Pra Muswil PKB NTB Memanas

F PKB

Ilustrasi

MATARAM – Jelang Muswil DPW PKB NTB, suasana kini memanas saling sahut argumen terjadi antara panitia Muswil dengan Dewan Syuro DPW PKB NTB. Statemen Ketua Panitia Muswil DPW PKB NTB kelima, Makmun yang menyebutkan DPP akan memperpanjang jabatan Lalu Hadrian Irfani memimpin NTB dinilai telah melangkahi DPP PKB. Padahal Muswil PKB NTB akan berlangsung 9 Januari. Hingga saat ini tidak ada yang mengetahui siapa yang akan menjadi ketua.

“Melangkahi DPP, jelas melangkahi,” tegas Sekretaris Dewan Syuro DPW PKB NTB, Marinah Hardi, kemarin.

Makmun juga diingatkan hati-hati berucap yang mengatasnamakan Muswil. Yang namanya Muswil itu proses Musyawarah Wilayah yang memiliki ketentuan konstitusi organsiasi.

“Siapapun yang mengatakan seseorang itu tiba-tiba disebut sudah jadi ketua itu bukan musyawarah lagi,” katanya.

Selain membuat situasi blunder, setiap orang telah punya persepsi jika demikan berarti bukan disebut Muswil. “Keliru disebut Muswil, itu keliru. Muswil itu ketentuan yang harus menjadi proses menuju sebuah tujuan,” jelas dia.

“Kecuali disebut resufle atau penunjukan kan baru itu (istilah pas),” tambahnya.

Politisi lawas PKB itu malah tertawa mendengar ucapan Ketua Muswil yang menyebutkan, Muswil tahap 1 itu menandakan DPW PKB berprestasi dan produktif apalagi sampai menjadi alasan Ari diperpanjang jabatannya. Malah yang terjadi sebaliknya, hasil musyawarah Dewan Syuro beberapa waktu yang lalu, Lalu Hadrian justru dianggap gagal memimpin PKB. Bahkan pihaknya telah mengajukan surat rekomendasi ke DPP agar diberhentikan. Rekomendasi itu pun sudah disampaikan kepada Mustasyar PWNU NTB, TGH Turmuzi Badaruddin.

“Pengakuan berprestasi, sebagai sekretaris Dewan syuro kami melihat ada kegagalan,” katanya blak-blakan.

Istilah berprestasi itu tidak bisa dilihat dari satu sisi, misalanya karena berhasil menambah kursi di DPRD tetapi penting juga melihat sisi lain. Malah sempat terjadi kegaduhan diinternal PKB sendiri dibawah kepemimpinan Hadirin salah satu yang menjadi acuan disebut gagal menahkodai DPW PKB.

“Dan rekomendasi itu sudah kita kirimkan ke DPP,” bebernya.

Marinah kembali menegaskan ia tidak mempersoalkan kewenangan DPP, sebab dalam sebuah organisasi tidak bisa dipungkiri hal demikian. Namun jangan kalau memakai istilah Muswil. Ia melihat hal itu sangat keliru dan tidak bisa dibenarkan secara logika politik.

“Itu sangat lucu. Itu bukan ucapan yang layak disampaikan bagi kader. Istilah Muswil ini yang kita persoalkan. Muswil itu punya proses ketentuan berdasarkan AD/ART,” katanya

Didalam ketentuan AD/ART sebuah organisasi ada sisi lain yang diatur ada diskresi karena sesuatu dan lain hal. Melakukan dengan cara cara sendiri yang diatur dalam sebuah organisasi. Tapi sejuah ia aktif di PKB kalau menggunakan wewenang menunjuk ketua sebelum Muswil itu bukan istilah Muswil.

Amat sangat keliru kalau seolah menunjukkan cara kiri yang tidak memberikan pendidikan politik sebuah organisasi Parpol. Parpol ini wadah mencetak kader pemimpin bupati Walikota gubernur. Tetapi ketika sebuah organisasi partai politik yang diatur amburadul seperti itu akan ada pertanyaan besar sistem kaderisasi di PKB dilakukan secara amburadul.

“Kita menganut bukan menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan. Kita gunakan segala cara yang menggunakan norma norma. Norma partai norma kemasyarakatan,” protesnya.

” Loh mau menjadikan atau masih menganggap PKB sebagai bagian daripada psikologi yang tertanam secara organisatoris NU? Saran saya hati hati gunakan istilah wilayah,” jelasnya.

Apa yang disampaikan Marinah demi nama organisasi. Dewan Syuro itu bagian integral dari DPW. Jika menyebut DPW berarti didalamnya ada Dewan Syuro dan Dewan Tanfiz (ketua). Dewan syuro tugasnya menjaga garis garis perjuangan partai sesuai AD/ART, menilai pelaksanaan kebijakan Dewan Tanfiz.

“Dewan Syuro sudah memutuskan melalui garis musyawah dianggap (Hadrian) gagal dan minta diberhentikan,” katanya.

Informasi yang diserap Radar Mandalika pedoman Muswil PKB kali ini semua pengurus lama akan didemisioner. Pada hari H itu tanggal 9 DPP akan mengumumkan lima nama yaitu ketua, sekretaris dan bendahara Tanfiz lalu dua lagi Ketua Dewan Syuro dan sekretaris.  Sementara sampai saat ini, tidak ada yang mengetahui siapa nama-nama itu selain DPP sendiri. Kebijakan itu menjadi wewenang DPP langsung berdasarkan penilaian Monev yang dilakukan DPP beberapa waktu yang lalu. NTB masuk ke 16 DPW yang akan melangsungkan Muswil di tahap pertama yaitu, tanggal 9-11 Januari.(jho)

0 Reviews

Write a Review

Radar Mandalika

Mata Dunia

Read Previous

Sisi Lain Perayaan HAB di Kantor Kemenag Lombok Barat

Read Next

Arofahmina Support Dua Tiket Umrah Gratis

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *