangan waktu selama 50 hari dengan sanksi denda, tetap saja proyek tidak akan tuntas pembangunannya.

 “Semoga saja hal seperti ini tidak terulang lagi nantinya,” harapnya.

Terpisaha, Wakil Bupati Loteng, HL Pathul Bahri mengatakan, bila memang ada proyek yang tidak tuntas pengerjaannya, rekanan harus bertanggung jawab. Mereka harus menyelesaikan pembangunannya.(jay/r1)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *