Pra Muswil PPP NTB Memanas

img1614636232537

JHONI SUTANGGA/RADAR MANDALIKA Muzihir – Muh Akri

MATARAM – Muswil DPW PPP NTB akan berlangsung bulan ini. Dua nama bertarung kuat merebut posisi ketua. Salah satunya, Sekretaris Wilayah DPW PPP NTB, Muh Akri yang juga sebagai Ketua Fraksi PPP DPRD NTB dan satu lagi Wakil Ketua DPW PPP NTB, Muzihir yang juga saat ini sebagai wakil ketua DPRD NTB. Namun dari hasil Rapat Pimpinan Cabang (Rapimcab) PPP dikabarkan delapan DPC sudah bulat mengarahkan dukungan ke Muzihir.

Pra Muswil PPP terlihat memanas. Muzihir mengingatkan Akri agar tidak mempermainkan permainan. Sebab mempermainkan permainan akan mempermainkan siapa yang berbuat kedepannya.

“Ini kan permainan. Dunia ini bermain lah dengan permainan. Tapi jangan sekali kali mempermainkan permainan itu,” sentil Muzihir kepada media di Mataram kemarin.

Ini ditegaskan Muzihir menjawab beberapa isu yang digoreng Akri belakangan ini dimana siapa saja yang menjadi ketua harus mundur dari jabatannya sebagai anggota Dewan. Kedua maksimal usia 55 tahun.

Muzihir mengklarifikasi hal tersebut. Untuk yang harus mundur itu diberlakukan ketua Umum, Suharso Monoarfa bagi yang ingin menjadi Sekjen DPP PPP. Karena saat itu banyak kader yang meminta ingin menjadi Sekjen. Ini disebabkan beban DPP terbilang besar. Untuk itu siapa yang menginginkan sebagai Sekjen harus mundur dari posisi wakil rakyat. Jika pun memang aturan itu yang akan diberlakukan, Muzihir justru menyatakan diri tidak siap. Sebab posisi sebagai dewan diraihnya dengan kerja keras.

“Kalau harus mundur saya tidak mau,” katanya.

Kedua terkait umur itu pun tidak menjadi masalah. Jika lantaran usia justru ketum PPP, Suharso telah berumur 65 tahun. Harusnya kalau memang memberlakukan jumlah usia tentu bisa dimulai di DPP apalagi beban kerja DPP sangatlah besar.

“Sekarang saya 59 tahun. Sehingga tidak ada masalah,” katanya.

“Itu isu isu yang digoreng (Akri),” tambahnya.

Muswil PPP akan berlangsung maksimal 20 Maret ini. Muswil itu berlangsung serentak bersama Provinsi lain se Indonesia. Hanya saja penundaannya lantaran masih ada provinsi lain yang belum siap.

“Kalau NTB sudah siap seratus persen,” katanya.

Ditanya dua DPC yang belum menentukan dukungan yaitu Lombok Tengah dan KLU, Muzihir mengatakan untuk DPC Loteng terbentur SK administrasi Pengurus. Loteng belum melakukan Rapimcab karena SK Pengurusnya belum berakhir.

“Yang delapan DPC itu sudah menyatakan sikap mendukung (nya),” katanya.

Apakah KLU dan Loteng tidak akan menjadi batu sandungan. Muzihir menanggapi santai. Kekuatan delapan DPC itu tentunya sudah menunjukkan kemenangan.

“Ndak lah. Delapan DPC itu sudah menyatakan dukungan. Sudah ada pernyataan sikap mereka secara resmi kecuali ada perubahan kita nggak tahu,” ungkapnya.

Sementara itu, Sekwil DPW PPP NTB menanggapi santai. Justru itulah politik tidak lepas dari ada permainan (siasat,red) yang dilakukan oleh setiap orang.

“Namanya di politik itu biasa,” kata Akri terpisah.

Terkait dengan Rapimcab yang sudah dilakukan DPC itu merupakan gawe DPC sendiri namun tidak bisa menjadi ukuran mengambil sikap aklamasi dalam menentukan calon ketua yang akan di dukungnya. Akri menjelaskan hingga saat ini Juklak, PO dan Ad/Art belum datang dari DPP. Sehingga jadwal Muswil pun belum ada yang sudah pasti. Adanya Juklak, PO dan AD/ART itu mengingat PPP baru selesai melakukan Muktamar.

“Kita tunggu Juklak permusyawaratan dari dari DPP. Jadi persoalan aklamasi itu belum jelas. Juklak belum ada,  POnya belum datang, AD/ART belum rampung bagaimana kita mau bicarakan aklamasi,” terangnya.

Dijelaskannya juga jika semua hal di atas sudah selesai baru dilakukannya Mukerwil. Mukerwil itu untuk menetapkan program kerja di Muswil nanti.

“Yang menentukan Muswil itu DPP. Muswil itu bukan ajang memilih ketua saja tetap mengevaluasi program lima tahun kemarin. Kemudian menetapkan Program Kerja yang telah ditetapkan pada saat Mukerwil,” ulasnya.

“Persoalan Aklamasi itu agenda Musyawarah cabang tapi kan harus kita tunggu PO nya. Persoalan dukungan bukan pada Rapimcab, tapi ini persoalan PO belum ada,” terangnya.

“Sistem permusyawaratan sepereti apa apakah pemilihan langsung atau memilih formatur seperti yang ada di PAN. Ini yang kita masih tinggu,” tambahnya.

Isi Surat DPP yang diterima DPW pertama Wilayah dan cabang tidak boleh melakukan Muswil dan Muscab, sebelum PO dan Ad/Art ramping DPP karena Muktamar baru selesai dilakukan. Kedua bagi cabang yang SK nya mati boleh bersurat ke DPP untuk diperpanjang atau diberikan rekomendasi untuk diterbitkan SKnya kembali.

“Loteng sudah klir awalnya mengira SKnya mati tapi diberikan rekomendasi sampai Desember 2021,” jelasnya.

Akri menegaskan tidak saja dirinya dan Muzihir yang mau maju malah tidak menutup kemungkinan ada kader lainnya yang juga ingin maju.

“Seperti saya pak Nurdin dan lain lain. Justru mereka diam belum tentu tidak bergerak,” ulasnya.

“Rapimcab itu tidak bisa jadi acuan sikap aklamasi,” sambungnya tegas. (jho)

0 Reviews

Write a Review

Radar Mandalika

Mata Dunia

Read Previous

Bupati Pathul Pidato Perdana di Sidang Paripurna

Read Next

Warga Aik Mual Heboh Gara-gara Limbah Roti Kadaluarsa

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *