KLU—Program Kartu KLU Sehat (KKS) yang digagas pemerintahan sebelumnya masih menyisakan utang kepada pihak ketiga. Utang yang belum terbayarkan saat ini tersisa sekitar Rp 600 juta.
Kepala Bidang Yankes Dikes KLU, Hilwan Jauhari menyampaikan, program KLU sehat sejatinya bukan kerjasama pemerintah dengan BPJS, namun merupakan kerjasama langsung dengan fasilitas kesehatan atau rumah sakit dengan pemerintah daerah. Terhadap itu pun pemerintah daerah sendiri di luar dugaan anggaran yang dikeluarkan dengan anggaran yang ditetapkan untuk program tersebut sehingga menyisakan hutang bagi daerah.
“Jadi konsepnya dihitung pembayarannya dari jumlah kasus warga yang sakit kalau KLU sehat, sehingga tidak bisa tepat antara anggaran yang kita tetapkan dengan anggaran yang dikeluarkan untuk pengobatan warga,” jelasnya.
“Kala itu kita belum UHC, sehingga dulu program KLU sehat ini dihajatkan untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat yang tidak memiliki BPJS,” imbuhnya.
Dalam Program KLU Sehat, pemerintah daerah sendiri bekerjasama dengan sejumlah rumah sakit salah satunya RS Sanglah, RSUD Lombok Utara dan beberapa RS lainnya.
“Sisa hutang kita hanya ada di RSUD Lombok Utara saja sekitar Rp 600 juta yang belum saat ini dibayarkan,” jelasnya.
Sementara itu, ia menerangkan program KLU sehat saat ini sudah ditiadakan daerah, dimana Lombok Utara kini sudah masuk dalam program nasional universal health of coverage (UHC) yakni menjamin masyarakat Lombok Utara masuk dalam kepesertaan BPJS.
Dari data semester 2 tahun 2022 lalu jelasnya, masyarakat Lombok Utara telah masuk dalam kepesertaan BPJS sebanyak 90 persen lebih, dengan proporsi program PBI dari pemerintah pusat diakomodir sebanyak 60 persen, program PBPU Pemda terakomodir sebanyak 28 persen dan sisanya kepesertaan mandiri.
“Masyarakat yang melahirkan dan masuk dalam kepesertaan BPJS maka secara otomatis anaknya langsung terdaftar,” tuturnya. (dhe)